Penajam (ANTARA Kaltim) - Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Yusran Aspar menyatakan pemerintah daerah setempat hanya memiliki dua opsi untuk mengatasi merosotnya atau defisit keuangan daerah saat ini, yakni meminjam dana kepada pihak ketiga atau rasionalisasi anggaran.
"Rasionalisasi itu membatalkan proyek yang sudah masuk dalam rencana anggaran," kata Yusran Aspar di Penajam, Rabu.
Menurut ia, penurunan anggaran daerah tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk melanjutkan proyek pembangunan yang telah direncanakan, sehingga bisa berdampak pada perekonomian.
"Subsidi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan cukup signifikan, sehingga pembangunan infrastruktur khususnya yang dibiayai anggaran tahun jamak akan tertunda," tambahnya.
Yusran Aspar menjelaskan langkah peminjaman dana kepada pihak ketiga sebesar Rp1 triliun dengan jangka pembayaran selama lima atau 10 tahun dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan sejumlah proyek pembangunan.
Namun, rencana meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Jika rencana pinjam dana kepada pihak ketiga itu tidak disetujui legislatif, maka pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dipastikan akan terhenti," ujar Yusran.
Kepala daerah di Kalimantan Timur, lanjut dia, harus bersatu dan bersama-sama mengatasi masalah keuangan tersebut, karena menurunnya keuangan daerah merupakan bencana nasional yang terjadi di sejumlah daerah di Kaltim, bahkan di Indonesia.
"Kepala daerah bersama-sama mengusahakan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan memperbesar bagi hasil minyak dan gas bumi dan DAK (Dana Alokasi Khusus), jadi pembangunan tetap berjalan," jelas bupati.
Yusran memprediksi keuangan daerah Provinsi Kaltim pada 2017 akan mengalami defisit, dengan kekuatan APBD diperkirakan hanya sekitar Rp6,6 triliun. Padahal pada 2014, APBD Kaltim mencapai Rp11 triliun.
"Penurunan keuangan daerah itu adalah bencana nasional, akibat menurunnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi juga dialami oleh daerah nonpenghasil migas," tambah Yusran Aspar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Rasionalisasi itu membatalkan proyek yang sudah masuk dalam rencana anggaran," kata Yusran Aspar di Penajam, Rabu.
Menurut ia, penurunan anggaran daerah tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk melanjutkan proyek pembangunan yang telah direncanakan, sehingga bisa berdampak pada perekonomian.
"Subsidi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan cukup signifikan, sehingga pembangunan infrastruktur khususnya yang dibiayai anggaran tahun jamak akan tertunda," tambahnya.
Yusran Aspar menjelaskan langkah peminjaman dana kepada pihak ketiga sebesar Rp1 triliun dengan jangka pembayaran selama lima atau 10 tahun dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan sejumlah proyek pembangunan.
Namun, rencana meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Jika rencana pinjam dana kepada pihak ketiga itu tidak disetujui legislatif, maka pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dipastikan akan terhenti," ujar Yusran.
Kepala daerah di Kalimantan Timur, lanjut dia, harus bersatu dan bersama-sama mengatasi masalah keuangan tersebut, karena menurunnya keuangan daerah merupakan bencana nasional yang terjadi di sejumlah daerah di Kaltim, bahkan di Indonesia.
"Kepala daerah bersama-sama mengusahakan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan memperbesar bagi hasil minyak dan gas bumi dan DAK (Dana Alokasi Khusus), jadi pembangunan tetap berjalan," jelas bupati.
Yusran memprediksi keuangan daerah Provinsi Kaltim pada 2017 akan mengalami defisit, dengan kekuatan APBD diperkirakan hanya sekitar Rp6,6 triliun. Padahal pada 2014, APBD Kaltim mencapai Rp11 triliun.
"Penurunan keuangan daerah itu adalah bencana nasional, akibat menurunnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi juga dialami oleh daerah nonpenghasil migas," tambah Yusran Aspar. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016