Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sudibyo mengemukakan program Keluarga Berencana sangat strategis untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan, seperti penyebaran tidak merata, kepadatan penduduk yang bisa menimbulkan kemiskinan, kekumuhan permukiman, dan kriminalitas.
"Program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga merupakan program strategis untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan, termasuk untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga," ujar Sudibyo di Samarinda, Rabu.
Ia mengemukakan hal itu ketika menggelar sosialisasi dan konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Kependudukan dan Keluarga Berencana dari kabupaten/ kota se-Provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara.
Ia menjelaskan jumlah penduduk Kaltim pada 2012 sebanyak 3.250.125 jiwa, naik menjadi 3.426.638 jiwa pada 2015 atau terjadi penambahan penduduk selama tiga tahun sekitar 59.000 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,24 persen.
Mengenai pertumbuhan penduduk, berdasarkan Sensus Penduduk 2010 tercatat laju pertumbuhan penduduk Kaltim sebesar 3,82 persen, yang 2,6 persen di antaranya merupakan penduduk migrasi dan 1,2 persen merupakan pertumbuhan penduduk secara alami.
Sudibyo menambahkan penyebaran penduduk Kaltim sampai kini masih belum merata, karena penduduk di perkotaan jauh lebih besar yang mencapai 66 persen, sedangkan sisanya yang 34 persen tersebar di kawasan perdesaan.
Kegiatan sosialisasi dan konsolidasi yang digelar BKKBN bertujuan menyamakan persepsi terkait masalah kependudukan, karena rata-rata pejabat bupati/wali kota, kepala OPD dan pengelola KB di daerah masih baru.
Peserta sosialiasi dibekali program-program pengendalian kependudukan tentang pendidikan kependudukan, parameter kependudukan, dan dampak-dampak kependudukan agar mereka bisa melaksanakan tugasnya secara tepat.
Menurut Sudibyo, bidang kependudukan merupakan bidang baru bagi OPD KB di daerah, sehingga mereka masih bingung terhadap program-program kependudukan.
"Oleh karena itu, perlu adanya pertemuan dan menyamakan persepsi tentang tugas dan fungsinya," tambahnya.
Selama ini, lanjutnya, ada pejabat yang mempertanyakan bidang kependudukan ada di dinas atau badan pengendalian penduduk yang seolah-olah menangani administrasi kependudukan, padahal OPD kependudukan dan KB menangani masalah kebijakan kependudukan yang terkait dengan kualitas dan kuantitas.
"Pertemuan ini juga untuk merancang program-program apa saja yang harus dilakukan pada tahun 2018, yang anggarannya berasal dari APBD dan didukung biaya dari APBN melalui BKKBN Kaltim," ucap Dibyo.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga merupakan program strategis untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan, termasuk untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga," ujar Sudibyo di Samarinda, Rabu.
Ia mengemukakan hal itu ketika menggelar sosialisasi dan konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Kependudukan dan Keluarga Berencana dari kabupaten/ kota se-Provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara.
Ia menjelaskan jumlah penduduk Kaltim pada 2012 sebanyak 3.250.125 jiwa, naik menjadi 3.426.638 jiwa pada 2015 atau terjadi penambahan penduduk selama tiga tahun sekitar 59.000 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,24 persen.
Mengenai pertumbuhan penduduk, berdasarkan Sensus Penduduk 2010 tercatat laju pertumbuhan penduduk Kaltim sebesar 3,82 persen, yang 2,6 persen di antaranya merupakan penduduk migrasi dan 1,2 persen merupakan pertumbuhan penduduk secara alami.
Sudibyo menambahkan penyebaran penduduk Kaltim sampai kini masih belum merata, karena penduduk di perkotaan jauh lebih besar yang mencapai 66 persen, sedangkan sisanya yang 34 persen tersebar di kawasan perdesaan.
Kegiatan sosialisasi dan konsolidasi yang digelar BKKBN bertujuan menyamakan persepsi terkait masalah kependudukan, karena rata-rata pejabat bupati/wali kota, kepala OPD dan pengelola KB di daerah masih baru.
Peserta sosialiasi dibekali program-program pengendalian kependudukan tentang pendidikan kependudukan, parameter kependudukan, dan dampak-dampak kependudukan agar mereka bisa melaksanakan tugasnya secara tepat.
Menurut Sudibyo, bidang kependudukan merupakan bidang baru bagi OPD KB di daerah, sehingga mereka masih bingung terhadap program-program kependudukan.
"Oleh karena itu, perlu adanya pertemuan dan menyamakan persepsi tentang tugas dan fungsinya," tambahnya.
Selama ini, lanjutnya, ada pejabat yang mempertanyakan bidang kependudukan ada di dinas atau badan pengendalian penduduk yang seolah-olah menangani administrasi kependudukan, padahal OPD kependudukan dan KB menangani masalah kebijakan kependudukan yang terkait dengan kualitas dan kuantitas.
"Pertemuan ini juga untuk merancang program-program apa saja yang harus dilakukan pada tahun 2018, yang anggarannya berasal dari APBD dan didukung biaya dari APBN melalui BKKBN Kaltim," ucap Dibyo.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017