Jakarta (ANTARA Kaltim) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para kepala daerah di Indonesia untuk melakukan rapat kerja pemerintah tahun 2016 di Istana Negara, Jumat (8/4).
Selain para kepala daerah, rapat kerja juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan para pejabat lainnya.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan masalah daya saing, deregulasi, pertumbuhan ekonomi dan politik anggaran. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif efisien, taat hukum, mempercepat reformasi dan memperkuat otonomi daerah.
"Ada empat hal yang ditekankan Presiden Jokowi untuk seluruh kepala daerah yaitu daya saing, deregulasi, anggaran belanja dan pertumbuhan ekonomi," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim Tri Murti Rahayu usai rapat tersebut.
Awang mengatakan dalam hal daya saing, Presiden memberikan arahan bahwa dalam persaingan global, Indonesia berkomitmen untuk dapat menduduki rangking ke-40 dari posisi 109 saat ini. Untuk mencapai target tersebut, tugas menteri terkait, juga harus didukung para kepala daerah. Sehingga, diperlukan suatu terobosan untuk meningkatkan daya saing.
"Menyangkut deregulasi, Presiden mengingatkan agar kepala daerah dapat merevisi atau menghapus peraturan daerah yang bermasalah dan menghambat investasi. Saat ini ada 42.000 perda yang menghambat investasi dan 3.000 perda bermasalah," jelas Awang.
Selain itu, tambah Awang, terkait anggaran belanja, Presiden memberi arahan agar sistem penggunaan anggaran belanja diubah dari money follow function menjadi money follow program yang difokuskan pada program prioritas.
Terakhir soal pertumbuhan ekonomi, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Presiden meminta agar dilakukan pengawalan ketersediaan dan stabilitas bahan pokok serta melakukan penekanan terhadap inflasi.
Gubernur menegaskan, apa yang menjadi arahan Presiden sudah terlaksana di Kaltim. Bahkan Kaltim selalu siap mendukung apa yang menjadi program pemerintah pusat dalam pembangunan di Kaltim. "Kami siap dukung arahan Presiden," tegas Gubernur.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Awang mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kaltim mengalami penurunan. Namun, inflasi Kaltim masih terkendali. Penurunan ini dipengaruhi menurunnya lapangan perusahaan pertambangan dan penggalian serta penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim.
"Meski demikian, kita masih optimistis karena Kaltim dari daya saing yang dinilai oleh National University Singapura (NUS) paa 2015 lalu tetap menduduki peringkat ketiga setelah Jakarta dan Jatim," katanya.
Awang menambahkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, auditable dan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan program yang menjadi prioritas pembangunan di Kaltim.
"Pembangunan infrastruktur terus kita fokuskan. Saat ini, pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan dan Bandara Samarinda Baru serta sejumlah proyek pembangunan yang menjadi prioritas terus kita kebut. Kaltim juga fokus pada penggunaan anggaran pendidikan, yakni program Beasiswa Kaltim Cemerlang," katanya.
Di samping itu, Pemprov Kaltim juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terkait perijinan dan penanaman modal. Hal itu dilakukan dengan evaluasi dan pembenahan untuk pelayanan yakni dengan menyederhanakan proses perijinan agar memberikan kemudahan dan memberi kepastian hukum bagi investor.
"Investor yang datang ke Kaltim harus kita hormati. Kami akan lakukan percepatan perijinan bagi para investor yang ingin berinvetsasi. Saat ini, Kaltim siap kerjasama dalam pengembangan industri," katanya.
Mengenai Kaltim yang masih mengalami krisis listrik, Awang mengatakan bahwa tidak selayaknya Kaltim mengalami krisis listrik karena Kaltim adalah lumbung energi yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti minyak dan gas serta batubara. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim diantaranya dengan mengimbau kepada semua perusahaan pertambangan batubara untuk membangun PLTU di mulut tambang.
"Padahal, Kaltim siap memberikan kontribusi 10.000 megawatt energi listrik nasional dari pembangunan 35.000 megawatt yang diprogramkan pemerintah pusat hingga 2018. Namun pembangunan pembangkit energi listrik ini mengalami hambatan karena proses perijinan di kementerian dan lembaga di pemerintah pusat terlalu panjang dan berlarut-larut. Kami berharap, pemerintah pusat bisa memberikan kemudahan proses perijinannya agar Kaltim tidak kekurangan energi listrik," harap Awang. (Humas Prov kaltim/rus)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Selain para kepala daerah, rapat kerja juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan para pejabat lainnya.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan masalah daya saing, deregulasi, pertumbuhan ekonomi dan politik anggaran. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif efisien, taat hukum, mempercepat reformasi dan memperkuat otonomi daerah.
