Samarinda (ANTARA Kaltim) - Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kaltim menggelar pertemuan untuk mengsinkronisasikan fasilitas kesehatan (Faskes) untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta BPJS otomatis akan mendapatkan pelayanan KB sesuai standar kesehatan,â€Â katanya saat membuka pertemuan Singkronisasi Faskes di Samarinda, Senin.
"Kita optimis adanya kerjasama ini antara BKKBN, BPJS, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat atau PUS,"katanya saat membuka pertemuan Singkronisasi Faskes di Samarinda, Senin.
Singkronisasi yang dimaksud dalam pertemuan ini adalah masyarakat mendapatkan pelayanan KB di faskes-faskes swasta dan pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS dapat terlayani dengan baik.
Selain itu juga masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab yaitu Dinas Kesehatan mempersiapkan tenaga medis, BPJS menyediakan pembiyaaan dan BKKBN menyediakan alat kontrasepsinya (Alkon).
"Kita secara bersama-sama akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan , apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan,†katanya. Â
Eli menjelaskan bahwa BKKBN Kaltim memiliki target bahwa tingkat kelahiran harus turun dari posisi 2,6 menjadi 2,3 pada tahun 2019. PUS harus mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi.
Menurutnya upaya penurunan angka kelahiran tersebut harus diiringi dengan peningkatan pelayanan yang berkualitas, masyarakat di perkotaan, pedalaman dan terpencil harus mendapatkan pelayanan KB dengan mudah. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani.
Diakuinya bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui melalui kepesertaan BPJS , kartu JKN, KIS akan mendapatkan pelayanan KB yang pembiayaannya di tanggung oleh BPJS. Oleh karena itu BKKBN melalui PLKB, PKK, Babinsa, para kader dan mitra kerja lainnya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Â
"Jika semua terlibat dan berpartisipasi maka program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan,"ujar Eli Kusnaeli.(*) Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta BPJS otomatis akan mendapatkan pelayanan KB sesuai standar kesehatan,â€Â katanya saat membuka pertemuan Singkronisasi Faskes di Samarinda, Senin.
"Kita optimis adanya kerjasama ini antara BKKBN, BPJS, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat atau PUS,"katanya saat membuka pertemuan Singkronisasi Faskes di Samarinda, Senin.
Singkronisasi yang dimaksud dalam pertemuan ini adalah masyarakat mendapatkan pelayanan KB di faskes-faskes swasta dan pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS dapat terlayani dengan baik.
Selain itu juga masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab yaitu Dinas Kesehatan mempersiapkan tenaga medis, BPJS menyediakan pembiyaaan dan BKKBN menyediakan alat kontrasepsinya (Alkon).
"Kita secara bersama-sama akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan , apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan,†katanya. Â
Eli menjelaskan bahwa BKKBN Kaltim memiliki target bahwa tingkat kelahiran harus turun dari posisi 2,6 menjadi 2,3 pada tahun 2019. PUS harus mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi.
Menurutnya upaya penurunan angka kelahiran tersebut harus diiringi dengan peningkatan pelayanan yang berkualitas, masyarakat di perkotaan, pedalaman dan terpencil harus mendapatkan pelayanan KB dengan mudah. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani.
Diakuinya bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui melalui kepesertaan BPJS , kartu JKN, KIS akan mendapatkan pelayanan KB yang pembiayaannya di tanggung oleh BPJS. Oleh karena itu BKKBN melalui PLKB, PKK, Babinsa, para kader dan mitra kerja lainnya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Â
"Jika semua terlibat dan berpartisipasi maka program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan,"ujar Eli Kusnaeli.(*) Â
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017