Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta masyarakat dan perusahaan ikut mendukung pembangunan jaringan listrik di daerah itu.
"Pembangunan jaringan listrik yang dilakukan PT PLN merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun faktanya program pembangunan energi bagi masyarakat itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik bahkan banyak kendala di lapangan," kata Awang Faroek saat menerima kunjungan manajemen PT PLN di Samarinda, Senin.
Gubernur menyatakan segera membuat surat yang ditujukan kepada bupati maupun wali kota serta perusahaan di Kaltim terkait dukungan pembangunan jaringan listrik tersebut.
"Saya tegaskan seluruh kepala daerah baik bupati maupun wali kota terlebih perusahaan dan masyarakat, wajib mendukung pembangunan jaringan listrik di daerah," ujar Awang Faroek.
Pembangunan transmisi jaringan listrik menurut Awang Faroek, sangat penting guna percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik.
Gubernur mengakui, Kaltim memiliki potensi sumber daya alam sangat besar untuk pembangkit listrik namun jumlah masyarakat yang terlayani listrik masih sangat sedikit.
"Saya sangat mendukung program pembangunan listrik. Tentu ini sangat penting bagi masyarakat dan daerah khususnya dalam percepatan pengembangan kawasan industri," terang Awang Faroek.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Zulfikar Manggau mengatakan, sangat memerlukan dukungan seluruh pihak.
"Sejauh ini pembangunan jaringan listrik berjalan lancar. Namun ada `spot` (titik) sudah dua atau tiga tahun tidak bisa dilakukan pembangunan karena terkendala lahan," ucap Zulfikar Manggau.
Khususnya lanjut Zulfikar, proyek yang berada di kawasan perusahaan, baik izin usaha pertambangan maupun PKP2B serta kawasan APL tidak bisa dilakukan pembebasan lahan.
"Diantaranya, proyek transmisi di kawasan Palaran-Senipah, kawasan Tenggarong-Kota Bangun serta PLTU Tanjung Batu-Penajam. PLN siap mengikuti apapun mekanismenya, tetapi izin penggunaan lahan itu diberikan, sehingga pembangunan dapat dilakukan sambil melakukan proses perizinan berupa izin pinjam pakai ataupun penciutan lahan," jelas Zulfikar.
Pada pertemuan itu, juga dihadiri General Manajer PLN Wilayah Kaltim-Kalimantan Utara Rustamadji, Manager Operasi Konstruksi Pinton Ginting, Distrik Manager Perencanaan Sistem Prihadi dan Manager Sektor Mahakam Untung Budi serta Manager UPP 3 Samarinda Aan Ridhora. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pembangunan jaringan listrik yang dilakukan PT PLN merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun faktanya program pembangunan energi bagi masyarakat itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik bahkan banyak kendala di lapangan," kata Awang Faroek saat menerima kunjungan manajemen PT PLN di Samarinda, Senin.
Gubernur menyatakan segera membuat surat yang ditujukan kepada bupati maupun wali kota serta perusahaan di Kaltim terkait dukungan pembangunan jaringan listrik tersebut.
"Saya tegaskan seluruh kepala daerah baik bupati maupun wali kota terlebih perusahaan dan masyarakat, wajib mendukung pembangunan jaringan listrik di daerah," ujar Awang Faroek.
Pembangunan transmisi jaringan listrik menurut Awang Faroek, sangat penting guna percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik.
Gubernur mengakui, Kaltim memiliki potensi sumber daya alam sangat besar untuk pembangkit listrik namun jumlah masyarakat yang terlayani listrik masih sangat sedikit.
"Saya sangat mendukung program pembangunan listrik. Tentu ini sangat penting bagi masyarakat dan daerah khususnya dalam percepatan pengembangan kawasan industri," terang Awang Faroek.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Zulfikar Manggau mengatakan, sangat memerlukan dukungan seluruh pihak.
"Sejauh ini pembangunan jaringan listrik berjalan lancar. Namun ada `spot` (titik) sudah dua atau tiga tahun tidak bisa dilakukan pembangunan karena terkendala lahan," ucap Zulfikar Manggau.
Khususnya lanjut Zulfikar, proyek yang berada di kawasan perusahaan, baik izin usaha pertambangan maupun PKP2B serta kawasan APL tidak bisa dilakukan pembebasan lahan.
"Diantaranya, proyek transmisi di kawasan Palaran-Senipah, kawasan Tenggarong-Kota Bangun serta PLTU Tanjung Batu-Penajam. PLN siap mengikuti apapun mekanismenya, tetapi izin penggunaan lahan itu diberikan, sehingga pembangunan dapat dilakukan sambil melakukan proses perizinan berupa izin pinjam pakai ataupun penciutan lahan," jelas Zulfikar.
Pada pertemuan itu, juga dihadiri General Manajer PLN Wilayah Kaltim-Kalimantan Utara Rustamadji, Manager Operasi Konstruksi Pinton Ginting, Distrik Manager Perencanaan Sistem Prihadi dan Manager Sektor Mahakam Untung Budi serta Manager UPP 3 Samarinda Aan Ridhora. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017