Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan, dalam 15 tahun terakhir program KB kurang terkelola dengan baik sehingga banyak hal negatif yang ditimbulkan.
"Dampak yang muncul akibat kurang terkelolanya program KB antara lain meningkatnya permasalahan kesehatan reproduksi bagi remaja, krisis ketahanan keluarga, dan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk," ujar Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Minggu.
Dalam 15 tahun terakhir program KB memang tidak tersosialisasikan dengan baik, karena sejak memasuki era otonomi daerah dan masing-masing daerah mengelola pemerintahan sendiri-sendiri, sehingga program KB sepertinya dilupakan.
Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir program KB mulai dikumandangkan dengan harapan mampu mengatasi berbagai persoalan minor yang ditimbulkan seperti banyaknya jumlah pengangguran, meningkatnya warga miskin, dan permasalahan sosial lain yang muncul akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
"Begitu memasuki otonomi daerah, program ini hampir tidak terkelola dengan baik, padahal program KB sangat startegis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga," tuturnya.
Dampak yang dirasakan sebagai akibat kurang gencarnya program KB antara lain laju pertumbuhan penduduk tinggi, seperti di Kaltim bertambah penduduknya yang bukan hanya dari faktor kelahiran, namun juga karena faktor migrasi.
Sisi positif dari masuknya migrasi adalah penduduk produktif yang siap kerja dan turut membantu menjalankan roda perekonomian, sehingga berbagai sisi ekonomi yang belum tersentuh sebelumnya bisa tumbuh.
Namun, sisi yang perlu diperhatikan adalah penduduk yang produktif pasti akan mencari jodoh, mencari nafkah, dan tempat tinggal baru di Kaltim yang ujung-ujungnya akan menjadi sebuah persaingan hebat. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak.
Untuk itu, di era ini perlu dibangun aspek kualitas sumberdaya manusia dengan pendidikan karekter, intelektual, dan ekonomi sehingga jumlah penduduk Kaltim yang terus bertambah dapat diimbangi dengan pengetahuan yang tinggi dan tercukupinya lapangan kerja.
Saat ini, lanjutnya, salah satu program prioritas yang digencarkan BKKBN adalah membentuk Kampung KB, suatu program yang menyasar pada pendekatan baru oprasional KB agar manfaatnya dirasakan para keluarga, khususnya keluarga yang termarginalkan.
Keluarkan termarginalkan (terpinggirkan) umumnya keluarga yang tinggal di bantaran sungai, perbatasan, pinggiran kota, dan sejumlah wilayah yang belum tersentuh dengan baik dari hasil pembangunan.
"Terdapat 8,21 persen atau sebanyak 52.000 keluarga di Kaltim termasuk keluarga prasejahtera. Keluarga inilah yang perlu dibantu dengan salah satu program unggulan Kampung KB, sehingga melalui program ini akan dilakukan kerja sama dengan banyak pihak baik swasta, lembaga, maupun instansi terkait untuk pengentasan kemiskinan," ujar Teguh. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Dampak yang muncul akibat kurang terkelolanya program KB antara lain meningkatnya permasalahan kesehatan reproduksi bagi remaja, krisis ketahanan keluarga, dan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk," ujar Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Minggu.
Dalam 15 tahun terakhir program KB memang tidak tersosialisasikan dengan baik, karena sejak memasuki era otonomi daerah dan masing-masing daerah mengelola pemerintahan sendiri-sendiri, sehingga program KB sepertinya dilupakan.
Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir program KB mulai dikumandangkan dengan harapan mampu mengatasi berbagai persoalan minor yang ditimbulkan seperti banyaknya jumlah pengangguran, meningkatnya warga miskin, dan permasalahan sosial lain yang muncul akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
"Begitu memasuki otonomi daerah, program ini hampir tidak terkelola dengan baik, padahal program KB sangat startegis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga," tuturnya.
Dampak yang dirasakan sebagai akibat kurang gencarnya program KB antara lain laju pertumbuhan penduduk tinggi, seperti di Kaltim bertambah penduduknya yang bukan hanya dari faktor kelahiran, namun juga karena faktor migrasi.
Sisi positif dari masuknya migrasi adalah penduduk produktif yang siap kerja dan turut membantu menjalankan roda perekonomian, sehingga berbagai sisi ekonomi yang belum tersentuh sebelumnya bisa tumbuh.
Namun, sisi yang perlu diperhatikan adalah penduduk yang produktif pasti akan mencari jodoh, mencari nafkah, dan tempat tinggal baru di Kaltim yang ujung-ujungnya akan menjadi sebuah persaingan hebat. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak.
Untuk itu, di era ini perlu dibangun aspek kualitas sumberdaya manusia dengan pendidikan karekter, intelektual, dan ekonomi sehingga jumlah penduduk Kaltim yang terus bertambah dapat diimbangi dengan pengetahuan yang tinggi dan tercukupinya lapangan kerja.
Saat ini, lanjutnya, salah satu program prioritas yang digencarkan BKKBN adalah membentuk Kampung KB, suatu program yang menyasar pada pendekatan baru oprasional KB agar manfaatnya dirasakan para keluarga, khususnya keluarga yang termarginalkan.
Keluarkan termarginalkan (terpinggirkan) umumnya keluarga yang tinggal di bantaran sungai, perbatasan, pinggiran kota, dan sejumlah wilayah yang belum tersentuh dengan baik dari hasil pembangunan.
"Terdapat 8,21 persen atau sebanyak 52.000 keluarga di Kaltim termasuk keluarga prasejahtera. Keluarga inilah yang perlu dibantu dengan salah satu program unggulan Kampung KB, sehingga melalui program ini akan dilakukan kerja sama dengan banyak pihak baik swasta, lembaga, maupun instansi terkait untuk pengentasan kemiskinan," ujar Teguh. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017