Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Muhammad Tahrir menyatakan, penanganan banjir di daerah itu harus dilakukan komprehensif dan tidak secara parsial atau sebagian.
"Banjir sudah menjadi momok warga di Samarinda, apalagi yang tinggal di kawasan yang selama ini sering tergenang yang jika hujan sebentar saja maka akan tergenang. Ini yang harus dicarikan solusinya, agar masyarakat tidak sering kebanjiran," kata Tahrir, Minggu.
Politisi Partai Golkar itu menilai, penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda selama ini belum optimal sehingga jika terjadi hujan, maka di beberapa kawasan langsung tergenang.
"Bisa dilihat seperti di kawasan Simpang Empat Mal Lembuswana dan Pangeran Antasari serta beberapa titik lainnya, jika hujan terjadi selama satu jam saja maka kawasan tersebut tergenang. Pemerintah harus mencari tahu penyebabnya mengapa kawasan itu sangat mudah tergenang sehingga dapat dicarikan solusinya," tutur Tahrir.
Menurutnya, banjir yang melanda sebagian wilayah Kota Samarinda dalam sepekan terakhir seharusnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya jika pemerintah setempat bekerja sama dengan pihak terkait, salah satunya BMKG.
"Pemerintah Kota Samarinda seharusnya bisa berkoordinasi dengan BMKG dan dari situ diketahui kapan terjadi hujan dengan intensitas tinggi sehingga dapat dilakukan antisipasi sebelumnya, Bukan justru saat terjadi banjir baru memikirkan solusinya," terang Tahrir.
Ia juga meminta agar menghilangkan anggapan bahwa banjir terjadi akibat faktor alam.
"Kita jangan selalu beranggapan bahwa banjir itu karena faktor alam. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa jika intensitas hujan tinggi besar kemungkinan terjadinya genangan air. Tetapi, itu bisa diminimalisir dampaknya paling tidak air tidak terlalu lama tergenang seperti yang terjadi saat ini dan beberapa tahun sebelumnya," jelas Tahrir.
Semestinya tambah ia, pemerintah melakukan langkah antisipasi diantaranya,melalui perbaikan saluran air atau drainase, penurapan Sungai Karang Mumus hingga melakukan pengerukan Bendungan Benanga yang diduga telah mengalami pendangkalan.
"Jika itu dilakukan, saya yakni banjir dapat diminimalisir dan kalau pun terjadi akibat curah hujan tinggi maka genangan air tidak akan berlangsung lama karena sitem drainasenya baik," tutur Tahrir.
Namun, masalah banjir menurut Tahrir, juga tidak bisa sepenuhnya kesalahan ditimpakan kepada pemerintah tetapi semua pihak termasuk masyarakat harus ikut menjaga lingkungan.
Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarang tempat serta tidak peduli pada drainase juga menjadi penyebab rawannya daerah itu terjadi banjir.
"Jadi, diperlukan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan khususnya peduli terhadap drainase. Jika saluran air tersumbat atau dipenuhi sampah, jangan menunggu instansi terkait atau pemerintah yang membersihkan tetapi kalau bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri akan lebih baik. Itulah pentingnya kesadaran kita dalam menjaga lingkungan," jelas Tahrir. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Banjir sudah menjadi momok warga di Samarinda, apalagi yang tinggal di kawasan yang selama ini sering tergenang yang jika hujan sebentar saja maka akan tergenang. Ini yang harus dicarikan solusinya, agar masyarakat tidak sering kebanjiran," kata Tahrir, Minggu.
Politisi Partai Golkar itu menilai, penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda selama ini belum optimal sehingga jika terjadi hujan, maka di beberapa kawasan langsung tergenang.
"Bisa dilihat seperti di kawasan Simpang Empat Mal Lembuswana dan Pangeran Antasari serta beberapa titik lainnya, jika hujan terjadi selama satu jam saja maka kawasan tersebut tergenang. Pemerintah harus mencari tahu penyebabnya mengapa kawasan itu sangat mudah tergenang sehingga dapat dicarikan solusinya," tutur Tahrir.
Menurutnya, banjir yang melanda sebagian wilayah Kota Samarinda dalam sepekan terakhir seharusnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya jika pemerintah setempat bekerja sama dengan pihak terkait, salah satunya BMKG.
"Pemerintah Kota Samarinda seharusnya bisa berkoordinasi dengan BMKG dan dari situ diketahui kapan terjadi hujan dengan intensitas tinggi sehingga dapat dilakukan antisipasi sebelumnya, Bukan justru saat terjadi banjir baru memikirkan solusinya," terang Tahrir.
Ia juga meminta agar menghilangkan anggapan bahwa banjir terjadi akibat faktor alam.
"Kita jangan selalu beranggapan bahwa banjir itu karena faktor alam. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa jika intensitas hujan tinggi besar kemungkinan terjadinya genangan air. Tetapi, itu bisa diminimalisir dampaknya paling tidak air tidak terlalu lama tergenang seperti yang terjadi saat ini dan beberapa tahun sebelumnya," jelas Tahrir.
Semestinya tambah ia, pemerintah melakukan langkah antisipasi diantaranya,melalui perbaikan saluran air atau drainase, penurapan Sungai Karang Mumus hingga melakukan pengerukan Bendungan Benanga yang diduga telah mengalami pendangkalan.
"Jika itu dilakukan, saya yakni banjir dapat diminimalisir dan kalau pun terjadi akibat curah hujan tinggi maka genangan air tidak akan berlangsung lama karena sitem drainasenya baik," tutur Tahrir.
Namun, masalah banjir menurut Tahrir, juga tidak bisa sepenuhnya kesalahan ditimpakan kepada pemerintah tetapi semua pihak termasuk masyarakat harus ikut menjaga lingkungan.
Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarang tempat serta tidak peduli pada drainase juga menjadi penyebab rawannya daerah itu terjadi banjir.
"Jadi, diperlukan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan khususnya peduli terhadap drainase. Jika saluran air tersumbat atau dipenuhi sampah, jangan menunggu instansi terkait atau pemerintah yang membersihkan tetapi kalau bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri akan lebih baik. Itulah pentingnya kesadaran kita dalam menjaga lingkungan," jelas Tahrir. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017