Penajam (ANTARA Kaltim) - Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga Agustus 2016 mencapai lebih kurang Rp40 miliar atau sekitar 55 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp73 miliar.
"Kami optimistis dapat mengejar target kekurangan hingga akhir tahun," ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tur Wahyu Sutrisno ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara masih menunggu pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PT Pertamina yang saat ini masih dalam proses.
Selain itu, menurut Wahyu Sutrisno, Dispenda juga menunggu realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan dari PT Pertamina yang nilainya sekitar Rp5 miliar.
"Jumlah piutang PBB sektor perdesaaan dan perkotaan yang tercatat di Dispenda sejak 1999 sampai sekarang mencapai sekitar Rp5 miliar," ungkapnya.
Ia menjelaskan realisasi PBB perdesaan dan perkotaan sampai saat ini baru sekitar Rp1 miliar dari target yang ditetapkan sekitar Rp7,25 miliar.
Menurut ia, belum maksimalnya realisasi pajak daerah tersebut dipengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat atau wajib pajak, sehingga masih banyak tunggakan pajak yang belum berhasil ditagih Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara.
Untuk meningkatkan realisasi PAD, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan sosialisasi penyampaian surat pemberitahuan PBB perdesaan dan perkotaan kepada para wajib pajak.
Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara juga terus menyosialisasikan batas waktu pembayaran PBB yang akan berakhir pada Oktober 2016.
"Kami meminta seluruh wajib pajak dapat segera membayarkan kewajibannya, sehingga realisasi PAD dapat meningkat," kata Tur Wahyu Sutrisno.
Dia berharap seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendukung peningkatan realisasi PAD dengan segera membayarkan tanggungan PBB sektor perdesaan dan perkotaan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Kami optimistis dapat mengejar target kekurangan hingga akhir tahun," ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tur Wahyu Sutrisno ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara masih menunggu pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PT Pertamina yang saat ini masih dalam proses.
Selain itu, menurut Wahyu Sutrisno, Dispenda juga menunggu realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan dari PT Pertamina yang nilainya sekitar Rp5 miliar.
"Jumlah piutang PBB sektor perdesaaan dan perkotaan yang tercatat di Dispenda sejak 1999 sampai sekarang mencapai sekitar Rp5 miliar," ungkapnya.
Ia menjelaskan realisasi PBB perdesaan dan perkotaan sampai saat ini baru sekitar Rp1 miliar dari target yang ditetapkan sekitar Rp7,25 miliar.
Menurut ia, belum maksimalnya realisasi pajak daerah tersebut dipengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat atau wajib pajak, sehingga masih banyak tunggakan pajak yang belum berhasil ditagih Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara.
Untuk meningkatkan realisasi PAD, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan sosialisasi penyampaian surat pemberitahuan PBB perdesaan dan perkotaan kepada para wajib pajak.
Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara juga terus menyosialisasikan batas waktu pembayaran PBB yang akan berakhir pada Oktober 2016.
"Kami meminta seluruh wajib pajak dapat segera membayarkan kewajibannya, sehingga realisasi PAD dapat meningkat," kata Tur Wahyu Sutrisno.
Dia berharap seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendukung peningkatan realisasi PAD dengan segera membayarkan tanggungan PBB sektor perdesaan dan perkotaan. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016