Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menelaah rencana meminjam dana dari pihak ketiga untuk membiayai proyek infrastruktur.
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Minggu mengatakan, "Pinjaman dana itu alternatif bagi pemerintah daerah untuk menutupi pembiayaan proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan.".
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Tohar masih menelaah rencana tersebut sehubungan dengan menyusutnya APBD.
"Tahun ini keuangan daerah mengalami defisit, sehingga berencana mengajukan pinjaman dana untuk membiayai pembangunan," katanya.
Tohar menyatakan, ketika APBD tidak mampu lagi mengakomodir sejumlah program pembangunan, pemerintah daerah diperbolehkan meminjam dana dari pihak ketiga atau swasta.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut ia, berencana mengajukan pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, namun DPRD setempat menolak rencana tersebut.
"Jangan ada yang alergi dengan rencana itu, karena merupakan kebutuhan program pembangunan daerah," tegas Tohar.
Kepala daerah memberikan dukungan terkait rencana peminjaman dana itu, tapi besaran pinjaman masih dalam pembicaraan, ujarnya.
PT SMI adalah perusahaan pelat merah atau badan usaha milik negara yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.
Kelesuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tambah Tohar, mengakibatkan banyak kabupaten dan kota mengambil kebijakan meminjam dana kepada pihak ketiga untuk menopang pembangunan daerah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Minggu mengatakan, "Pinjaman dana itu alternatif bagi pemerintah daerah untuk menutupi pembiayaan proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan.".
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Tohar masih menelaah rencana tersebut sehubungan dengan menyusutnya APBD.
"Tahun ini keuangan daerah mengalami defisit, sehingga berencana mengajukan pinjaman dana untuk membiayai pembangunan," katanya.
Tohar menyatakan, ketika APBD tidak mampu lagi mengakomodir sejumlah program pembangunan, pemerintah daerah diperbolehkan meminjam dana dari pihak ketiga atau swasta.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut ia, berencana mengajukan pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, namun DPRD setempat menolak rencana tersebut.
"Jangan ada yang alergi dengan rencana itu, karena merupakan kebutuhan program pembangunan daerah," tegas Tohar.
Kepala daerah memberikan dukungan terkait rencana peminjaman dana itu, tapi besaran pinjaman masih dalam pembicaraan, ujarnya.
PT SMI adalah perusahaan pelat merah atau badan usaha milik negara yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.
Kelesuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tambah Tohar, mengakibatkan banyak kabupaten dan kota mengambil kebijakan meminjam dana kepada pihak ketiga untuk menopang pembangunan daerah. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016