Samarinda (ANTARA Kaltim) - Yayasan Bumi Samarinda berencana menggelar diskusi dengan tema `Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur` dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna memperoleh gambaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan informasi.
"Diskusi ini akan kami gelar pada Selasa, 2 Mei di Hotel Midtown Samarinda. Dari diskusi ini kami ingin mengetahui dari OPD mengenai tantangan dan pengelolaan informasi publik yang telah berjalan," ujar Erma Wulandari, Program Manager Click Forest 3.0 Yayasan Bumi di Samarinda, Ahad.
Dalam diskusi yang bekerjasama dengan Komisi Informasi tersebut, pihaknya juga ingin memperoleh gambaran serta pandangan OPD terhadap penyampaian data dan informasi publik pada ruang yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
Sejumlah peserta yang dilibatkan dalam fokus diskusi mendatang adalah dari Komisioner Komisi Informasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kaltim, OPD yang menangani sumber daya alam dan lingkungan hidup, Dinas Perpustakaan Kaltim, beberapa organisasi nonpemerintah, dan sejumlah akademisi.
Diskusi yang segera digelar tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya dalam lima tahun terakhir atau sejak 2012 hingga 2016 Provinsi Kaltim berada di peringkat cukup tinggi dalam penganugerahan bidang keterbukaan informasi publik di tingkat nasional.
Komitmen untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik juga ditunjukkan oleh Gubernur Kaltim yang berkali-kali menegaskan, badan publik harus terbuka, apabila tidak terbuka dipersilahkan dilaporkan kepada gubernur.
Kaltim juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan data, informasi, dan dokumentasi. Sejumlah kebijakan yang ada ini, berarti sudah selayaknya data tersebut mudah diakses dan dikomunikasikan antarlembaga di lingkungan Pemprov Kaltim atau dengan pihak lain yang merupakan pemohon serta pengguna informasi.
"Dalam perbincangan kami dengan sejumlah warga dan para pemohon informasi sebelumnya, masih ditemukan beberapa hal mengenai ketidakpuasan mengenai keterbukaan informasi, makanya diskusi terkait hal tersebut perlu digelar agar masing-masing pihak bisa terbuka dan menjelaskan kendala serta masalah apa yang dihadapi," kata Erma. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Diskusi ini akan kami gelar pada Selasa, 2 Mei di Hotel Midtown Samarinda. Dari diskusi ini kami ingin mengetahui dari OPD mengenai tantangan dan pengelolaan informasi publik yang telah berjalan," ujar Erma Wulandari, Program Manager Click Forest 3.0 Yayasan Bumi di Samarinda, Ahad.
Dalam diskusi yang bekerjasama dengan Komisi Informasi tersebut, pihaknya juga ingin memperoleh gambaran serta pandangan OPD terhadap penyampaian data dan informasi publik pada ruang yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
Sejumlah peserta yang dilibatkan dalam fokus diskusi mendatang adalah dari Komisioner Komisi Informasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kaltim, OPD yang menangani sumber daya alam dan lingkungan hidup, Dinas Perpustakaan Kaltim, beberapa organisasi nonpemerintah, dan sejumlah akademisi.
Diskusi yang segera digelar tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya dalam lima tahun terakhir atau sejak 2012 hingga 2016 Provinsi Kaltim berada di peringkat cukup tinggi dalam penganugerahan bidang keterbukaan informasi publik di tingkat nasional.
Komitmen untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik juga ditunjukkan oleh Gubernur Kaltim yang berkali-kali menegaskan, badan publik harus terbuka, apabila tidak terbuka dipersilahkan dilaporkan kepada gubernur.
Kaltim juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan data, informasi, dan dokumentasi. Sejumlah kebijakan yang ada ini, berarti sudah selayaknya data tersebut mudah diakses dan dikomunikasikan antarlembaga di lingkungan Pemprov Kaltim atau dengan pihak lain yang merupakan pemohon serta pengguna informasi.
"Dalam perbincangan kami dengan sejumlah warga dan para pemohon informasi sebelumnya, masih ditemukan beberapa hal mengenai ketidakpuasan mengenai keterbukaan informasi, makanya diskusi terkait hal tersebut perlu digelar agar masing-masing pihak bisa terbuka dan menjelaskan kendala serta masalah apa yang dihadapi," kata Erma. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017