Samarinda (ANTARA Kaltim) - Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Kaltim ,Akademisi , Koalisi Kependudukan Kaltim dan Kota Samarinda menggelar sosialisasi hasil kajian dampak kependudukan di Kaltim.
"Bicara masalah penduduk tentunya ada tiga aspek yang mendasar yaitu masalah jumlah penduduk (kuantitas), SDM penduduk (kualitas) dan Penyebarannya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sukaryo Teguh Santoso saat membuka seminar di Samarinda,Selasa (8/11).
Ia mengatakan jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 250 juta jiwa, sedangkan penduduk Kaltim pada tahun 2014 mencapai 3,3 juta jiwa kemudian meningkat menjadi 3,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,27 persen.
Jika dilihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim termasuk peringkat ke 4 di Indonesia dan ditunjang dengan tingginya angka harapan hidup 71,58 pertahun,Kondisi penduduk tersebut tentunya berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Dilihat dari aspek sosial ekonomi dampak yang ditimbulkan meliputi masalah pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, penyedian lapangan kerja.
Adapun dampak dari laju pertumbuhan penduduk adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan, konflik sosial, kriminalitas hingga terjadinya perdagangan manusia.
Teguh menjelaskan itulah dampak-dampak dari kependudukan, sehingga perlunya kajian yang komprehensif dan tepat yang nantinya sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan untuk penyelesaian masalah-masalah.
Menurutnya di Provinsi Kaltim dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa maka ada sekitar 52 ribu kerluarga yang tergolong pra sejahtera yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Oleh karena itu, jika penanganan masalah kependudukan melalui program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat dilakukan dan dijadikan sebagai pra syarat untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dikatakannya berbagai program BKKBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di antaranya melalui ketahanan keluarga, Generasi Berencana ( Genre) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta yang lainnya.
"Diharapkan dengan seminar ini akan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan hasil kajian dampak kependudukan di Kaltim," katanya.
Sementera kegiatan seminar hasil kajian dampak kependudukan juga dilakukan penandatangan Mou antara Perwakilan BKKBN Kaltim dengan Polda Kaltim sebagai tindak lanjut kerjasama Antara BKKBN RI dengan pihak Polri di Jakarta pada September lalu.
"Kami dari pihak Kepolisian mendukung program-program BKKBN yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dimulai dari ketahanan keluarga," kata Kabid Dokkes Polda Kaltim, Kombes Pol Drg Triawan Marsudi.
Ia mengatakan paling tidak pihak Kepolisian akan melakukan perbaikan kedalam kepada para anggota Polri, karena jumlah usia produktif kalangan Polri paling banyak dan mereka memerlukan pengetahuan tentang bagaimana reproduksi, bagaimana merencanakan berkeluaga dan bagaimana berkeluarga yang baik.
"Sehingga diperlukan kesiapan dan diharapkan jika kehidupan berkeluarga baik, maka dalam melaksanakan tugas akan baik pula, mampu melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Bicara masalah penduduk tentunya ada tiga aspek yang mendasar yaitu masalah jumlah penduduk (kuantitas), SDM penduduk (kualitas) dan Penyebarannya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sukaryo Teguh Santoso saat membuka seminar di Samarinda,Selasa (8/11).
Ia mengatakan jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 250 juta jiwa, sedangkan penduduk Kaltim pada tahun 2014 mencapai 3,3 juta jiwa kemudian meningkat menjadi 3,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,27 persen.
Jika dilihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim termasuk peringkat ke 4 di Indonesia dan ditunjang dengan tingginya angka harapan hidup 71,58 pertahun,Kondisi penduduk tersebut tentunya berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Dilihat dari aspek sosial ekonomi dampak yang ditimbulkan meliputi masalah pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, penyedian lapangan kerja.
Adapun dampak dari laju pertumbuhan penduduk adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan, konflik sosial, kriminalitas hingga terjadinya perdagangan manusia.
Teguh menjelaskan itulah dampak-dampak dari kependudukan, sehingga perlunya kajian yang komprehensif dan tepat yang nantinya sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan untuk penyelesaian masalah-masalah.
Menurutnya di Provinsi Kaltim dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa maka ada sekitar 52 ribu kerluarga yang tergolong pra sejahtera yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Oleh karena itu, jika penanganan masalah kependudukan melalui program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat dilakukan dan dijadikan sebagai pra syarat untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dikatakannya berbagai program BKKBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di antaranya melalui ketahanan keluarga, Generasi Berencana ( Genre) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta yang lainnya.
"Diharapkan dengan seminar ini akan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan hasil kajian dampak kependudukan di Kaltim," katanya.
Sementera kegiatan seminar hasil kajian dampak kependudukan juga dilakukan penandatangan Mou antara Perwakilan BKKBN Kaltim dengan Polda Kaltim sebagai tindak lanjut kerjasama Antara BKKBN RI dengan pihak Polri di Jakarta pada September lalu.
"Kami dari pihak Kepolisian mendukung program-program BKKBN yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dimulai dari ketahanan keluarga," kata Kabid Dokkes Polda Kaltim, Kombes Pol Drg Triawan Marsudi.
Ia mengatakan paling tidak pihak Kepolisian akan melakukan perbaikan kedalam kepada para anggota Polri, karena jumlah usia produktif kalangan Polri paling banyak dan mereka memerlukan pengetahuan tentang bagaimana reproduksi, bagaimana merencanakan berkeluaga dan bagaimana berkeluarga yang baik.
"Sehingga diperlukan kesiapan dan diharapkan jika kehidupan berkeluarga baik, maka dalam melaksanakan tugas akan baik pula, mampu melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik," katanya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016