Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan penduduk tumbuh seimbang di Indonesia jika angka kelahiran total (Total Fertelity Rate/TFR) 2,1
"Diera tahun 70 an pemerintah mampu menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,6 namun hal itu masih harus diturunkan hingga menjadi 2,1 jika tidak maka akan terjadi ledakan penduduk, karena penduduk tumbuh sesuai dengan deret ukur," kata nya saat melakukan dialog interaktif pada stasiun televisi lokal Balikpapan TV di Balikpapan.
Menurutnya Indonesia akan mengalami bunus demografi pada tahun 2025-2030 dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih mendominasi dari warga tidak produktif (balita dan lansia) yakni jumlahnya 50 persen labih dari jumlah penduduk usia lainnya.
"Bonus demografi bisa menjadi anugrah apabila penduduknya berkualitas dan sebaliknya bisa juga menjadi bencana apabila penduduknya tidak berkualitas," katanya.
Lanjut dia betapapun suksesnya pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat. Keberhasil pemerintah di tahun 1970-an, karena pemerintahan masih sentralistik sehingga visi dan misi dapat dilaksanakan dari pusat ke daerah bahkan sampai ke desa-desa.
Namun di era otonomi daerah program KB mulai ditinggalkan sehingga kembali terjadi peningkatan angka kelahiran total, tetapi pada tahun 2009 BKKBN sebelumnya sebagai Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diganti menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai UU No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan yang menjalankankan tugas dan fungsinya Kependudukan Keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
Surya Chandra menjelaskan berdasarkan UU No.52/2009 BKKBN kembali menggalakan program KKBPK untuk menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas penduduk sesuai dengan program Nawacita pemerintah, di antaranya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi mental dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Ia mengemukakan membangun dari daerah pinggiran BKKBN memprogramkan kampung KB yang ada di setiap desa yang dicanangkan sebelumnya oleh Presiden RI Jokowi pada 14 Januari 2016 di Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala OPD Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih mengatakan di Kota Balikpapan telah dibentuk Kampung KB di pemukiman nelayan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.
"Pembentukan kampung KB Selili di Kelurahan Manggar itu sudah sesuai dengan kreteria, yakni daerah padat penduduk dan kepesertaan KB-nya sedikit," katanya.
Ety, salah seorang pengelola kampung KB Selili Kelurahan Manggar menambahkan sejak adanya kampung KB masyarakat di beberapa RT mulai memahami program KKBPK dan banyak sudah ber-KB, karena sebelumnya mereka masih mempercayai kebiasaan atau adat dan larangan-larangan ber-KB.
"Apalagi sejumlah mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan melakukan KKN di kampung KB Selili memberikan pemahaman kepada warga yang belum paham tentang program KB yang benar. Selain itu, partisipasi warga setempat di bidang kesehatan, lingkungan dan kegiatan lainnya makin meningkat sejak adanya kampung KB," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Diera tahun 70 an pemerintah mampu menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,6 namun hal itu masih harus diturunkan hingga menjadi 2,1 jika tidak maka akan terjadi ledakan penduduk, karena penduduk tumbuh sesuai dengan deret ukur," kata nya saat melakukan dialog interaktif pada stasiun televisi lokal Balikpapan TV di Balikpapan.
Menurutnya Indonesia akan mengalami bunus demografi pada tahun 2025-2030 dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih mendominasi dari warga tidak produktif (balita dan lansia) yakni jumlahnya 50 persen labih dari jumlah penduduk usia lainnya.
"Bonus demografi bisa menjadi anugrah apabila penduduknya berkualitas dan sebaliknya bisa juga menjadi bencana apabila penduduknya tidak berkualitas," katanya.
Lanjut dia betapapun suksesnya pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat. Keberhasil pemerintah di tahun 1970-an, karena pemerintahan masih sentralistik sehingga visi dan misi dapat dilaksanakan dari pusat ke daerah bahkan sampai ke desa-desa.
Namun di era otonomi daerah program KB mulai ditinggalkan sehingga kembali terjadi peningkatan angka kelahiran total, tetapi pada tahun 2009 BKKBN sebelumnya sebagai Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diganti menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai UU No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan yang menjalankankan tugas dan fungsinya Kependudukan Keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
Surya Chandra menjelaskan berdasarkan UU No.52/2009 BKKBN kembali menggalakan program KKBPK untuk menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas penduduk sesuai dengan program Nawacita pemerintah, di antaranya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi mental dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Ia mengemukakan membangun dari daerah pinggiran BKKBN memprogramkan kampung KB yang ada di setiap desa yang dicanangkan sebelumnya oleh Presiden RI Jokowi pada 14 Januari 2016 di Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala OPD Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih mengatakan di Kota Balikpapan telah dibentuk Kampung KB di pemukiman nelayan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.
"Pembentukan kampung KB Selili di Kelurahan Manggar itu sudah sesuai dengan kreteria, yakni daerah padat penduduk dan kepesertaan KB-nya sedikit," katanya.
Ety, salah seorang pengelola kampung KB Selili Kelurahan Manggar menambahkan sejak adanya kampung KB masyarakat di beberapa RT mulai memahami program KKBPK dan banyak sudah ber-KB, karena sebelumnya mereka masih mempercayai kebiasaan atau adat dan larangan-larangan ber-KB.
"Apalagi sejumlah mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan melakukan KKN di kampung KB Selili memberikan pemahaman kepada warga yang belum paham tentang program KB yang benar. Selain itu, partisipasi warga setempat di bidang kesehatan, lingkungan dan kegiatan lainnya makin meningkat sejak adanya kampung KB," katanya.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017