Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Timur bersama Forum Corporate Social Responsibility Pertambangan meluncurkan program peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bertajuk "One Corporate One Village".
Kepala BKKBN Kaltim Sukaryo Teguh Santoso dalam acara temu media di Samarinda, Selasa, mengatakan program One Corporate One Village (OCOV) menyasar keluarga kategori prasejahtera yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim melalui pola pembinaan yang dilakukan perusahaan pertambangan.
"Idenya datang dari Forum CSR Tambang untuk mendukung program yang selama ini sudah dilaksanakan BKKBN, seperti Kampung KB," kata Sukaryo.
Ia menjelaskan sasaran dari program ini adalah para keluarga prasejahtera yang jumlahnya lebih kurang 52.000 keluarga dan tersebar di sekitar 150 desa.
"Nantinya, perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang tergabung dalam Forum CSR akan membina beberapa keluarga prasejahtera yang terdapat di salah satu kampung, dusun atau desa. Mereka akan diberdayakan agar taraf kehidupannya lebih baik menjadi sejahtera," ujarnya.
Sukaryo tidak menargetkan muluk-muluk keberhasilan program baru ini, karena perlu keseriusan untuk pelaksanaannya.
"Minimal 50 persen saja dari keluarga prasejahtera itu terangkat perekonomiannya sudah sangat bagus. Yang jelas, gagasan ini harus didukung semua pihak," tambahnya.
Ketua Forum CSR Pertambangan Kaltim Dindin Makinudin menambahkan program ini rencananya resmi diluncurkan pada 25 Juli 2016, bersamaan kegiatan rapat koordinasi BKKBN se-Kaltim.
"Akan ada penandatanganan kesepakatan antara BKKBN, Forum CSR dengan kepala desa yang wilayahnya terdapat keluarga prasejahtera, selain juga MoU gubernur dengan para kepala daerah," jelasnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim Goenoeng Djoko Hadi memberikan apresiasi terhadap program OCOV yang digagas Forum CSR.
"Terus terang, dana CSR yang beredar di Kaltim sangat besar, ratusan miliar setiap tahun. Namun, tidak banyak dana CSR yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat, terutama keluarga prasejahtera. Dana itu justru lebih banyak dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan usaha pertambangan," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Kepala BKKBN Kaltim Sukaryo Teguh Santoso dalam acara temu media di Samarinda, Selasa, mengatakan program One Corporate One Village (OCOV) menyasar keluarga kategori prasejahtera yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim melalui pola pembinaan yang dilakukan perusahaan pertambangan.
"Idenya datang dari Forum CSR Tambang untuk mendukung program yang selama ini sudah dilaksanakan BKKBN, seperti Kampung KB," kata Sukaryo.
Ia menjelaskan sasaran dari program ini adalah para keluarga prasejahtera yang jumlahnya lebih kurang 52.000 keluarga dan tersebar di sekitar 150 desa.
"Nantinya, perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang tergabung dalam Forum CSR akan membina beberapa keluarga prasejahtera yang terdapat di salah satu kampung, dusun atau desa. Mereka akan diberdayakan agar taraf kehidupannya lebih baik menjadi sejahtera," ujarnya.
Sukaryo tidak menargetkan muluk-muluk keberhasilan program baru ini, karena perlu keseriusan untuk pelaksanaannya.
"Minimal 50 persen saja dari keluarga prasejahtera itu terangkat perekonomiannya sudah sangat bagus. Yang jelas, gagasan ini harus didukung semua pihak," tambahnya.
Ketua Forum CSR Pertambangan Kaltim Dindin Makinudin menambahkan program ini rencananya resmi diluncurkan pada 25 Juli 2016, bersamaan kegiatan rapat koordinasi BKKBN se-Kaltim.
"Akan ada penandatanganan kesepakatan antara BKKBN, Forum CSR dengan kepala desa yang wilayahnya terdapat keluarga prasejahtera, selain juga MoU gubernur dengan para kepala daerah," jelasnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim Goenoeng Djoko Hadi memberikan apresiasi terhadap program OCOV yang digagas Forum CSR.
"Terus terang, dana CSR yang beredar di Kaltim sangat besar, ratusan miliar setiap tahun. Namun, tidak banyak dana CSR yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat, terutama keluarga prasejahtera. Dana itu justru lebih banyak dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan usaha pertambangan," katanya.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016