Penajam (ANTARA Kaltim) - Usulan anggaran pengadaan di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak diakomodasi pada APBD 2017, karena menurunnya keuangan pemerintah kabupaten, kata Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD setempat, M Daud.
"Sama sekali tidak ada anggaran pengadaan di DPRD, karena hampir semua usulan dipangkas saat pembahasan anggaran," ungkap Daud ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Usulan anggaran yang prioritas masih dipertahankan, seperti anggaran pemeliharaan dan operasional mesin genset, serta anggaran untuk pelayanan kebersihan.
Namun, lanjut Daud, untuk anggaran pengadaan, seperti pengadaan komputer atau perlengkapan operasional kerja lainnya tidak ada pada 2017.
Kendati tidak ada penambahan pengadaan perlengkapan operasional kerja tersebut pada 2017, ia memastikan kondisi itu tidak akan memengaruhi kinerja operasional di lingkungan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Tidak adanya anggaran pengadaan tidak akan memengaruhi kinerja. Memanfaatkan yang ada sekarang, operasional akan tetap berjalan maksimal," ujar Daud.
Selain itu, usulan pembangunan selasar yang menghubunglan gedung kantor DPRD dengan gedung paripurna juga tidak masuk dalam anggaran 2017.
"Perencanaan pembangunan selasar itu sudah selesai, tetapi untuk anggaran pembangunan fisiknya kembali tidak diakomodasi pada APBD 2017. Menurunnya keuangan negara berdampak pada keuangan pemerintah kabupaten, sehingga usulan pembangunan fisik selasar itu tidak diakomodasi," tambahnya.
Daud menambahkan pembangunan fisik selasar tersebut telah berulang kali diusulkan, namun hingga kini belum dapat diwujudkan.
"Mungkin pembangunan selasar dianggap belum prioritas. Apalagi kondisi keuangan sedang merosot, jadi banyak kegiatan lainnya yang harus diprioritaskan pada anggaran 2017," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sama sekali tidak ada anggaran pengadaan di DPRD, karena hampir semua usulan dipangkas saat pembahasan anggaran," ungkap Daud ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Usulan anggaran yang prioritas masih dipertahankan, seperti anggaran pemeliharaan dan operasional mesin genset, serta anggaran untuk pelayanan kebersihan.
Namun, lanjut Daud, untuk anggaran pengadaan, seperti pengadaan komputer atau perlengkapan operasional kerja lainnya tidak ada pada 2017.
Kendati tidak ada penambahan pengadaan perlengkapan operasional kerja tersebut pada 2017, ia memastikan kondisi itu tidak akan memengaruhi kinerja operasional di lingkungan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Tidak adanya anggaran pengadaan tidak akan memengaruhi kinerja. Memanfaatkan yang ada sekarang, operasional akan tetap berjalan maksimal," ujar Daud.
Selain itu, usulan pembangunan selasar yang menghubunglan gedung kantor DPRD dengan gedung paripurna juga tidak masuk dalam anggaran 2017.
"Perencanaan pembangunan selasar itu sudah selesai, tetapi untuk anggaran pembangunan fisiknya kembali tidak diakomodasi pada APBD 2017. Menurunnya keuangan negara berdampak pada keuangan pemerintah kabupaten, sehingga usulan pembangunan fisik selasar itu tidak diakomodasi," tambahnya.
Daud menambahkan pembangunan fisik selasar tersebut telah berulang kali diusulkan, namun hingga kini belum dapat diwujudkan.
"Mungkin pembangunan selasar dianggap belum prioritas. Apalagi kondisi keuangan sedang merosot, jadi banyak kegiatan lainnya yang harus diprioritaskan pada anggaran 2017," ucapnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017