Penajam (ANTARA Kaltim) - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sejak awal menolak tegas pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Dana Pihak Ketiga dan Raperda Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Benuo Taka.
"Sikap dan keputusan itu diambil setelah melakukan kajian mendalam, mendengar, serta aspirasi dari masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Jamaluddin ketika ditemui di Penajam, Kamis.
Fraksi Partai Golkar melakukan penolakan terhadap pengesahan reperda pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp348 miliar untuk membiayai tujuh proyek yang dibiayai melalui anggaran tahun jamak atau "multiyears".
Selain itu Fraksi Partai Golkar juga menolak disahkannya Raperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan.
Aksi penolakan tersebut dilakukan Fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna yang digelar pada Kamis (2/11), namun kedua raperda tersebut tetap disahkan menjadi peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari fraksi lainnya.
Jamaluddin menegaskan, sangat jelas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini sedang mengalami defisit keuangan dan masih memiliki tanggungan pembayaran kepada sejumlah kontraktor pelaksana proyek. Peminjaman dana kepada PT SMI itu akan menambah beban utang pada APBD.
"Kami tetap dengan pendirian kami menolak pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi bagian dari pembiayaan dalam APBD," ungkapnya.
Selain kondisi keuangan pemerintah kabupaten yang sedang mengalami defisit, menurut Jamaluddin, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan dua dari tujuh proyek "multiyears" yang akan dibiayai melalui dana pinjaman PT SMI tersebut sebab dinilai dua proyek itu tidak jelas.
"Kami meminta penjelasan terhadap tujuh proyek yang akan dibiayai dana pinjaman itu, tapi dua proyek menjadi tanda tanya karena tidak ada penjelasan dari dinas teknis," katanya.
Setelah melakukan sidak di lapangan ditemukan informasi dari dinas teknis kontraktor pelaksana melarikan diri setelah menerima uang muka pengerjaan proyek akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka.
Sementara untuk proyek jalan akses Al Ula sampai Ingkur kemajuan pengerjaan baru dua persen dan pembayaran telah mencapai 15 persen.
"Kami perlu penjelasan secara tertulis menyangkut dua proyek itu, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan penjelasan itu," ujar Jamaluddin.
Fraksi Partai Golkar bersama Partai Keadilan Sejahtera juga menolak disahkan Raperda Penyertaan Modal kepada Perusda Benuo Taka dengan alasan penyertaan modal untuk konsorsium pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan itu dinilai tidak relevan dengan kondisi keuangan daerah saat ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sikap dan keputusan itu diambil setelah melakukan kajian mendalam, mendengar, serta aspirasi dari masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Jamaluddin ketika ditemui di Penajam, Kamis.
Fraksi Partai Golkar melakukan penolakan terhadap pengesahan reperda pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp348 miliar untuk membiayai tujuh proyek yang dibiayai melalui anggaran tahun jamak atau "multiyears".
Selain itu Fraksi Partai Golkar juga menolak disahkannya Raperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan.
Aksi penolakan tersebut dilakukan Fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna yang digelar pada Kamis (2/11), namun kedua raperda tersebut tetap disahkan menjadi peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari fraksi lainnya.
Jamaluddin menegaskan, sangat jelas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini sedang mengalami defisit keuangan dan masih memiliki tanggungan pembayaran kepada sejumlah kontraktor pelaksana proyek. Peminjaman dana kepada PT SMI itu akan menambah beban utang pada APBD.
"Kami tetap dengan pendirian kami menolak pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi bagian dari pembiayaan dalam APBD," ungkapnya.
Selain kondisi keuangan pemerintah kabupaten yang sedang mengalami defisit, menurut Jamaluddin, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan dua dari tujuh proyek "multiyears" yang akan dibiayai melalui dana pinjaman PT SMI tersebut sebab dinilai dua proyek itu tidak jelas.
"Kami meminta penjelasan terhadap tujuh proyek yang akan dibiayai dana pinjaman itu, tapi dua proyek menjadi tanda tanya karena tidak ada penjelasan dari dinas teknis," katanya.
Setelah melakukan sidak di lapangan ditemukan informasi dari dinas teknis kontraktor pelaksana melarikan diri setelah menerima uang muka pengerjaan proyek akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka.
Sementara untuk proyek jalan akses Al Ula sampai Ingkur kemajuan pengerjaan baru dua persen dan pembayaran telah mencapai 15 persen.
"Kami perlu penjelasan secara tertulis menyangkut dua proyek itu, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan penjelasan itu," ujar Jamaluddin.
Fraksi Partai Golkar bersama Partai Keadilan Sejahtera juga menolak disahkan Raperda Penyertaan Modal kepada Perusda Benuo Taka dengan alasan penyertaan modal untuk konsorsium pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan itu dinilai tidak relevan dengan kondisi keuangan daerah saat ini. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017