Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2015, Veridiana Huraq Wang mengatakan, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu, ditemukan beberapa hal yang dinilai janggal dan patut untuk ditindaklanjuti. Ini karena adanya indikasi perbedaan antara laporan dan kenyataan di lapangan.
Sedikitnya, tiga persoalan yang ditemukan yakni pembangunan Jembatan Tering-Jelmuq di Kabupaten Kutai Barat yang masih mangkrak dan belum ada kejelasan kelanjutannya. Padahal, dana untuk pembangunan jembatan tersebut dialokasikan lagi oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim senilai Rp 20.104.544.000 tahun anggaran 2015.
"Harusnya dengan adanya tambahan dana bisa diselesaikan atau minimal progresnya jelas signifikan. Akan tetapi kenyataanya malah sebaliknya. Padahal pembangunan jembatan itu menurut Gubernur Kaltim sudah berdasarkan struktur ruang dalam RTRW Kaltim 2016-2036," beber Veridiana.
Perbedaan pendapat antara kepala daerah dengan instansi terkait seperti termuat di media massa, membuat pembangunan tersebut terkesan meninggalkan pertanyaan besar di masyarakat luas.
Pasalnya, kata Veridiana, kalau proyek itu memang punya Kabupaten Kutai Barat, "Kenapa di lelang di provinsi dalam bentuk belanja langsung? Artinya masuk dalam batang tubuh APBD Kaltim. Semestinya, kalau memang proyek kabupaten Kubar mekanismenya bentuk bantuan keuangan dan dilelangnya di Kubar."
"Menurut keterangan dari Dinas PU, masalah ini masih dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa masih dikonsultasikan? Padahal pada 2015 sudah dianggarkan Rp20 miliar lebih," tambah Veridiana.
Melihat kondisi tersebut, Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2015 merekomendasikan untuk meminta sejumlah blue print. Yakni gambar pelaksanaan, dokumen kontrak, dan audit khusus atau audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim.
Selain masalah jembatn di atas, di pembangunan Jalan Long Pahangai - Long Bagun, ada jembatan dengan konstruksi belly yang belum terpasang. Padahal, keberadaanya sangat mempengaruhi hubungan ekonomi hingga sosial masyarakat karena menjadi akses utama yang ditunggu-tunggu warga.
"Padahal, jembatan ini sudah dianggarkan 2015. Akan tetapi fisiknya kok tidak ada," tanya Veridiana.
Ketua Fraksi PDIP itu menuturkan hal yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian adalah pembangunan tower komunikasi di Mahulu belum bisa fungsikan padahal laporan pekerjaannya telah selesai. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Sedikitnya, tiga persoalan yang ditemukan yakni pembangunan Jembatan Tering-Jelmuq di Kabupaten Kutai Barat yang masih mangkrak dan belum ada kejelasan kelanjutannya. Padahal, dana untuk pembangunan jembatan tersebut dialokasikan lagi oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim senilai Rp 20.104.544.000 tahun anggaran 2015.
"Harusnya dengan adanya tambahan dana bisa diselesaikan atau minimal progresnya jelas signifikan. Akan tetapi kenyataanya malah sebaliknya. Padahal pembangunan jembatan itu menurut Gubernur Kaltim sudah berdasarkan struktur ruang dalam RTRW Kaltim 2016-2036," beber Veridiana.
Perbedaan pendapat antara kepala daerah dengan instansi terkait seperti termuat di media massa, membuat pembangunan tersebut terkesan meninggalkan pertanyaan besar di masyarakat luas.
Pasalnya, kata Veridiana, kalau proyek itu memang punya Kabupaten Kutai Barat, "Kenapa di lelang di provinsi dalam bentuk belanja langsung? Artinya masuk dalam batang tubuh APBD Kaltim. Semestinya, kalau memang proyek kabupaten Kubar mekanismenya bentuk bantuan keuangan dan dilelangnya di Kubar."
"Menurut keterangan dari Dinas PU, masalah ini masih dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa masih dikonsultasikan? Padahal pada 2015 sudah dianggarkan Rp20 miliar lebih," tambah Veridiana.
Melihat kondisi tersebut, Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2015 merekomendasikan untuk meminta sejumlah blue print. Yakni gambar pelaksanaan, dokumen kontrak, dan audit khusus atau audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim.
Selain masalah jembatn di atas, di pembangunan Jalan Long Pahangai - Long Bagun, ada jembatan dengan konstruksi belly yang belum terpasang. Padahal, keberadaanya sangat mempengaruhi hubungan ekonomi hingga sosial masyarakat karena menjadi akses utama yang ditunggu-tunggu warga.
"Padahal, jembatan ini sudah dianggarkan 2015. Akan tetapi fisiknya kok tidak ada," tanya Veridiana.
Ketua Fraksi PDIP itu menuturkan hal yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian adalah pembangunan tower komunikasi di Mahulu belum bisa fungsikan padahal laporan pekerjaannya telah selesai. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016