Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tidak merencanakan program pembangunan proyek berskala besar pada 2017, karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Joha Fajal kepada wartawan di Samarinda, Kamis, mengatakan APBD 2017 yang telah ditetapkan sekitar Rp1,7 triliun dipriroritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin pemerintah dan kewajiban membayar utang sejumlah proyek yang masih tertunggak dari tahun sebelumnya.
Dengan kondisi seperti itu, lanjut politisi Partai Nasdem itu, praktis tidak memungkinkan bagi Pemkot dan DPRD Samarinda merencanaksn program pembangunan dengan skala besar pada tahun anggaran 2017.
"Tahun 2016 lalu, APBD Samarinda yang awalnya Rp3,1 triliun, tetapi di APBD Perubahan dipangkas menjadi Rp2,7 triliun, dan sekarang tambah turun menjadi Rp1,7 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai saja sudah hampir Rp800 miliar dan sisanya digunakan membayar utang sejumlah proyek," jelasnya.
Bahkan, lanjut Joha Fajal, untuk menyelesaikan sarana prasarana pembangunan DPRD Kota Samarinda hanya dialokasikan anggaran Rp10 miliar dari kebutuhan sekitar Rp70 miliar yang diusulkan.
"Itupun hanya difokuskan untuk menuntaskan ruangan rapat paripurna dewan, karena hingga saat ini DPRD Samarinda belum mempunyai ruangan dengan skala besar," tambahnya.
Selama ini, rapat besar DPRD Kota Samarinda dilaksanakan di rumah jabatan Wali Kota Samarinda, karena ruangan di gedung dewan saat ini kapasitasnya terbatas.
"Kalau setiap rapat paripurna dilaksanakan di tempat lain, marwah DPRD akan hilang, makanya kami berharap fasilitas kedewanan tersebut bisa cepat selesai," jelasnya.
Ia menambahkan kondisi krisis keuangan juga membuat sejumlah serapan aspirasi anggota DPRD Samarinda, khususnya terkait usulan pembangunan infrastruktur tidak bisa direalisasikan.
"Makanya saat beberapa kali kegiatan reses, kami terus memberikan pemahaman kepada warga terkait kondisi keuangan di Samarinda, meskipun kami juga tetap berjuang melalui anggaran lainnya baik dari APBD Provinsi Kaltim maupun APBN," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Joha Fajal kepada wartawan di Samarinda, Kamis, mengatakan APBD 2017 yang telah ditetapkan sekitar Rp1,7 triliun dipriroritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin pemerintah dan kewajiban membayar utang sejumlah proyek yang masih tertunggak dari tahun sebelumnya.
Dengan kondisi seperti itu, lanjut politisi Partai Nasdem itu, praktis tidak memungkinkan bagi Pemkot dan DPRD Samarinda merencanaksn program pembangunan dengan skala besar pada tahun anggaran 2017.
"Tahun 2016 lalu, APBD Samarinda yang awalnya Rp3,1 triliun, tetapi di APBD Perubahan dipangkas menjadi Rp2,7 triliun, dan sekarang tambah turun menjadi Rp1,7 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai saja sudah hampir Rp800 miliar dan sisanya digunakan membayar utang sejumlah proyek," jelasnya.
Bahkan, lanjut Joha Fajal, untuk menyelesaikan sarana prasarana pembangunan DPRD Kota Samarinda hanya dialokasikan anggaran Rp10 miliar dari kebutuhan sekitar Rp70 miliar yang diusulkan.
"Itupun hanya difokuskan untuk menuntaskan ruangan rapat paripurna dewan, karena hingga saat ini DPRD Samarinda belum mempunyai ruangan dengan skala besar," tambahnya.
Selama ini, rapat besar DPRD Kota Samarinda dilaksanakan di rumah jabatan Wali Kota Samarinda, karena ruangan di gedung dewan saat ini kapasitasnya terbatas.
"Kalau setiap rapat paripurna dilaksanakan di tempat lain, marwah DPRD akan hilang, makanya kami berharap fasilitas kedewanan tersebut bisa cepat selesai," jelasnya.
Ia menambahkan kondisi krisis keuangan juga membuat sejumlah serapan aspirasi anggota DPRD Samarinda, khususnya terkait usulan pembangunan infrastruktur tidak bisa direalisasikan.
"Makanya saat beberapa kali kegiatan reses, kami terus memberikan pemahaman kepada warga terkait kondisi keuangan di Samarinda, meskipun kami juga tetap berjuang melalui anggaran lainnya baik dari APBD Provinsi Kaltim maupun APBN," tambahnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017