Penajam (ANTARA Kaltim) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyiapkan rancangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dana pemilihan kepala daerah setempat guna mencairkan anggaran tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait di pemerintah kabupaten dan sama-sama menyiapkan rancangan NPHD itu untuk disinkronkan," ujar Sekretaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Salman ketika ditemui di Penajam, Kamis.
KPU Penajam Paser Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2018, namun yang disetujui DPRD dan pemkab sekitar Rp26 miliar, karena kondisi keuangan daerah sedang defisit.
Anggaran sebesar itu untuk serangkaian persiapan dan tahapan pelaksanaan pilkada yang dimulai Juli 2017 hingga pencoblosan pada Juli 2018.
"Kami akan maksimalkan anggaran yang telah disetujui itu untuk memenuhi kebutuhan persiapan hingga pencoblosan," kata Salman.
Anggaran tersebut termasuk untuk biaya pembuatan alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Selain itu, dengan pengurangan anggaran pilkada, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengurangi jumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk menekan beban biaya.
Salman menambahkan anggaran Pilkada 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara akan dicairkan dalam dua tahap, namun sebelumnya harus didahului dengan penandatanganan NPHD oleh para pihak terkait.
Setelah disetujui pemerintah kabupaten, NPHD itu akan dibawa ke pemerintah pusat untuk mendapat nomor registrasi NPHD.
"Anggaran itu dicairkan dari APBD 2017 sekitar Rp5 miliar, sedangkan sisanya yang Rp21 miliar dicairkan pada APBD 2018," jelasnya.
Anggaran sekitar Rp5 miliar yang dicairkan pada APBD 2017 tersebut, lanjut Salman, untuk biaya penyusunan regulasi dan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Selain itu, juga untuk pembayaran honor, biaya operasional, sosialisasi, dan biaya lainnya," tambah Salman. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait di pemerintah kabupaten dan sama-sama menyiapkan rancangan NPHD itu untuk disinkronkan," ujar Sekretaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Salman ketika ditemui di Penajam, Kamis.
KPU Penajam Paser Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2018, namun yang disetujui DPRD dan pemkab sekitar Rp26 miliar, karena kondisi keuangan daerah sedang defisit.
Anggaran sebesar itu untuk serangkaian persiapan dan tahapan pelaksanaan pilkada yang dimulai Juli 2017 hingga pencoblosan pada Juli 2018.
"Kami akan maksimalkan anggaran yang telah disetujui itu untuk memenuhi kebutuhan persiapan hingga pencoblosan," kata Salman.
Anggaran tersebut termasuk untuk biaya pembuatan alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Selain itu, dengan pengurangan anggaran pilkada, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengurangi jumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk menekan beban biaya.
Salman menambahkan anggaran Pilkada 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara akan dicairkan dalam dua tahap, namun sebelumnya harus didahului dengan penandatanganan NPHD oleh para pihak terkait.
Setelah disetujui pemerintah kabupaten, NPHD itu akan dibawa ke pemerintah pusat untuk mendapat nomor registrasi NPHD.
"Anggaran itu dicairkan dari APBD 2017 sekitar Rp5 miliar, sedangkan sisanya yang Rp21 miliar dicairkan pada APBD 2018," jelasnya.
Anggaran sekitar Rp5 miliar yang dicairkan pada APBD 2017 tersebut, lanjut Salman, untuk biaya penyusunan regulasi dan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Selain itu, juga untuk pembayaran honor, biaya operasional, sosialisasi, dan biaya lainnya," tambah Salman. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017