Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser, tahun ini hanya 15 ton beras, jauh dari standar minimal yang ditetapkan.
"Seharusnya, ketersediaan CPP di daerah adalah 60 ton atau berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni 60 persen dari jumlah yang diharuskan," kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser Joko Bawono di Tanah Grogot, Jumat.
"Berdasarkan SPM, seharusnya Pemkab Paser memiliki 36 ton CPP atau 60 persen dari 60 ton beras yang ditentukan," ujarnya.
CPP menurut Joko Bawono, merupakan beras milik pemerintah yang diberikan secara gratis pada saat terjadi bencana seperti, banjir, paceklik dan adanya indikasi kelaparan di suatu daerah.
"Namun karena ini baru pertama kali diadakan, paling tidak Pemkab Paser telah memiliki CPP," katanya.
Untuk tempat penyimpanan cadangan beras tersebut lanjut Joko Bawono, Pemkab Paser telah bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog yang ada di daerah itu.
"Pengadaan beras dan penyimpanannya pemkab bekerjasama dengan Bulog," jelas Joko Bawono.
Beras yang dibeli Pemkab Paser dari Bulog setempat tambah Joko Bawono, mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya.
"Harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp8.865 per kilogram. Beras tersebut kategori medium dan bukan beras raskin dan harganya setiap tahun bisa berubah," ujar Joko Bawono.
Idealnya lanjut dia, Pemkab Paser memiliki gudang penyimpanan beras CPP sendiri namun karena banyak pertimbangan diantaranya, membutuhkan dana yang besar maka pembangunan gedung belum bisa diwujudkan.
"Selain itu juga butuh petugas yang menjaga dan biaya operasional setiap harinya," tutur Joko Bawono.
Dengan dititipkannya beras pada bulog setempat menurut Joko Bawono, akan lebih efisien karena beras yang tersimpan mengalami sirkulasi atau tidak terjadi penumpukan.
"Kalau di bulog berasnya selalu baru. Terpenting ketersediaan beras pemerintah selalu ada dan siap kapan pun dikeluarkan pada saat dibutuhkan," kata Joko Bawono. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Seharusnya, ketersediaan CPP di daerah adalah 60 ton atau berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni 60 persen dari jumlah yang diharuskan," kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser Joko Bawono di Tanah Grogot, Jumat.
"Berdasarkan SPM, seharusnya Pemkab Paser memiliki 36 ton CPP atau 60 persen dari 60 ton beras yang ditentukan," ujarnya.
CPP menurut Joko Bawono, merupakan beras milik pemerintah yang diberikan secara gratis pada saat terjadi bencana seperti, banjir, paceklik dan adanya indikasi kelaparan di suatu daerah.
"Namun karena ini baru pertama kali diadakan, paling tidak Pemkab Paser telah memiliki CPP," katanya.
Untuk tempat penyimpanan cadangan beras tersebut lanjut Joko Bawono, Pemkab Paser telah bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog yang ada di daerah itu.
"Pengadaan beras dan penyimpanannya pemkab bekerjasama dengan Bulog," jelas Joko Bawono.
Beras yang dibeli Pemkab Paser dari Bulog setempat tambah Joko Bawono, mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya.
"Harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp8.865 per kilogram. Beras tersebut kategori medium dan bukan beras raskin dan harganya setiap tahun bisa berubah," ujar Joko Bawono.
Idealnya lanjut dia, Pemkab Paser memiliki gudang penyimpanan beras CPP sendiri namun karena banyak pertimbangan diantaranya, membutuhkan dana yang besar maka pembangunan gedung belum bisa diwujudkan.
"Selain itu juga butuh petugas yang menjaga dan biaya operasional setiap harinya," tutur Joko Bawono.
Dengan dititipkannya beras pada bulog setempat menurut Joko Bawono, akan lebih efisien karena beras yang tersimpan mengalami sirkulasi atau tidak terjadi penumpukan.
"Kalau di bulog berasnya selalu baru. Terpenting ketersediaan beras pemerintah selalu ada dan siap kapan pun dikeluarkan pada saat dibutuhkan," kata Joko Bawono. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016