Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemprov Kalimantan Timur dalam tahun anggaran 2017 mendatang tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, baik berupa pembangunan jalan maupun jembatan untuk kawasan perbatasan pada arah kebijakan pembangunannya.
"Saat ini kami masih melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dengan Malaysia, yakni di sejumlah titik di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk tahun depan juga prioritasnya tetap diberikan guna membuka keterisoliran di kawasan perbatasan," ujar Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando di Samarinda, Kamis.
Menurut dia, pembukaan keterisolasian wilayah akan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, di antaranya melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, bahkan transportasi udara.
Ia juga mengatakan bahwa jumlah kecamatan di Kaltim yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi mencapai 16 kecamatan pada 2013. Sejak saat itu, pembangunan terus dilakukan sehingga secara perlahan mulai dilakukan pembangunan infrastruktur.
Sehingga saat ini masih tersisa enam kecamatan yang belum terpenuhi akses jalan, yakni sektor jalan Muara Muntai, Muara Wis, Tering, Tanjung Harapan, Sandaran, dan Long Apari.
Ia berharap kegiatan pembangunan infrastruktur pemenuhan perhubungan di Kaltim berjalan dengan cepat sehingga bisa tuntas pada 2017 dan paling lambat tuntas pada 2018.
Ia mengakui untuk tahun ini tidak ada pembukaan jalan baru, sehingga dana yang ada digunakan untuk prioritas menuntaskan atau melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibangun sebelumnya, termasuk untuk prioritas pemeliharaan jalan.
Sedangkan sasaran pembangunannya dimaksudkan untuk peningkatan daya saing daerah, yakni demi kelancaran akses angkutan sehingga kebutuhan barang dari luar mudah masuk, kemudian hasil komoditi warga lebih cepat dijual ke luar daerah.
Menurut dia, penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai sangat dibutuhkan guna mendukung kesinambungan kegiatan perekonomian di kawasan-kawasan industri, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dan kawasan perbatasan hasil Pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat.
"Khusus program pembukaan keterisolasian wilayah subsektor transportasi udara, masih tersisa di salah satu lokasi prioritas (lokpri) yang ditetapkan di Kabupaten Mahakam Ulu, yakni Kecamatan Long Apari, karena dua lokpri lainnya sudah direalisasikan pada 2013 lalu," kata Yusliando. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Saat ini kami masih melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dengan Malaysia, yakni di sejumlah titik di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk tahun depan juga prioritasnya tetap diberikan guna membuka keterisoliran di kawasan perbatasan," ujar Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando di Samarinda, Kamis.
Menurut dia, pembukaan keterisolasian wilayah akan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, di antaranya melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, bahkan transportasi udara.
Ia juga mengatakan bahwa jumlah kecamatan di Kaltim yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi mencapai 16 kecamatan pada 2013. Sejak saat itu, pembangunan terus dilakukan sehingga secara perlahan mulai dilakukan pembangunan infrastruktur.
Sehingga saat ini masih tersisa enam kecamatan yang belum terpenuhi akses jalan, yakni sektor jalan Muara Muntai, Muara Wis, Tering, Tanjung Harapan, Sandaran, dan Long Apari.
Ia berharap kegiatan pembangunan infrastruktur pemenuhan perhubungan di Kaltim berjalan dengan cepat sehingga bisa tuntas pada 2017 dan paling lambat tuntas pada 2018.
Ia mengakui untuk tahun ini tidak ada pembukaan jalan baru, sehingga dana yang ada digunakan untuk prioritas menuntaskan atau melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibangun sebelumnya, termasuk untuk prioritas pemeliharaan jalan.
Sedangkan sasaran pembangunannya dimaksudkan untuk peningkatan daya saing daerah, yakni demi kelancaran akses angkutan sehingga kebutuhan barang dari luar mudah masuk, kemudian hasil komoditi warga lebih cepat dijual ke luar daerah.
Menurut dia, penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai sangat dibutuhkan guna mendukung kesinambungan kegiatan perekonomian di kawasan-kawasan industri, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dan kawasan perbatasan hasil Pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat.
"Khusus program pembukaan keterisolasian wilayah subsektor transportasi udara, masih tersisa di salah satu lokasi prioritas (lokpri) yang ditetapkan di Kabupaten Mahakam Ulu, yakni Kecamatan Long Apari, karena dua lokpri lainnya sudah direalisasikan pada 2013 lalu," kata Yusliando. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016