Sangata (ANTARANews - Kaltim) - Distribusi logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur, Kaltim periode 2010-2015 diperkirakan bisa terhambat jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak mengantisipasi berbagai hambatan sejak awal.
"Perlu antisipasi hambatan distribusi logistik Pilkada Kutim(Kutai Timur) oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kutai Timur selaku pihak penyelenggara Pilkada," kata Sekretaris Kecamatan Sandaran, H. Tahir di Sangata, Selasa.
"Hambatan utama bagi distribusi itu, yakni terkait dengan wilayah cukup luas serta lemahnya infrastruktur perhubungan darat, bahkan ada beberapa daerah hanya bisa dijangkau menggunakan jalur laut," kata dia.
Sebagai perangkat kecamatan, pihaknya merasakan sekali masalah itu sehingga mengharapkan KPU Kabupaten Kutai Timur segera memikirkan persoalan krusial dalam pesta akbar demokrasi lokal itu, yakni kelancaran distribusi logistik Pilkada.
Ia menjelaskan bahwa kekhawatiran itu beralasan karena bercermin pada pengalaman saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada Gubernur Kaltim pada 2008 yang sempat mengalami berbagai masalah akibat kondisi tersebut.
Sebagian akses jalan di Kutai Timur berstatus jalan negara karena menjadi bagian dari Jalan Lintas Kalimantan pada poros utara antara Bontang-Kutai Timur-Kabupaten Berau.
Jalan negara tersebut menjadi salah satu jalur utama menghubungkan beberapa daerah di Kutai Timur.
Jalan yang menghubungkan beberapa kota dan kabupaten di wilayah utara Kaltim itu sering mengalami kerusakan karena tingginya aktifitas kendaraan yang melintasi.
Serta sering dilalui kendaraan-kendaraan tonase besar dari perdagangan antardaerah. Kerusakan jalan kian menjadi-jadi saat musim hujan sehingga masalah transportasi darat di daerah itu sangat vital.
Khusus di Sandaran, ia menjelaskan bahwa untuk mencapai semua desa pada Kecamatan Sandaran jaraknya cukup jauh. Bahkan, satusatunya jalur paling efektif menjangkau Sandaran (ibukota kecamatan) dari Sangata hanya melalui jalur laut yang membutuhkan waktu antara tujuh sampai delapan jam.
"Waktu tempuh sekitar tujuh sampai delapan jam itu, jika kondisi normal namun saat musim gelombang maka waktu tempuh bisa lebih lama, jadi kami menyarankan agar KPU dari sekarang sudah memiliki beberapa alternatif menghadapi kondisi kurang menguntungkan itu agar distribusi logistik Pilkada tidak terlambat," papar dia.
Beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan adalah memprioritaskan distribusi logistik Pilkada pada daerah-daerah yang sulit terjangkau serta masih tergolong terisolir.
Alternatif lain, katanya, misalnya menyiapkan sarana transportasi yang dianggap ideal untuk melintasi medan-medan cukup berat, misalnya kendaraan lapangan bagi kawasan yang jalannya rawan longsor.
"Tujuan kami menyampaikan ini adalah mendukung sepenuhnya pelaksaan pesta demokrasi akbar lokal ini, jangan sampai rakyat dirugikan akibat kehilangan hak demokrasi mereka akibat distribusi logistik Pilkada mengalami keterlambatan," imbuh dia.
Ia menambahkan bahwa hak berdemokrasi warga tersebut juga menyimpan potensi konflik jika tidak berjalan dengan baik.
Pilkada Kutim sesuai tahapan berlangsung pencentangan suara pada 27 November 2010 sehingga masih ada waktu untuk memikirkan berbagai alternatif agar pendistribusian logistik Pilkada berjalan lancar.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010