Samarinda (ANTARA Kaltim) - Arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur pada 2018 akan difokuskan untuk mendorong program ekonomi kerakyatan yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta industri pariwisata.
"Dalam tiga tahun terakhir perekonomian Kaltim terus melemah sebagai dampak ekonomi global yang memang melemah, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan pengangguran akibat banyak pekerja terkena PHK, terutama dari sektor pertambangan," ujar Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi di Samarinda, Senin.
Rusmadi mengatakan hal itu setelah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kaltim untuk program 2018 di Planery Hall, Convention Hall Samarinda.
Untuk itu, jelas Rusmadi, pembangunan tahun 2018 diarahkan pada program kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, termasuk untuk memberdayakan dan membangun ekonomi kemasyarakatan.
Kebijakan tersebut dilakukan menyikapi kondisi perekonomian dan sosial masyarakat beberapa tahun terakhir yang terus melemah, apalagi RAPBD Kaltim 2018 diperkirakan hanya Rp6,7 triliun (angka bisa bertambah dari DBH), sedangkan APBD Kaltim 2017 senilai lebih dari Rp8,09 triliun.
Ia melanjutkan Pemprov Kaltim juga akan berupaya menguatkan ekonomi masyarakat dengan menggiatkan pembangunan infrastruktur, guna menunjang kegiatan perekonomian seperti pembangunan jalan, pelabuhan dan kawasan industri.
Kawasan industri untuk mendongkrak perekonomian baik yang anggarannya dari APBD Kaltim maupun dari pemerintah pusat melalui APBN, seperti pengembangan kapasitas pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur.
Kemudian pengembangan pertanian tanaman pangan (food estate) yang difokuskan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sesuai dengan konsep pengembangan kawasan strategis provinsi yang operasionalnya ditargetkan tahun 2019.
Sejumlah program 2018 tetap dimuarakan pada kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program infrastruktur yang menunjang kegiatan pengembangan ekonomi jangkan menengah dan jangka panjang.
"Sedangkan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2018 difokuskan pada upaya menuntaskan pencapaian pembangunan, yakni program yang sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013 - 2018," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Dalam tiga tahun terakhir perekonomian Kaltim terus melemah sebagai dampak ekonomi global yang memang melemah, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan pengangguran akibat banyak pekerja terkena PHK, terutama dari sektor pertambangan," ujar Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi di Samarinda, Senin.
Rusmadi mengatakan hal itu setelah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kaltim untuk program 2018 di Planery Hall, Convention Hall Samarinda.
Untuk itu, jelas Rusmadi, pembangunan tahun 2018 diarahkan pada program kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, termasuk untuk memberdayakan dan membangun ekonomi kemasyarakatan.
Kebijakan tersebut dilakukan menyikapi kondisi perekonomian dan sosial masyarakat beberapa tahun terakhir yang terus melemah, apalagi RAPBD Kaltim 2018 diperkirakan hanya Rp6,7 triliun (angka bisa bertambah dari DBH), sedangkan APBD Kaltim 2017 senilai lebih dari Rp8,09 triliun.
Ia melanjutkan Pemprov Kaltim juga akan berupaya menguatkan ekonomi masyarakat dengan menggiatkan pembangunan infrastruktur, guna menunjang kegiatan perekonomian seperti pembangunan jalan, pelabuhan dan kawasan industri.
Kawasan industri untuk mendongkrak perekonomian baik yang anggarannya dari APBD Kaltim maupun dari pemerintah pusat melalui APBN, seperti pengembangan kapasitas pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur.
Kemudian pengembangan pertanian tanaman pangan (food estate) yang difokuskan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sesuai dengan konsep pengembangan kawasan strategis provinsi yang operasionalnya ditargetkan tahun 2019.
Sejumlah program 2018 tetap dimuarakan pada kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program infrastruktur yang menunjang kegiatan pengembangan ekonomi jangkan menengah dan jangka panjang.
"Sedangkan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2018 difokuskan pada upaya menuntaskan pencapaian pembangunan, yakni program yang sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013 - 2018," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017