Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berlimpah sumber daya alam (SDA) terutama tambang batu bara,namun masih mengalami krisis listrik.

Menurutnya jika bicara soal pasokan listrik, sepertinya masih menjadi dominan pembicaraan dengan konotasi negatif bagi masyarakat Kaltim.

Hampir setiap daerah di Benua Etam yang sejatinya memiliki lumbung sumber energi berlimpah, seharusnya dapat menikmati pasokan listrik secara merata justru sebaliknya. Seperti pada salah satu Kecamatan Kaubun, Kutai Timur. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim, Syafruddin.

"Menarik sekali jika berbicara soal listrik, seperti pada hasil reses saya belum lama ini. Penerangan sulit terjangkau pada wilayah Kutai Timur, maka perlu mendapat perhatian serius pemerintah di Kutim," katanya.

Memang benar, ada dari sebagian wilayah pinggiran Kaltim. Salah satunya Kutai Timur, pasokan listrik tidak terasa merata oleh masyarakat. Sehingga kata "merdeka" penerangan listrik bagi warga hanya isapan jembol belaka. Lantaran Kutai Timur terkenal dengan krisis listrik.

Ini jelas terus menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Sistem pengelolaan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam menjadi pertanyaan besar. Mengapa sampai saat ini kebutuhan listrik wilayah Kaltim berbanding terbalik dibanding potensi SDA-nya?

"Tidak hanya daerah jauh dari perkotaan. Masyarakat perkotaan pun menyeru hal serupa lantaran kerap terjadi pemadaan listrik secara bergilir bahkan sehari tiga kali listrik padam. Jika PLN mengalami kendala, alangkah lebih baik mengomunikasikannya bersama, baik dengan eksekutif maupun legislatif," imbuh Syafruddin.

Lebih lanjut, Syaruddin menyambut positif langkah warga Kutim yang berupaya membangun komunikasi dengan beberapa perusahaan dalam rangka permohonan aliran daya listrik. Respon positif pun warga dapatkan atas permohonan tersebut dari perusahaan yang memang memiliki daya listrik itu.

Komunikasi yang telah terbangun ini, Syafruddin mengharapkan Bupati Kutim maupun Pemerintah Daerah dapat mengawal dan lebih progresif mencari langkah dan pola penyelesaikan pasokan listrik wilayah Kutim.

"DPRD Kaltim saat ini sedang menggodok Perda tentang Ketenagalistrikan. Sebab itu, komunikasi perlu terbangun dengan baik di antara keduanya. Sehingga dapat membuat pasal demi pasal yang memungkinkan perusahaan dapat mengaliri daya listrik kepada masyarakat secara menyeluruh dan merata," kata anggota Komisi III DPRD Kaltim ini. (Humas Prov Kaltim/adv)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016