Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menilai minimnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berdampak pada kurang optimalnya program dan pelaporan keberhasilan ke tingkat provinsi.
"Kita memiliki sekitar 1.500 desa/kelurahan, sementara jumlah PLKB yang ada hanya 200 orang. Padahal idealnya satu desa/kelurahan terdapat satu PLKB sehingga pelaporannya maksimal," ucap Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Kamis.
Akibat dari minimnya jumlah tenaga lapangan tersebut, maka konsekuensinya adalah berdampak pada minimnya hasil yang akan diperoleh, termasuk minimnnya hasil pencatatan atau pelaporan yang seharusnya diketahui oleh provinsi secara keseluruhan tiap periode.
Kondisi saat ini, katanya, cakupan pencapaian pencatatan hasil pelayanan KB di Provinsi Kaltim yang terlaporkan hanya sekitar 70 persen per tahun, padahal pencatatan dan pelaporan merupakan hal yang penting karena dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
"Tidak tercapainya angka 100 persen pada sistem pelaporan akibat berbagai faktor, salah satunya karena kekurangan tenaga pelaporan, khususnya di klinik dan praktik bidan mandiri mengingat jumlah PLKB di Kaltim hanya 200 orang," katanya.
Maski demikian lanjut dia, kini sudah ada solusi untuk memaksimalkan hasil pencatatan dan pelaporan, yakni dengan memberdayakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yaitu para kader yang secara sukarela berperan aktif.
Para kader tersebut, lanjutnya, akan diberikan insentif senilai Rp200 ribu per bulan untuk motivasi. Ia berharap melalui pola ini bisa terbantu dalam mengatasi pelaporan yang masih minim.
Ia melanjutkan pencatatan dan pelaporan merupakan bagian persyaratan yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kaltim, yakni sebagai regestrasi dan akreditasi bagi para bidan.
Menurutnya, tujuan dari pencatatan dan pelaporan selain sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pelayanan KB, juga untuk menjamin ketersedian alat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera, menurunkan angka keluarga yang ingin ber-KB tapi belum terlayani (unmet need), dan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB.
Ia juga mengatakan keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini tidak lepas dari tersedianya data dan informasi pengembangan program KB secara terus menerus, cepat, tepat dan akurat.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Kita memiliki sekitar 1.500 desa/kelurahan, sementara jumlah PLKB yang ada hanya 200 orang. Padahal idealnya satu desa/kelurahan terdapat satu PLKB sehingga pelaporannya maksimal," ucap Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Kamis.
Akibat dari minimnya jumlah tenaga lapangan tersebut, maka konsekuensinya adalah berdampak pada minimnya hasil yang akan diperoleh, termasuk minimnnya hasil pencatatan atau pelaporan yang seharusnya diketahui oleh provinsi secara keseluruhan tiap periode.
Kondisi saat ini, katanya, cakupan pencapaian pencatatan hasil pelayanan KB di Provinsi Kaltim yang terlaporkan hanya sekitar 70 persen per tahun, padahal pencatatan dan pelaporan merupakan hal yang penting karena dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
"Tidak tercapainya angka 100 persen pada sistem pelaporan akibat berbagai faktor, salah satunya karena kekurangan tenaga pelaporan, khususnya di klinik dan praktik bidan mandiri mengingat jumlah PLKB di Kaltim hanya 200 orang," katanya.
Maski demikian lanjut dia, kini sudah ada solusi untuk memaksimalkan hasil pencatatan dan pelaporan, yakni dengan memberdayakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yaitu para kader yang secara sukarela berperan aktif.
Para kader tersebut, lanjutnya, akan diberikan insentif senilai Rp200 ribu per bulan untuk motivasi. Ia berharap melalui pola ini bisa terbantu dalam mengatasi pelaporan yang masih minim.
Ia melanjutkan pencatatan dan pelaporan merupakan bagian persyaratan yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kaltim, yakni sebagai regestrasi dan akreditasi bagi para bidan.
Menurutnya, tujuan dari pencatatan dan pelaporan selain sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pelayanan KB, juga untuk menjamin ketersedian alat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera, menurunkan angka keluarga yang ingin ber-KB tapi belum terlayani (unmet need), dan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB.
Ia juga mengatakan keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini tidak lepas dari tersedianya data dan informasi pengembangan program KB secara terus menerus, cepat, tepat dan akurat.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017