"Ada empat hal yang ditekankan Presiden Jokowi untuk seluruh kepala daerah yaitu daya saing, deregulasi, anggaran belanja dan pertumbuhan ekonomi," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim Tri Murti Rahayu usai rapat tersebut.
Awang mengatakan dalam hal daya saing, Presiden memberikan arahan bahwa dalam persaingan global, Indonesia berkomitmen untuk dapat menduduki rangking ke-40 dari posisi 109 saat ini. Untuk mencapai target tersebut, tugas menteri terkait, juga harus didukung para kepala daerah. Sehingga, diperlukan suatu terobosan untuk meningkatkan daya saing.
"Menyangkut deregulasi, Presiden mengingatkan agar kepala daerah dapat merevisi atau menghapus peraturan daerah yang bermasalah dan menghambat investasi. Saat ini ada 42.000 perda yang menghambat investasi dan 3.000 perda bermasalah," jelas Awang.
Selain itu, tambah Awang, terkait anggaran belanja, Presiden memberi arahan agar sistem penggunaan anggaran belanja diubah dari money follow function menjadi money follow program yang difokuskan pada program prioritas.
Terakhir soal pertumbuhan ekonomi, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Presiden meminta agar dilakukan pengawalan ketersediaan dan stabilitas bahan pokok serta melakukan penekanan terhadap inflasi.
Gubernur menegaskan, apa yang menjadi arahan Presiden sudah terlaksana di Kaltim. Bahkan Kaltim selalu siap mendukung apa yang menjadi program pemerintah pusat dalam pembangunan di Kaltim. "Kami siap dukung arahan Presiden," tegas Gubernur.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Awang mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kaltim mengalami penurunan. Namun, inflasi Kaltim masih terkendali. Penurunan ini dipengaruhi menurunnya lapangan perusahaan pertambangan dan penggalian serta penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim.
"Meski demikian, kita masih optimistis karena Kaltim dari daya saing yang dinilai oleh National University Singapura (NUS) paa 2015 lalu tetap menduduki peringkat ketiga setelah Jakarta dan Jatim," katanya.
Awang menambahkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, auditable dan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan program yang menjadi prioritas pembangunan di Kaltim.
"Pembangunan infrastruktur terus kita fokuskan. Saat ini, pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan dan Bandara Samarinda Baru serta sejumlah proyek pembangunan yang menjadi prioritas terus kita kebut. Kaltim juga fokus pada penggunaan anggaran pendidikan, yakni program Beasiswa Kaltim Cemerlang," katanya.
Di samping itu, Pemprov Kaltim juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terkait perijinan dan penanaman modal. Hal itu dilakukan dengan evaluasi dan pembenahan untuk pelayanan yakni dengan menyederhanakan proses perijinan agar memberikan kemudahan dan memberi kepastian hukum bagi investor.
"Investor yang datang ke Kaltim harus kita hormati. Kami akan lakukan percepatan perijinan bagi para investor yang ingin berinvetsasi. Saat ini, Kaltim siap kerjasama dalam pengembangan industri," katanya.
Mengenai Kaltim yang masih mengalami krisis listrik, Awang mengatakan bahwa tidak selayaknya Kaltim mengalami krisis listrik karena Kaltim adalah lumbung energi yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti minyak dan gas serta batubara. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim diantaranya dengan mengimbau kepada semua perusahaan pertambangan batubara untuk membangun PLTU di mulut tambang.
"Padahal, Kaltim siap memberikan kontribusi 10.000 megawatt energi listrik nasional dari pembangunan 35.000 megawatt yang diprogramkan pemerintah pusat hingga 2018. Namun pembangunan pembangkit energi listrik ini mengalami hambatan karena proses perijinan di kementerian dan lembaga di pemerintah pusat terlalu panjang dan berlarut-larut. Kami berharap, pemerintah pusat bisa memberikan kemudahan proses perijinannya agar Kaltim tidak kekurangan energi listrik," harap Awang. (Humas Prov kaltim/rus)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016