Gunung Kidul (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan saat ini Indonesia masih kelebihan 125 ribu guru yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Yang perlu diketahui Indonesia masih kelebihan 125 ribu guru," kata Yuddy Chrisnandi saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.
Ia mengatakan banyaknya daerah yang mengaku masih mengalami kekurangan PNS karena selama ini penempatan PNS yang tidak merata. Ada perbedaan penghitungan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kempan-RB.
"Hitungan BKD-nya berbeda dengan cara Kementerian PAN RB, ada rumus eformasi, jabatan fungsional, kebutuhan penempatan personel pokoknya, strata kepangkatan. Distribusinya, kami rapikan dulu yang penuh dimana yang kosong dimana," katanya.
Yuddy mengatakan pihaknya akan melakukan rasionalisasi PNS medio 2017 sampai 2019. Nantinya PNS yang dianggap tidak kompeten akan dirasionalisasi atau dirumahkan. Adapaun empat kuadran penilaian PNS ialah untuk pertama pegawai yang kompeten dan produktif, kedua Produktif tetapi tidak kompeten, ketiga tidak kompeten tetapi produktif, dan keempat tidak kompeten dan produktif.
"Yang tidak kompeten akan dirumahkan, sebijaksana mungkin mengikuti kaidah yang ada, ya karena tidak ada kontribusinnya lebih baik di rumah saja," katanya.
Menurut dia, hal ini untuk merasionalisasi PNS agar pemerintahan ke depan jauh lebih idelal. Idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. "Rasionalisasi dilakukan bertahap," katanya.
Ia mengakui untuk PNS yang tidak disiplin cukup banyak di Indonesia. Apalahi dengan Gaji PNS yang lebih dari UMR yang disertai tunjangan yang diberikan seperti tunjangan kinerja dan tunjangan kesejahteraan, maka diperlukan PNS yang berkualitas.
"Anda sudah membayar pajak tetapi hanya untuk membayar PNS yang malas kan kasihan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Yang perlu diketahui Indonesia masih kelebihan 125 ribu guru," kata Yuddy Chrisnandi saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.
Ia mengatakan banyaknya daerah yang mengaku masih mengalami kekurangan PNS karena selama ini penempatan PNS yang tidak merata. Ada perbedaan penghitungan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kempan-RB.
"Hitungan BKD-nya berbeda dengan cara Kementerian PAN RB, ada rumus eformasi, jabatan fungsional, kebutuhan penempatan personel pokoknya, strata kepangkatan. Distribusinya, kami rapikan dulu yang penuh dimana yang kosong dimana," katanya.
Yuddy mengatakan pihaknya akan melakukan rasionalisasi PNS medio 2017 sampai 2019. Nantinya PNS yang dianggap tidak kompeten akan dirasionalisasi atau dirumahkan. Adapaun empat kuadran penilaian PNS ialah untuk pertama pegawai yang kompeten dan produktif, kedua Produktif tetapi tidak kompeten, ketiga tidak kompeten tetapi produktif, dan keempat tidak kompeten dan produktif.
"Yang tidak kompeten akan dirumahkan, sebijaksana mungkin mengikuti kaidah yang ada, ya karena tidak ada kontribusinnya lebih baik di rumah saja," katanya.
Menurut dia, hal ini untuk merasionalisasi PNS agar pemerintahan ke depan jauh lebih idelal. Idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. "Rasionalisasi dilakukan bertahap," katanya.
Ia mengakui untuk PNS yang tidak disiplin cukup banyak di Indonesia. Apalahi dengan Gaji PNS yang lebih dari UMR yang disertai tunjangan yang diberikan seperti tunjangan kinerja dan tunjangan kesejahteraan, maka diperlukan PNS yang berkualitas.
"Anda sudah membayar pajak tetapi hanya untuk membayar PNS yang malas kan kasihan," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016