Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung
usulan pemberian gaji penuh termasuk tunjangan kinerja kepada pegawai
negeri sipil perempuan yang sedang mengambil cuti karena ingin menjalani
proses melahirkan (maternity leave).
"Tunjangannya harus dibayar penuh, karena perempuan hamil itu bukan salahnya dia, tapi karena kerja sama. Dia bukan lagi liburan, karena itu tugas luar biasa berat," kata Sri Mulyani dalam acara dialog dengan pejabat wanita eselon dua dan tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.
Menkeu mengatakan pemberian gaji penuh tersebut kepada perempuan bekerja yang sedang mengambil cuti melahirkan, tidak hanya gaji pokok tanpa tunjangan, untuk memberikan apresiasi kepada wanita yang selama ini telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga dan negara.
"Kalau Indonesia mau melakukan itu, kita lebih maju dari AS, karena di AS paternity leave-nya tidak dibayar. Kita mungkin belum semaju perusahaan di Eropa, tapi lebih bagus kalau di Kementerian Keuangan mulai mengikuti," katanya.
Sri Mulyani mengharapkan tidak ada lagi perbedaan perspektif antara laki-laki dengan perempuan, karena semua mempunyai kesempatan yang sama, termasuk kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat eselon satu atau dua.
"Kita harus memberikan kesempatan yang sama, melalui pembuatan desain kebijakan untuk mengenali perbedaan itu. Jangan yang satu diuntungkan, satunya tidak. Saya menganggap kita belum sampai pada titik optimal, ambisi itu jangan sampai berkurang," katanya.
Ia memastikan upaya untuk mendorong pengarusutamaan gender juga sedang dilakukan pemerintah, diantaranya melalui penyusunan desain perencanaan belanja dalam APBN, yang disesuaikan untuk menjawab isu-isu terkait dengan permasalahan kaum perempuan.
"Saya akan melihat seluruh pengarusutamaan berarti dari sisi konsekuensi APBN, bagaimana membuat dimensi gender dalam keseluruhan perencanaan maupun perancangan atau desain budget. Jadi tidak hanya insiatif satukementerian, namun merupakan policy nasional," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan Indonesia bisa belajar dari negara lain diantaranya Kanada, agar pengarusutamaan gender bisa berjalan secara efektif di seluruh Kementerian Lembaga, dan para perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengabdi secara optimal bagi negeri.
"Kita akan lihat ada hal-hal yang kita bisa perbaiki dan perkuat. Saya bahkan mengundang negara-negara lain yang melakukan gender mainstreaming. Seperti di Kanada, menteri keuangannya mengatakan tidak ada program, kalau tidak ada analisa gendernya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Tunjangannya harus dibayar penuh, karena perempuan hamil itu bukan salahnya dia, tapi karena kerja sama. Dia bukan lagi liburan, karena itu tugas luar biasa berat," kata Sri Mulyani dalam acara dialog dengan pejabat wanita eselon dua dan tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.
Menkeu mengatakan pemberian gaji penuh tersebut kepada perempuan bekerja yang sedang mengambil cuti melahirkan, tidak hanya gaji pokok tanpa tunjangan, untuk memberikan apresiasi kepada wanita yang selama ini telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga dan negara.
"Kalau Indonesia mau melakukan itu, kita lebih maju dari AS, karena di AS paternity leave-nya tidak dibayar. Kita mungkin belum semaju perusahaan di Eropa, tapi lebih bagus kalau di Kementerian Keuangan mulai mengikuti," katanya.
Sri Mulyani mengharapkan tidak ada lagi perbedaan perspektif antara laki-laki dengan perempuan, karena semua mempunyai kesempatan yang sama, termasuk kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat eselon satu atau dua.
"Kita harus memberikan kesempatan yang sama, melalui pembuatan desain kebijakan untuk mengenali perbedaan itu. Jangan yang satu diuntungkan, satunya tidak. Saya menganggap kita belum sampai pada titik optimal, ambisi itu jangan sampai berkurang," katanya.
Ia memastikan upaya untuk mendorong pengarusutamaan gender juga sedang dilakukan pemerintah, diantaranya melalui penyusunan desain perencanaan belanja dalam APBN, yang disesuaikan untuk menjawab isu-isu terkait dengan permasalahan kaum perempuan.
"Saya akan melihat seluruh pengarusutamaan berarti dari sisi konsekuensi APBN, bagaimana membuat dimensi gender dalam keseluruhan perencanaan maupun perancangan atau desain budget. Jadi tidak hanya insiatif satukementerian, namun merupakan policy nasional," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan Indonesia bisa belajar dari negara lain diantaranya Kanada, agar pengarusutamaan gender bisa berjalan secara efektif di seluruh Kementerian Lembaga, dan para perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengabdi secara optimal bagi negeri.
"Kita akan lihat ada hal-hal yang kita bisa perbaiki dan perkuat. Saya bahkan mengundang negara-negara lain yang melakukan gender mainstreaming. Seperti di Kanada, menteri keuangannya mengatakan tidak ada program, kalau tidak ada analisa gendernya," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017