Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Pembangunan peternakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada tiga hal dengan harapan menjadi sentra penyedia pangan asal ternak, sehingga ke depan tidak perlu mendatangkan ternak/daging dan ikutannya dari daerah lain.
"Tiga hal yang diarahkan dalam pembangunan peternakan adalah pertama untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan asal ternak, baik secara kuantitas maupun kualitas," ujar Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kaltim Dadang Sudarya di Samarinda, Sabtu.
Kedua, turut berperan dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani dari hasil peternakan seperti daging, telur, susu, dan ikutannya.
Sedangkan yang ketiga adalah mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan, sehingga pendapatan masyarakat peternak terus meningkat dan tingkat kesejahteraan warga juga terangkat.
Menurut Dadang, pembangunan subsektor peternakan merupakan salah satu dari 13 program prioritas yang ditetapkan Pemprov Kaltim, yakni program yang terkait dengan upaya mewujudkan swasembada pangan, sehingga pangan asal ternak juga menjadi perhatian serius.
Kemandirian dan kedaulatan pangan asal ternak terus digenjot juga sebagai upaya penciptaan lapangan kerja, baik ternak unggas, kambing, terlebih sapi yang kini juga sedang menjadi fokus karena daging sapi yang dikonsumsi warga Kaltim, sebagian besar didatangkan dari luar daerah.
Isu strategis dalam pengembangan populasi sapi, antara lain besarnya dukungan gubernur setempat dalam usaha menjadikan provinsi ini sebagai produsen ternak sapi, karena Kaltim ingin membebaskan diri dari hanya sebagai konsumen potensial.
Pengembangan sapi juga diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal, terutama lahan dan sumber pakan lokal untuk pengembangan sapi berbasis agribisnis, integrasi dengan tanaman pangan (food estate), integrasi dengan tanaman perkebunan, pemanfaatan lahan eks tambang, dan integrasi dengan kehutanan.
"Sasaran pendanaan dalam mewujudkan populasi sapi 2 juta ekor adalah dari APBN, APBD Kaltim, APBD kabupaten/kota, Bank Kaltim, BRI, perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan dari investor," kata Dadang. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016