Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur bersama KONI dan Forum Atlet-Pelatih akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pembayaran kekurangan bonus PON 2016.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Rusmadi saat menerima para atlet dan pelatih di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Rabu, mengatakan bahwa Pemprov Kaltim akan berupaya menepati janji bonus sebesar Rp250 juta bagi atlet peraih medali emas di PON 2016, asalkan tidak melanggar aturan.
"Persoalannya ada Peraturan Menpora Nomor 1684 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa besaran bonus yang diberikan pemerintah provinsi tidak boleh melebihi bonus pemerintah pusat, sedangkan kita ketahui bahwa bonus pemerintah pusat hanya Rp200 juta," katanya.
Menurut Rusmadi, Pemprov Kaltim perlu memastikan adanya kabar yang beredar terkait pernyataan Sekretaris Menpora Gatot S Dewa Broto yang menyebutkan bahwa Permenpora tidak bersifat mengikat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan bonus lebih.
"Kami memastikan akan menganggarkan kekurangan bonus di APBD 2018, kalau memang ada jaminan bahwa tidak akan melanggar aturan, makanya kita konsultasikan dulu semuanya ke Kemenpora," jelas Rusmadi.
Puluhan atlet dan pelatih yang tergabung dalam Forum Solidaritas Olahraga Kaltim menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kaltim untuk menuntut pembayaran kekurangan bonus PON.
Bonus untuk peraih medali PON 2016 sebenarnya telah dicairkan oleh Pemprov Kaltim pada akhir 2016, namun nilainya Rp200 juta untuk peraih medali emas, lebih kecil dari yang dijanjikan sebesar Rp250 juta.
Sekretaris Forum Solidaritas Olahraga Kaltim Sugeng Mochdar mengatakan bahwa dari kalkulasi KONI Kaltim masih ada kekurangan bonus sekitar Rp13,7 miliar.
"Kami berharap kekurangan bonus ini bisa dianggarkan pada APBD 2018, karena bila terlalu lama dibiarkan, takutnya diabaikan oleh pemerintah," katanya.
Menurut Sugeng, para atlet dan pelatih akan terus berjuang menagih bonus yang menjadi hak mereka bisa direalisasikan.
"Sementara kita kawal dulu proses yang ada di Kemenpora. Kalau memang belum ada kejelasan, kita akan gelar aksi lagi dengan massa lebih besar," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Rusmadi saat menerima para atlet dan pelatih di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Rabu, mengatakan bahwa Pemprov Kaltim akan berupaya menepati janji bonus sebesar Rp250 juta bagi atlet peraih medali emas di PON 2016, asalkan tidak melanggar aturan.
"Persoalannya ada Peraturan Menpora Nomor 1684 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa besaran bonus yang diberikan pemerintah provinsi tidak boleh melebihi bonus pemerintah pusat, sedangkan kita ketahui bahwa bonus pemerintah pusat hanya Rp200 juta," katanya.
Menurut Rusmadi, Pemprov Kaltim perlu memastikan adanya kabar yang beredar terkait pernyataan Sekretaris Menpora Gatot S Dewa Broto yang menyebutkan bahwa Permenpora tidak bersifat mengikat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan bonus lebih.
"Kami memastikan akan menganggarkan kekurangan bonus di APBD 2018, kalau memang ada jaminan bahwa tidak akan melanggar aturan, makanya kita konsultasikan dulu semuanya ke Kemenpora," jelas Rusmadi.
Puluhan atlet dan pelatih yang tergabung dalam Forum Solidaritas Olahraga Kaltim menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kaltim untuk menuntut pembayaran kekurangan bonus PON.
Bonus untuk peraih medali PON 2016 sebenarnya telah dicairkan oleh Pemprov Kaltim pada akhir 2016, namun nilainya Rp200 juta untuk peraih medali emas, lebih kecil dari yang dijanjikan sebesar Rp250 juta.
Sekretaris Forum Solidaritas Olahraga Kaltim Sugeng Mochdar mengatakan bahwa dari kalkulasi KONI Kaltim masih ada kekurangan bonus sekitar Rp13,7 miliar.
"Kami berharap kekurangan bonus ini bisa dianggarkan pada APBD 2018, karena bila terlalu lama dibiarkan, takutnya diabaikan oleh pemerintah," katanya.
Menurut Sugeng, para atlet dan pelatih akan terus berjuang menagih bonus yang menjadi hak mereka bisa direalisasikan.
"Sementara kita kawal dulu proses yang ada di Kemenpora. Kalau memang belum ada kejelasan, kita akan gelar aksi lagi dengan massa lebih besar," tegasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017