Samarinda (ANTARA News - Kaltim)- Gubernur Kalimantan Timur mengatakan kawasan perbatasan di wilayah Kaltim dengan Malaysia Timur sepanjang 1.038 kilometer harus terus mendapat perhatian utama agar menjadi beranda depan negara.
"Selama ini di kawasan perbatasan identik dengan daerah yang terpencil, tertinggal, dan bahkan terisolasi. Padahal seharusnya perbatasan menjadi pintu gerbang negara, bukan menjadi halaman belakang," kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, di Samarinda, Kamis.
Guna menjadikan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim salah satunya harus diarahkan untuk pengembangan di wilayah itu.
Untuk membangun perbatasan, lanjutnya, maka semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen kuat. Selain melakukan pendekatan keamanan, pembangunan perbatasan juga dilakukan pendekatan ekonomi dan mengarah pada kebutuhan masyarakat sehingga tercapai cita-cita menyejahterakan masyarakat.
"Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim tidak hanya diarahkan untuk mengatasi masalah terkait isu-isu perbatasan (border policy for border area), namun memiliki tujuan sangat luas untuk kemajuan daerah dan negara," katanya.
Percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim ditetapkan sebagai agenda pertama dari tiga agenda yang menjadi sasaran "Program Kaltim Bangkit 2013", yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Selain itu, pengadaan pesawat perintis antar kecamatan, pembangunan landasan pacu pesawat, pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel, pembangunan listrik tenaga surya, prasarana dan sarana air bersih, peningkatan pendidikan, kesehatan dan pengembangan SDM.
Sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil selama ini sudah dijalankan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Namun demikian, upaya percepatan pembangunan di wilayah itu masih menghadapi berbagai kendala.
Terkait dengan itu, maka percepatan pembangunan di perbatasan tidak mungkin hanya bisa dilakukan daerah, tapi juga harus mendapat prioritas utama dari Pemerintah Republik Indonesia, di antaranya dengan mengucurkan anggaran melalui APBN.
Untuk program pengembangan ekonomi melalui usaha-usaha pembangunan pertanian dalam arti luas misalnya, Kaltim memerlukan lahan berskala cukup luas yang mengharuskan adanya revisi tata ruang nasional, khususnya di kawasan perbatasan.
"Pembangunan pertanian dalam arti luas ini juga terkait dengan Program Kaltim Hijau yang memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, kelestarian lingkungan, dan yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan," kata Faroek menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010
"Selama ini di kawasan perbatasan identik dengan daerah yang terpencil, tertinggal, dan bahkan terisolasi. Padahal seharusnya perbatasan menjadi pintu gerbang negara, bukan menjadi halaman belakang," kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, di Samarinda, Kamis.
Guna menjadikan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim salah satunya harus diarahkan untuk pengembangan di wilayah itu.
Untuk membangun perbatasan, lanjutnya, maka semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen kuat. Selain melakukan pendekatan keamanan, pembangunan perbatasan juga dilakukan pendekatan ekonomi dan mengarah pada kebutuhan masyarakat sehingga tercapai cita-cita menyejahterakan masyarakat.
"Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim tidak hanya diarahkan untuk mengatasi masalah terkait isu-isu perbatasan (border policy for border area), namun memiliki tujuan sangat luas untuk kemajuan daerah dan negara," katanya.
Percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim ditetapkan sebagai agenda pertama dari tiga agenda yang menjadi sasaran "Program Kaltim Bangkit 2013", yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Selain itu, pengadaan pesawat perintis antar kecamatan, pembangunan landasan pacu pesawat, pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel, pembangunan listrik tenaga surya, prasarana dan sarana air bersih, peningkatan pendidikan, kesehatan dan pengembangan SDM.
Sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil selama ini sudah dijalankan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Namun demikian, upaya percepatan pembangunan di wilayah itu masih menghadapi berbagai kendala.
Terkait dengan itu, maka percepatan pembangunan di perbatasan tidak mungkin hanya bisa dilakukan daerah, tapi juga harus mendapat prioritas utama dari Pemerintah Republik Indonesia, di antaranya dengan mengucurkan anggaran melalui APBN.
Untuk program pengembangan ekonomi melalui usaha-usaha pembangunan pertanian dalam arti luas misalnya, Kaltim memerlukan lahan berskala cukup luas yang mengharuskan adanya revisi tata ruang nasional, khususnya di kawasan perbatasan.
"Pembangunan pertanian dalam arti luas ini juga terkait dengan Program Kaltim Hijau yang memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, kelestarian lingkungan, dan yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan," kata Faroek menambahkan.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010