Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan dengan pendekatan segala lini, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan, sehingga diperlukan investasi besar untuk memulainya, kata Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah Kaltim Frederik Bid.
"Untuk membangun perbatasan negara merupakan isu yang kompleks karena melibatkan banyak sektor, kementerian dan lembaga, bahkan memerlukan investasi cukup besar," ujar Frederik Bid di Samarinda, Sabtu.
Menurut ia, investasi besar bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta diharapkan turut berperan agar percepatan pengembangan kawasan perbatasan dari sisi ekonomi juga berkembang.
Namun, perusahaan yang berinvestasi di kawasan perbatasan juga harus memerhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.
Frederik menambahkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus terlibat dan berpartisipasi aktif membangun perbatasan, sehingga dari pemerintah selaku regulator, dunia usaha selaku investor, dan masyarakat selaku tuan rumah bisa bersama membangun wilayahnya.
"Untuk mendorong tumbuhnya investasi kawasan perbatasan juga diperlukan regulasi khusus dengan meninjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," katanya.
Dalam kaitan ini, lanjutnya, BPPD Kaltim telah mengusulkan kepada pemerintah ketika Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim untuk mengumpulkan data terkait pembangunan perbatasan di Kaltim.
Menurut Frederik, peninjauan terhadap Perpres tersebut sangat penting karena kawasan perbatasan kondisinya tidak sama dengan daerah lain.
Selain jangkauannya yang jauh, sarana dan prasarana juga sangat minim, sehingga sambil menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, diharapkan peninjauannya juga telah dilakukan.
Ia juga mengatakan semua pihak harus memerhatikan potensi yang dimiliki wilayah perbatasan agar terbuka peluang besar untuk berinvestasi, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal yang ada di perbatasan.
"Selama ini kami telah melakukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan ekonomi (economic approach) sesuai dengan potensi dan peluang usaha di perbatasan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan," katanya.
Ia menilai pendekatan ekonomi merupakan hal penting karena perbatasan akan menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, sehingga ke depan mampu memberi dampak positif bagi peningkatan keamanan, kesejahteraan, sekaligus pertumbuhan ekonomi.
"Dalam kaitan upaya menarik investor, BPPD Kaltim telah melakukan audiensi dengan beberapa perusahaan untuk berinvestasi di perbatasan. Kami selalu siap mendorong investasi di perbatasan karena kami ingin perekonomi dan fasilitasnya terus berkembang," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Untuk membangun perbatasan negara merupakan isu yang kompleks karena melibatkan banyak sektor, kementerian dan lembaga, bahkan memerlukan investasi cukup besar," ujar Frederik Bid di Samarinda, Sabtu.
Menurut ia, investasi besar bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta diharapkan turut berperan agar percepatan pengembangan kawasan perbatasan dari sisi ekonomi juga berkembang.
Namun, perusahaan yang berinvestasi di kawasan perbatasan juga harus memerhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.
Frederik menambahkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus terlibat dan berpartisipasi aktif membangun perbatasan, sehingga dari pemerintah selaku regulator, dunia usaha selaku investor, dan masyarakat selaku tuan rumah bisa bersama membangun wilayahnya.
"Untuk mendorong tumbuhnya investasi kawasan perbatasan juga diperlukan regulasi khusus dengan meninjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," katanya.
Dalam kaitan ini, lanjutnya, BPPD Kaltim telah mengusulkan kepada pemerintah ketika Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim untuk mengumpulkan data terkait pembangunan perbatasan di Kaltim.
Menurut Frederik, peninjauan terhadap Perpres tersebut sangat penting karena kawasan perbatasan kondisinya tidak sama dengan daerah lain.
Selain jangkauannya yang jauh, sarana dan prasarana juga sangat minim, sehingga sambil menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, diharapkan peninjauannya juga telah dilakukan.
Ia juga mengatakan semua pihak harus memerhatikan potensi yang dimiliki wilayah perbatasan agar terbuka peluang besar untuk berinvestasi, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal yang ada di perbatasan.
"Selama ini kami telah melakukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan ekonomi (economic approach) sesuai dengan potensi dan peluang usaha di perbatasan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan," katanya.
Ia menilai pendekatan ekonomi merupakan hal penting karena perbatasan akan menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, sehingga ke depan mampu memberi dampak positif bagi peningkatan keamanan, kesejahteraan, sekaligus pertumbuhan ekonomi.
"Dalam kaitan upaya menarik investor, BPPD Kaltim telah melakukan audiensi dengan beberapa perusahaan untuk berinvestasi di perbatasan. Kami selalu siap mendorong investasi di perbatasan karena kami ingin perekonomi dan fasilitasnya terus berkembang," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016