Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Khairudin menilai pembangunan wahana hiburan Trans Studio di Samarinda belum begitu diperlukan masyarakat Kaltim, sehingga tidak perlu menjadi bahan perseteruan antara Gubernur dengan DPRD.
"Pembangunan Trans Studio apakah berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat Kaltim, justru kenapa tidak dipikirkan menyelesaikan kebutuhan dasar rakyat, seperti jembatan dan jalan," kata Khairudin kepada wartawan di Samarinda, Kamis.
Khairudin mengemukakan hal itu menanggapi perseteruan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan DPRD setempat, terkait pelepasan aset lahan milik pemprov untuk pembangunan Trans Studio yang tidak kunjung disetujui legislatif.
Menurut ia, perseteruan Gubernur dengan DPRD hanya cerita sandiwara, karena disinyalir hasilnya akan dinikmati oleh segelintir orang dan bukan untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Justru lebih elegan bila Gubernur maupun DPRD Kaltim memikirkan kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat Kaltim yang saat ini masih banyak yang belum terselesaikan," tambah Khoi, sapaan akrab Khairudin.
Misalnya, lanjut Khoi, penyelesaian pembangunan jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II, jalan layang AW Syahranie Samarinda, dan jembatan kembar Samarinda, yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan pembangunan sarana hiburan untuk masyarakat Kaltim memang tidak ada salahnya, namun harus dikaji lebih dulu sesuai fakta di lapangan, apakah memang wahana hiburan seperti Trans studio itu memang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
"Kawasan Tepian Sungai Mahakam bila dipercantik dan dikelola secara profesional bakal bisa menjadi wahana hiburan bagi masyarakat, tentunya dengan biaya yang murah dan tidak perlu harus ada Trans Studio," ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Kehumasan KNPI Kaltim Parawansa Assoniwora juga menambahkan pembangunan Trans Studio hanya sebagai "branding" dan semacam gengsi dari pemerintah daerah.
"Kita harus melihat fakta Trans Studio di Makassar atau di Bandung, tidak semua masyarakat di sana bisa menikmati wahana huburan yang disuguhkan karena harga tiketnya yang mahal," jelasnya.
Ia mensinyalir perseteruan Gubernur dengan DPRD ada maksud tersembunyi, karena gubernur begitu ngotot agar pembangunan Trans Studio di lahan eks Hotel Lamin Indah bisa disetujui, sementara DPRD terus mengulur-ulurnya.
"Seperti lelucon saja, Gubernur yang awalnya ngotot tak kenal kompromi, dalam waktu yang singkat berubah melunak. Makanya, KNPI meminta kepada para pejabat untuk berpikir lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding berseteru yang tidak produktif," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pembangunan Trans Studio apakah berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat Kaltim, justru kenapa tidak dipikirkan menyelesaikan kebutuhan dasar rakyat, seperti jembatan dan jalan," kata Khairudin kepada wartawan di Samarinda, Kamis.
Khairudin mengemukakan hal itu menanggapi perseteruan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan DPRD setempat, terkait pelepasan aset lahan milik pemprov untuk pembangunan Trans Studio yang tidak kunjung disetujui legislatif.
Menurut ia, perseteruan Gubernur dengan DPRD hanya cerita sandiwara, karena disinyalir hasilnya akan dinikmati oleh segelintir orang dan bukan untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Justru lebih elegan bila Gubernur maupun DPRD Kaltim memikirkan kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat Kaltim yang saat ini masih banyak yang belum terselesaikan," tambah Khoi, sapaan akrab Khairudin.
Misalnya, lanjut Khoi, penyelesaian pembangunan jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II, jalan layang AW Syahranie Samarinda, dan jembatan kembar Samarinda, yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan pembangunan sarana hiburan untuk masyarakat Kaltim memang tidak ada salahnya, namun harus dikaji lebih dulu sesuai fakta di lapangan, apakah memang wahana hiburan seperti Trans studio itu memang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
"Kawasan Tepian Sungai Mahakam bila dipercantik dan dikelola secara profesional bakal bisa menjadi wahana hiburan bagi masyarakat, tentunya dengan biaya yang murah dan tidak perlu harus ada Trans Studio," ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Kehumasan KNPI Kaltim Parawansa Assoniwora juga menambahkan pembangunan Trans Studio hanya sebagai "branding" dan semacam gengsi dari pemerintah daerah.
"Kita harus melihat fakta Trans Studio di Makassar atau di Bandung, tidak semua masyarakat di sana bisa menikmati wahana huburan yang disuguhkan karena harga tiketnya yang mahal," jelasnya.
Ia mensinyalir perseteruan Gubernur dengan DPRD ada maksud tersembunyi, karena gubernur begitu ngotot agar pembangunan Trans Studio di lahan eks Hotel Lamin Indah bisa disetujui, sementara DPRD terus mengulur-ulurnya.
"Seperti lelucon saja, Gubernur yang awalnya ngotot tak kenal kompromi, dalam waktu yang singkat berubah melunak. Makanya, KNPI meminta kepada para pejabat untuk berpikir lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding berseteru yang tidak produktif," tambahnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016