Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mensinergikan program "Corporate Social Responcibility" atau CSR dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah itu.
"Kami berharap pimpinan badan usaha dapat menuangkan komitmennya dalam sinergitas program CSR dan BPJS Kesehatan, khususnya dalam membantu warga yang tidak mampu yang berada di sekitar perusahaan," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Meiliana pada pembukaan sinergi program CSR dan JKN-KIS yang diselenggrakan BPJS Kesehatan setempat, di Samarinda, Selasa.
Kesehatan, menurut Meiliana, merupakan pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.
"Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejehteraan dirinya serta keluarganya," ucapnya.
Ia menyatakan, setiap orang atau organisasi juga mempunyai kewajiban untuk turut mendukung implementasi dalam program jaminan kesehatan nasional, berbagai regulasi menunjukkan pentingnya jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama di bidang kesehatan.
Permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Kaltim, lanjut Meiliana, antara lain terkait masih banyaknya penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan serta masih banyak badan usaha baik itu badan usaha yang besar, menengah maupun kecil yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan anggota keluarganya.
Menurut dia, masih banyak badan usaha terutama sektor perkebunan yang belum mendaftarkan tenaga harian lepas atau buruh harian lepas.
Oleh karena itu diharapkan kepada badan usaha tersebut harus memiliki komitmen dan berkewajiban memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja maupun buruh harian.
"Itulah yang saat ini sedang didorong agar CSR perusahaan dapat bersinergi dengan program JKN-KIS," kata Meiliana.
Selain menanggung jaminan kesehatan para pekerja dan anggota keluarga, ia juga mengharapkan agar badan usaha juga memiliki kepedulian serta memperluas area cakupan kepada warga sekitar yang kurang mampu di sekitar perushaaan(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Kami berharap pimpinan badan usaha dapat menuangkan komitmennya dalam sinergitas program CSR dan BPJS Kesehatan, khususnya dalam membantu warga yang tidak mampu yang berada di sekitar perusahaan," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Meiliana pada pembukaan sinergi program CSR dan JKN-KIS yang diselenggrakan BPJS Kesehatan setempat, di Samarinda, Selasa.
Kesehatan, menurut Meiliana, merupakan pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.
"Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejehteraan dirinya serta keluarganya," ucapnya.
Ia menyatakan, setiap orang atau organisasi juga mempunyai kewajiban untuk turut mendukung implementasi dalam program jaminan kesehatan nasional, berbagai regulasi menunjukkan pentingnya jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama di bidang kesehatan.
Permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Kaltim, lanjut Meiliana, antara lain terkait masih banyaknya penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan serta masih banyak badan usaha baik itu badan usaha yang besar, menengah maupun kecil yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan anggota keluarganya.
Menurut dia, masih banyak badan usaha terutama sektor perkebunan yang belum mendaftarkan tenaga harian lepas atau buruh harian lepas.
Oleh karena itu diharapkan kepada badan usaha tersebut harus memiliki komitmen dan berkewajiban memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja maupun buruh harian.
"Itulah yang saat ini sedang didorong agar CSR perusahaan dapat bersinergi dengan program JKN-KIS," kata Meiliana.
Selain menanggung jaminan kesehatan para pekerja dan anggota keluarga, ia juga mengharapkan agar badan usaha juga memiliki kepedulian serta memperluas area cakupan kepada warga sekitar yang kurang mampu di sekitar perushaaan(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017