Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser, menolak pemangkasan anggaran dana desa (ADD) Rp40 miliar yang akan dilakukan pemerintah setempat.
Penolakan tersebut disampaikan sekitar 200 perangkat desa dari 139 Desa di daerah itu saat mendatangi Gedung DPRD Paser, Selasa.
Para perangkat desa tersebut datang dengan membawa spanduk yang bertuliskan penolakan pemangkasan ADD.
Ketua Apdesi Kabupaten Paser M Nasri mengatakan, pemangkasan ADD akan berimbas pada tidak dibayarnya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan pada awal 2016.
"Kalau sampai ada pemangkasan sebesar Rp40 miliar, maka akan ada penunggakan pembayaran beberapa kegiatan di setiap desa," kata M Nasri.
Jika pemangkasan ADD mencapai Rp40 miliar lanjut Nasri, maka di setiap desa dipangkas Rp128 juta.
"Meski kami mengetahui kondisi keuangan daerah saat ini tetapi kami sangat menyayangkan langkah pemerintah yang akan memangkas ADD tersebut.," tutur Nasri.
Apdesi lanjut Nasri, juga mendesak pemerintah daerah agar dapat mencairkan sisa dana kepada sejumlah desa, dibanding harus membayar ratusan miliar kepada para kontraktor.
"Dari pada harus membayar ratusan miliar hanya kepada kontraktor, kami berharap sisa ADD itu bisa segera dibayarkan karena ini untuk masyarakat banyak," ucap Nasri.
Kedatangan para perangkat desa itu diterima anggota DPRD Paser dan perwakilan pemerintah daerah setempat.
"Kami sudah bertemu dengan ketua DPRD, Ketua Komisi I dan Asisten IV Setda Paser. Mereka bilang tidak akan memangkas, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan. Tetap saja ini masih di luar dari harapan kami," tutur Nasri.
Aksi para perangkat desa tersebut di Gedung DPRD Paser mendapat pengamanan dari Polres Paser dan Kodim 0904/TNG.
"Ada 60 personel Polres Paser yang kami turunkan untuk pengaman aksi damai Apdesi ini," kata Kapolres Paser Ajun Komisaris Besar Hendra Kurniawan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Penolakan tersebut disampaikan sekitar 200 perangkat desa dari 139 Desa di daerah itu saat mendatangi Gedung DPRD Paser, Selasa.
Para perangkat desa tersebut datang dengan membawa spanduk yang bertuliskan penolakan pemangkasan ADD.
Ketua Apdesi Kabupaten Paser M Nasri mengatakan, pemangkasan ADD akan berimbas pada tidak dibayarnya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan pada awal 2016.
"Kalau sampai ada pemangkasan sebesar Rp40 miliar, maka akan ada penunggakan pembayaran beberapa kegiatan di setiap desa," kata M Nasri.
Jika pemangkasan ADD mencapai Rp40 miliar lanjut Nasri, maka di setiap desa dipangkas Rp128 juta.
"Meski kami mengetahui kondisi keuangan daerah saat ini tetapi kami sangat menyayangkan langkah pemerintah yang akan memangkas ADD tersebut.," tutur Nasri.
Apdesi lanjut Nasri, juga mendesak pemerintah daerah agar dapat mencairkan sisa dana kepada sejumlah desa, dibanding harus membayar ratusan miliar kepada para kontraktor.
"Dari pada harus membayar ratusan miliar hanya kepada kontraktor, kami berharap sisa ADD itu bisa segera dibayarkan karena ini untuk masyarakat banyak," ucap Nasri.
Kedatangan para perangkat desa itu diterima anggota DPRD Paser dan perwakilan pemerintah daerah setempat.
"Kami sudah bertemu dengan ketua DPRD, Ketua Komisi I dan Asisten IV Setda Paser. Mereka bilang tidak akan memangkas, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan. Tetap saja ini masih di luar dari harapan kami," tutur Nasri.
Aksi para perangkat desa tersebut di Gedung DPRD Paser mendapat pengamanan dari Polres Paser dan Kodim 0904/TNG.
"Ada 60 personel Polres Paser yang kami turunkan untuk pengaman aksi damai Apdesi ini," kata Kapolres Paser Ajun Komisaris Besar Hendra Kurniawan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016