Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 30 petugas pencatatan dan pelaporan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengikuti orientasi untuk menyamakan pandangan pola pelaporan.
"Orientasi bagi petugas pencatatan KKBPK digelar pada 25-27 Juli. Harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terkait pencatatan berbasis Informasi Teknologi (IT) atau pelaporan secara online," ujar Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso, saat membuka cara itu di Samarinda, Senin malam (25/7).
Peserta orientasi dari Provinsi Kaltim adalah tiga petugas dari Kabupaten Berau, dua petugas dari Kutai Kartanegara, lima dari Samarinda, dua dari Bontang, dua dari Kutai Barat, satu dari Kutai Timur, dua dari Penajam Paser Utara, dan satu petugas dari Kabupaten Mahakam Ulu.
Sedangkan dari Provinsi Kaltara antara lain terdapat dua petugas dari Kabupaten Bulungan, satu petugas dari Kota Tarakan, dua petugas dari Kabupaten Nunukan, dan satu petugas pencatatan pelaporan dari Kabupaten Tanah Tidung.
Menurutnya, orientasi pelaporan program KKBPK berbasis IT diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah pencatatan khususnya pada sub pelaporan pelayanan kontrasepsi, sub sistem pelaporan pengendalian, dan sub sistem informasi pendataan keluarga.
Saat ini, lanjutnya, ada beberapa daerah di Kaltim yang sudah menerapkan pelaporan berbasis online, namun masih ada beberapa daerah lagi yang menggunakan pelaporan secara manual sehingga sering terlambat. Diharapkan yang masih manual bisa segera melakukan pelaporan berbasis IT.
Menurut Teguh, data dan informasi keluarga perlu dikelola secara terpadu, terkoordinasi, profesional, dan berkesinambungan dalam sistem informasi keluarga.
Penyelenggaraan sistem informasi perlu dilandasi komitmen tinggi dengan menentukan indikator yang sederhana, dinamis, mudah diukur, dan merangsang partisipasi kemandirian masyarakat, sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang tepat waktu dan tepat ukur.
"Petugas dituntut melengkapi data maupun informasi kependudukan dan pembangunan keluarga secara akurat dan terpercaya, sehingga bisa dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan. Melalui orientasi ini tentu diharapkan semua petugas menjadi profesional karena kita menghadirkan sejumlah nara sumber di bidangnya," kata Teguh lagi. *
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Orientasi bagi petugas pencatatan KKBPK digelar pada 25-27 Juli. Harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terkait pencatatan berbasis Informasi Teknologi (IT) atau pelaporan secara online," ujar Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso, saat membuka cara itu di Samarinda, Senin malam (25/7).
Peserta orientasi dari Provinsi Kaltim adalah tiga petugas dari Kabupaten Berau, dua petugas dari Kutai Kartanegara, lima dari Samarinda, dua dari Bontang, dua dari Kutai Barat, satu dari Kutai Timur, dua dari Penajam Paser Utara, dan satu petugas dari Kabupaten Mahakam Ulu.
Sedangkan dari Provinsi Kaltara antara lain terdapat dua petugas dari Kabupaten Bulungan, satu petugas dari Kota Tarakan, dua petugas dari Kabupaten Nunukan, dan satu petugas pencatatan pelaporan dari Kabupaten Tanah Tidung.
Menurutnya, orientasi pelaporan program KKBPK berbasis IT diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah pencatatan khususnya pada sub pelaporan pelayanan kontrasepsi, sub sistem pelaporan pengendalian, dan sub sistem informasi pendataan keluarga.
Saat ini, lanjutnya, ada beberapa daerah di Kaltim yang sudah menerapkan pelaporan berbasis online, namun masih ada beberapa daerah lagi yang menggunakan pelaporan secara manual sehingga sering terlambat. Diharapkan yang masih manual bisa segera melakukan pelaporan berbasis IT.
Menurut Teguh, data dan informasi keluarga perlu dikelola secara terpadu, terkoordinasi, profesional, dan berkesinambungan dalam sistem informasi keluarga.
Penyelenggaraan sistem informasi perlu dilandasi komitmen tinggi dengan menentukan indikator yang sederhana, dinamis, mudah diukur, dan merangsang partisipasi kemandirian masyarakat, sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang tepat waktu dan tepat ukur.
"Petugas dituntut melengkapi data maupun informasi kependudukan dan pembangunan keluarga secara akurat dan terpercaya, sehingga bisa dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan. Melalui orientasi ini tentu diharapkan semua petugas menjadi profesional karena kita menghadirkan sejumlah nara sumber di bidangnya," kata Teguh lagi. *
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016