Samarinda (ANTARA Kaltim)- Penutupan lokalisasi di Kaltim secara serentak akhirnya terealisasi. Penutupan secara resmi dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa secara simbolis dan disaksikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak serta Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim.
Kegiatan yang dipusatkan di lokalisasi Bayur ini sinergi dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang mencanangkan Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi pada 2019 dengan melakukan tahapan penutupan sejumlah lokalisasi di daerah ini.
Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun mengapresiasi Pemprov Kaltim dalam mengimplementasikan program Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi pada 2019. “Ini adalah langkah yang sangat bagus. Legislatif sangat mendukung rencana pemerintah menutup semua lokalisasi yang ada di Kaltim,†ucapnya.
Langkah tepat pemerintah kata Syahrun, dalam melakukan penutupan lokalisasi dengan cara bertahap, mengedepankan langkah preventif agar tidak menimbulkan permasalahan sosial, sehingga berjalan tertib dan lancar sesuai harapan. "Sosialisasi tentu sudah dilakukan sebelum penutupan, pendekatan antarsemua pihak dan perencanaan yang matang, sehingga penutupan ini berjalan dengan sesuai harapan," terang Haji Alung—sapaan akrabnya.
Faktor utama bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) lanjut dia, dalam mencari makan dan hidup di Kaltim disebabkan karena faktor ekonomi. Apalagi, Kaltim sudah dikenal sebagai daerah yang sangat terbuka memberikan kehidupan layak. "Saya pikir, para PSK tidak perlu khawatir. Pemerintah sudah memberikan jaminan hidup. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pelatihan untuk memberikan keterampilan. Dengan penutupan ini, para pelaku akan diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup," katanya.
Berdasarkan data, di Kaltim terdapat, 4.035 PSK yang tersebar pada di 35 lokalisasi. Alung berharap setelah pencanangan penutupan lokalisasi secara bertahap ini, Kaltim akan bebas prostitusi 2019 sejalan dengan pencanangan gerakan nasional, yakni bebas lokalisasi prostitusi pada 2019.
Sementara, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kaltim dan kepala daerah beserta sejumlah pihak yang membantu proses penutupan lokalisasi di Kaltim. "Memang dalam setiap penutupan lokalisasi itu tidak ada yang sim-salambim. Perlu beberapa tahapan. Harus ada persiapan untuk menata kehidupan para pelaku. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguatan produktivitas dan penyejahteraan lahir batin masyarakat Kaltim," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Kegiatan yang dipusatkan di lokalisasi Bayur ini sinergi dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang mencanangkan Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi pada 2019 dengan melakukan tahapan penutupan sejumlah lokalisasi di daerah ini.
Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun mengapresiasi Pemprov Kaltim dalam mengimplementasikan program Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi pada 2019. “Ini adalah langkah yang sangat bagus. Legislatif sangat mendukung rencana pemerintah menutup semua lokalisasi yang ada di Kaltim,†ucapnya.
Langkah tepat pemerintah kata Syahrun, dalam melakukan penutupan lokalisasi dengan cara bertahap, mengedepankan langkah preventif agar tidak menimbulkan permasalahan sosial, sehingga berjalan tertib dan lancar sesuai harapan. "Sosialisasi tentu sudah dilakukan sebelum penutupan, pendekatan antarsemua pihak dan perencanaan yang matang, sehingga penutupan ini berjalan dengan sesuai harapan," terang Haji Alung—sapaan akrabnya.
Faktor utama bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) lanjut dia, dalam mencari makan dan hidup di Kaltim disebabkan karena faktor ekonomi. Apalagi, Kaltim sudah dikenal sebagai daerah yang sangat terbuka memberikan kehidupan layak. "Saya pikir, para PSK tidak perlu khawatir. Pemerintah sudah memberikan jaminan hidup. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pelatihan untuk memberikan keterampilan. Dengan penutupan ini, para pelaku akan diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup," katanya.
Berdasarkan data, di Kaltim terdapat, 4.035 PSK yang tersebar pada di 35 lokalisasi. Alung berharap setelah pencanangan penutupan lokalisasi secara bertahap ini, Kaltim akan bebas prostitusi 2019 sejalan dengan pencanangan gerakan nasional, yakni bebas lokalisasi prostitusi pada 2019.
Sementara, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kaltim dan kepala daerah beserta sejumlah pihak yang membantu proses penutupan lokalisasi di Kaltim. "Memang dalam setiap penutupan lokalisasi itu tidak ada yang sim-salambim. Perlu beberapa tahapan. Harus ada persiapan untuk menata kehidupan para pelaku. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguatan produktivitas dan penyejahteraan lahir batin masyarakat Kaltim," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016