Penajam (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Haeran Yusni mengaku kesulitan mendata dan menertibkan aset daerah pemerintah setempat.
"Banyak aset bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah daerah yang belum terdata, karena masing-masing SKPD belum menyerahkan surat atau dokumen aset yang dimiliki dengan alasan terselip," kata Haeran Yusni saat dihubungi di Penajam, Jumat.
Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki aset yang besar belum menyerahkan aset yang ada diinstansinya secara total ke BPAKD, sehingga saat ini pendataan dan penertiban aset milik pemerintah daerah tersebut belum rampung.
"SKPD yang memiliki aset besar di antaranya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pekerjaan Umum. Mereka beralasan, belum lengkap admnistrasinya karena surat atau dokumen aset terselip," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjutnya memiliki aset bergerak berupa kendaraan roda dua sebanyak 1.195 unit, 23 unit kendaraan roda tiga, kendaraan roda empat sebanyak 491 unit dan 52 unit kendaraan roda enam.
Namun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diserahkan kepada BPKAD untuk didata dan diverifikasi tambahnya, baru sekitar 1.282 unit, masing-masing 952 unit kendaraan roda dua, 11 unit kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat baru 319 unit.
Selain itu, masih ada 85 titik aset tidak bergerak berupa tanah tanah milik pemerintah setempat masih bermasalah kerena belum memiliki sertifikat atau belum dilengkapi SBK (surat bukti kepemilikan).
"Kami melakukan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Balikpapan, untuk melakukan penilaian aset tanah milik pemerintah daerah itu," tutur Haeran Yusni. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Banyak aset bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah daerah yang belum terdata, karena masing-masing SKPD belum menyerahkan surat atau dokumen aset yang dimiliki dengan alasan terselip," kata Haeran Yusni saat dihubungi di Penajam, Jumat.
Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki aset yang besar belum menyerahkan aset yang ada diinstansinya secara total ke BPAKD, sehingga saat ini pendataan dan penertiban aset milik pemerintah daerah tersebut belum rampung.
"SKPD yang memiliki aset besar di antaranya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pekerjaan Umum. Mereka beralasan, belum lengkap admnistrasinya karena surat atau dokumen aset terselip," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjutnya memiliki aset bergerak berupa kendaraan roda dua sebanyak 1.195 unit, 23 unit kendaraan roda tiga, kendaraan roda empat sebanyak 491 unit dan 52 unit kendaraan roda enam.
Namun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diserahkan kepada BPKAD untuk didata dan diverifikasi tambahnya, baru sekitar 1.282 unit, masing-masing 952 unit kendaraan roda dua, 11 unit kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat baru 319 unit.
Selain itu, masih ada 85 titik aset tidak bergerak berupa tanah tanah milik pemerintah setempat masih bermasalah kerena belum memiliki sertifikat atau belum dilengkapi SBK (surat bukti kepemilikan).
"Kami melakukan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Balikpapan, untuk melakukan penilaian aset tanah milik pemerintah daerah itu," tutur Haeran Yusni. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016