Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur segera membentuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis berbasis internet yang dapat diakses masyarakat melalui telepon pintar.
"Pembentukan PIHPS ini merupakan inisiasi dari Bank Indonesia Kaltim, Biro Perekonomian, serta Dinas Perindagkop dan UMKM Kaltim," ujar Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat pembukaan High Level Meeting TPID Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Senin.
PIHPS ini akan melibatkan seluruh pihak terkait di kabupaten/kota dalam penyusunan dan suplai data, sehingga diharapkan semua kepala daerah dapat menugaskan instansi terkait terlibat secara langsung.
Menurut Awang Faroek, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim telah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras pengembangan sistem informasi ini.
Sementara Pemprov Kaltim menyediakan anggaran berupa insentif tambahan bagi pengumpul dan pengolah data di kabupaten, kota, dan tingkat provinsi untuk mendukung pengembangan sistem ini.
Pada kesempatan itu, gubernur juga mengapresiasi program kerja TPID Provinsi Kaltim yang secara konsisten telah berperan aktif dalam mengendalikan laju inflasi di daerah.
Ia berharap penguatan kelembagaan TPID di Kaltim dapat terus ditingkatkan dengan mengintensifkan forum diskusi antar OPD, sehingga menghasilkan sejumlah alternatif sebagai solusi dalam pengendalian inflasi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Ichwansyah mengatakan, pembentukan PIHPS merupakan wadah sebagai sistem informasi pasar berbasis laman.
Laporan informasi harga ditampilkan melalui laman setiap hari oleh petugas monitoring harga di masing-masing OPD provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan harga setiap hari.
"Manfaat yang bisa diperoleh banyak pihak dengan adanya PIHPS, maka dalam rangka stabilitas harga pokok sehingga dapat diketahui variasi harga komoditas antar-kabupaten/kota di Kaltim, kemudian untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah," ujar Ichwansyah.
Ia berharap dengan adanya transparansi harga secara dalam jaringan dapat meminimalkan spekulan dalam memainkan harga, termasuk sebagai deteksi dini bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pembentukan PIHPS ini merupakan inisiasi dari Bank Indonesia Kaltim, Biro Perekonomian, serta Dinas Perindagkop dan UMKM Kaltim," ujar Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat pembukaan High Level Meeting TPID Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Senin.
PIHPS ini akan melibatkan seluruh pihak terkait di kabupaten/kota dalam penyusunan dan suplai data, sehingga diharapkan semua kepala daerah dapat menugaskan instansi terkait terlibat secara langsung.
Menurut Awang Faroek, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim telah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras pengembangan sistem informasi ini.
Sementara Pemprov Kaltim menyediakan anggaran berupa insentif tambahan bagi pengumpul dan pengolah data di kabupaten, kota, dan tingkat provinsi untuk mendukung pengembangan sistem ini.
Pada kesempatan itu, gubernur juga mengapresiasi program kerja TPID Provinsi Kaltim yang secara konsisten telah berperan aktif dalam mengendalikan laju inflasi di daerah.
Ia berharap penguatan kelembagaan TPID di Kaltim dapat terus ditingkatkan dengan mengintensifkan forum diskusi antar OPD, sehingga menghasilkan sejumlah alternatif sebagai solusi dalam pengendalian inflasi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Ichwansyah mengatakan, pembentukan PIHPS merupakan wadah sebagai sistem informasi pasar berbasis laman.
Laporan informasi harga ditampilkan melalui laman setiap hari oleh petugas monitoring harga di masing-masing OPD provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan harga setiap hari.
"Manfaat yang bisa diperoleh banyak pihak dengan adanya PIHPS, maka dalam rangka stabilitas harga pokok sehingga dapat diketahui variasi harga komoditas antar-kabupaten/kota di Kaltim, kemudian untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah," ujar Ichwansyah.
Ia berharap dengan adanya transparansi harga secara dalam jaringan dapat meminimalkan spekulan dalam memainkan harga, termasuk sebagai deteksi dini bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017