Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Wakil Ketua DPRD Balikpapan Syarifuddin Odang mendukung ide penghapusan kunjungan kerja dan reses dengan biaya APBD bagi para anggota DPRD Balikpapan, karena dari penghapusan itu bisa dihemat dana sekitar Rp2,2 miliar.
"Ini sense of crisis, sebab kita sedang mengalami defisit anggaran," kata Odang di Balikpapan, Rabu, dan melanjutkan bahwa reses adalah rehat dari masa persidangan di Gedung Dewan.
Yang diusulkan untuk dipangkas adalah anggaran reses ke-3 dan kunjungan kerja di akhir tahun 2016 ini. Jadi dihapus atau tidak bergantung pada pembahasan APBD P yang akan mulai bekerja pada pertengahan September atau awal Oktober mendatang, ujarnya.
Kota Balikpapan mengalami kekurangan uang hingga Rp577 miliar. Satu penyebabnya adalah ditundanya pencairan uang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Balikpapan sebagai daerah penghasil dan pengolah minyak dan gas.
Menurut Sekretaris DPRD Balikpapan Jum Ali, satu orang anggota DPRD mendapatkan Rp40 juta per satu kali reses. Setiap tahunnya dilakukan 3 kali reses. Dana itu digunakan untuk membiayai anggota DPRD bersilaturrahmi, bertemu masyarakat, mendengar dan menyerap aspirasi warga.
Dengan anggota 40 orang, bila dana reses dihapus, maka bisa dihemat anggaran Rp1,6 miliar.
Anggota DPRD juga melakukan kunjungan kerja yang biayanya per orang Rp15 juta - Rp20 juta atau tergantung pada jarak daerah yang dikunjungi. Seandainya ke-40 anggota DPRD Balikpapan melakukan kunjungan kerja secara bersama-sama, maka biayanya tak kurang dari Rp600 juta.
Ide dasar kunjungan kerja atau kunker adalah kegiatan belajar atau mencari informasi secara faktual, antara lain juga untuk melihat langsung bagaimana suatu sistem layanan masyarakat, atau peraturan, diterapkan di daerah lain.
Di DPRD Balikpapan, kunker dijadwalkan setiap 3 bulan sekali. Ada juga kunker yang timbul karena pekerjaan dari panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).
"Tapi juga sudah rahasia umum, anggota Dewan sering dikecam karena kunker menjadi hanya sekedar pelesiran," kata aktivis lembaga swadaya masyarakat Heri Sunarya dalam kesempatan terpisah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Ini sense of crisis, sebab kita sedang mengalami defisit anggaran," kata Odang di Balikpapan, Rabu, dan melanjutkan bahwa reses adalah rehat dari masa persidangan di Gedung Dewan.
Yang diusulkan untuk dipangkas adalah anggaran reses ke-3 dan kunjungan kerja di akhir tahun 2016 ini. Jadi dihapus atau tidak bergantung pada pembahasan APBD P yang akan mulai bekerja pada pertengahan September atau awal Oktober mendatang, ujarnya.
Kota Balikpapan mengalami kekurangan uang hingga Rp577 miliar. Satu penyebabnya adalah ditundanya pencairan uang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Balikpapan sebagai daerah penghasil dan pengolah minyak dan gas.
Menurut Sekretaris DPRD Balikpapan Jum Ali, satu orang anggota DPRD mendapatkan Rp40 juta per satu kali reses. Setiap tahunnya dilakukan 3 kali reses. Dana itu digunakan untuk membiayai anggota DPRD bersilaturrahmi, bertemu masyarakat, mendengar dan menyerap aspirasi warga.
Dengan anggota 40 orang, bila dana reses dihapus, maka bisa dihemat anggaran Rp1,6 miliar.
Anggota DPRD juga melakukan kunjungan kerja yang biayanya per orang Rp15 juta - Rp20 juta atau tergantung pada jarak daerah yang dikunjungi. Seandainya ke-40 anggota DPRD Balikpapan melakukan kunjungan kerja secara bersama-sama, maka biayanya tak kurang dari Rp600 juta.
Ide dasar kunjungan kerja atau kunker adalah kegiatan belajar atau mencari informasi secara faktual, antara lain juga untuk melihat langsung bagaimana suatu sistem layanan masyarakat, atau peraturan, diterapkan di daerah lain.
Di DPRD Balikpapan, kunker dijadwalkan setiap 3 bulan sekali. Ada juga kunker yang timbul karena pekerjaan dari panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).
"Tapi juga sudah rahasia umum, anggota Dewan sering dikecam karena kunker menjadi hanya sekedar pelesiran," kata aktivis lembaga swadaya masyarakat Heri Sunarya dalam kesempatan terpisah. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016