Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser Herman Setiawan meminta Yusriansyah Syarkawi segera merasionalisasi anggaran kegiatan yang ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat, akibat pengurangan pendapatan daerah .
"Rasionalisasi sangat penting dilakukan, untuk menyesuaikan anggaran yang ada akibat pengurangan pendapatan dalam APBD-P 2016," kata Herman di Tanah Grogot, Selasa.
Pada tahun ini kata Herman, pengurangan pendapatan mencapai Rp464 miliar.
"Pengurangan tersebut sangat berpengaruh pada besaran APBD-P Kabupaten Paser tahun 2016. Dalam APBD- P 2016 yang telah disetujui pendapatan yang tercapai hanya Rp1, 7 triliun, dari yang rencana perolehan pendapatan Rp2,25 triliun," katanya.
Sebelumnya kata Herman, pemerintah daerah telah merasionalisasi gaji pegawai tidak tetap atau PTT.
Namun demikian lanjut dia, rasionalisasi itu belum menutup defisit keuangan, sehingga perlu rasionalisasi kegiatan yang ada di SKPD.
"Tentunya, rasionalisasi kegiatan di SKPD harus mempertimbangkan prioritas seperti alokasi dana desa, Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan dana Pilkades," jelas Herman.
Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum bisa dibayarkan pada 2016 tambah Herman, maka pembayarannnya diprioritaskan pada tahun berikutnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Rasionalisasi sangat penting dilakukan, untuk menyesuaikan anggaran yang ada akibat pengurangan pendapatan dalam APBD-P 2016," kata Herman di Tanah Grogot, Selasa.
Pada tahun ini kata Herman, pengurangan pendapatan mencapai Rp464 miliar.
"Pengurangan tersebut sangat berpengaruh pada besaran APBD-P Kabupaten Paser tahun 2016. Dalam APBD- P 2016 yang telah disetujui pendapatan yang tercapai hanya Rp1, 7 triliun, dari yang rencana perolehan pendapatan Rp2,25 triliun," katanya.
Sebelumnya kata Herman, pemerintah daerah telah merasionalisasi gaji pegawai tidak tetap atau PTT.
Namun demikian lanjut dia, rasionalisasi itu belum menutup defisit keuangan, sehingga perlu rasionalisasi kegiatan yang ada di SKPD.
"Tentunya, rasionalisasi kegiatan di SKPD harus mempertimbangkan prioritas seperti alokasi dana desa, Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan dana Pilkades," jelas Herman.
Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum bisa dibayarkan pada 2016 tambah Herman, maka pembayarannnya diprioritaskan pada tahun berikutnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016