Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap ada regulasi khusus untuk mangatur situasi dan kondisi lingkungan setempat, khususnya pada daerah pedalaman dan perbatasan.
"Letak geografis antara wilayah Kaltim dengan daerah lain di pulau Jawa jauh berbeda," ucap Asisten Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman, di Samarinda, Minggu.
Dengan kondisi seperti itu, Kaltim sangat memerlukan regulasi khusus untuk mangatur situasi dan kondisi lingkungan, khususnya untuk kawasan pedalaman dan kawasan perbatasan.
Ia menyatakan, ada beberapa beberapa kasus dengan menggunakan regulasi yang tidak mampu menampung kondisi di lapangan khususnya masyarakat pedalaman dan perbatasan di Kaltim.
"Contohnya, dari sisi biaya untuk wilayah pedalaman dan perbatasan cukup tinggi dan pembiayaan yang sama juga diberlakukan di semua daerah," ujarnya.
Untuk itu, wilayah pedalaman dan perbatasan sangat perlukan standar biaya khusus. Selanjutnya, masalah waktu seperti pengadaan barang dan jasa tentunya harus ada ongkos tambahan.
Apalagi kalau air surut, transportasi sangat sulit, bahkan untuk sampai ke tujuan memerlukan waktu yang cukup panjang.
Sedangkan, kalau air normal transportasi hanya ditempuh dua atau tiga hari saja.
Dengan kendala tersebut lanjut Fatur Rahman, menyebabkan kegiatan pelaksanaan pembangunan di perbatasan sangat terhambat.
Belum lagi penambahan biaya yang cukup besar maka diperlukan regulasi khusus yang mengatur kondisi lingkungan setempat agar persoalan yang dihadapi dapat diatasi.
Pemprov Kaltim kata Fathur Rahman, memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman.
"Salah satu perhatian tersebut diwujudkan dengan memberikan perhatian langsung melalui program pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kawasan perbatasan," tuturnya.
Pemprov Kaltim sudah melakukan upaya memecah keterisolasian dengan memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan.
"Pemprov Kaltim berkomitmen memajukan kawasan dengan bersinergi bersama program dinas dan instansti terkait," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Letak geografis antara wilayah Kaltim dengan daerah lain di pulau Jawa jauh berbeda," ucap Asisten Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman, di Samarinda, Minggu.
Dengan kondisi seperti itu, Kaltim sangat memerlukan regulasi khusus untuk mangatur situasi dan kondisi lingkungan, khususnya untuk kawasan pedalaman dan kawasan perbatasan.
Ia menyatakan, ada beberapa beberapa kasus dengan menggunakan regulasi yang tidak mampu menampung kondisi di lapangan khususnya masyarakat pedalaman dan perbatasan di Kaltim.
"Contohnya, dari sisi biaya untuk wilayah pedalaman dan perbatasan cukup tinggi dan pembiayaan yang sama juga diberlakukan di semua daerah," ujarnya.
Untuk itu, wilayah pedalaman dan perbatasan sangat perlukan standar biaya khusus. Selanjutnya, masalah waktu seperti pengadaan barang dan jasa tentunya harus ada ongkos tambahan.
Apalagi kalau air surut, transportasi sangat sulit, bahkan untuk sampai ke tujuan memerlukan waktu yang cukup panjang.
Sedangkan, kalau air normal transportasi hanya ditempuh dua atau tiga hari saja.
Dengan kendala tersebut lanjut Fatur Rahman, menyebabkan kegiatan pelaksanaan pembangunan di perbatasan sangat terhambat.
Belum lagi penambahan biaya yang cukup besar maka diperlukan regulasi khusus yang mengatur kondisi lingkungan setempat agar persoalan yang dihadapi dapat diatasi.
Pemprov Kaltim kata Fathur Rahman, memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman.
"Salah satu perhatian tersebut diwujudkan dengan memberikan perhatian langsung melalui program pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kawasan perbatasan," tuturnya.
Pemprov Kaltim sudah melakukan upaya memecah keterisolasian dengan memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan.
"Pemprov Kaltim berkomitmen memajukan kawasan dengan bersinergi bersama program dinas dan instansti terkait," ucapnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016