Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser menggelar rapat kerja (raker) pelaporan dan evaluasi terkait pemilihan kepala daerah.
Ketua KPU Paser, Eka Yusda Indrawan, Selasa mengatakan, raker dilaksanakan, untuk mengevaluasi kinerja para Panitia pemilihan kecamatan (PPK).
"Sebanyak 80 anggota PPK yang hadir untuk bersama-sama mengevaluasi kinerja dan menyaring semua pesan dan saran selama mereka bertugas," kata Eka Yusda Indrawan.
Bulan ini (Januari), panitia PPK akan dibubarkan,sehingga menurut Eka Yusda Indrawan, penting bagi KPU untuk mengevaluasi dan menampung saran dari para PPK tersebut.
"Permasalahan para PPK di lapangan diantaranya, terkait kesulitan memverifikasi data ganda, perekrutan panitia pemilihan suara (PPS) dan permasalahan umum seperti faktor cuaca dan geografis," ujar Eka.
Sebagai contoh lanjut Eka Yusda Indrawan, di Kecamatan Long Ikis mengalami kesulitan dalam memverifikasi data ganda pada sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang digunakan KPU pada pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015.
"PPK Long Ikis menilai database Sidalih masih ada kekurangan yakni, beberapa nama menjadi ganda yang mengharuskan verifikasi ulang," kata Eka Yusda Indrawan.
Pada rapat kerja tersebut kata dia, juga dibahas masalah perekrutan anggota PPS.
"Perekrutan PPS yang seharusnya adalah rekomendasi kepala desa, malah disalahgunakan dengan banyaknya kepala desa yang menunjuk langsung anggota PPS. Ini dikhawatirkan sarat kepentingan di dalam penunjukan anggota PPS," tutur Eka Yusda Indrawan.
PPK Long Ikis tambah dia, juga melaporkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak merasa memberikan salinan KTP kepada calon perseorangan atau calon independen.
"Saat verifikasi faktual calon perseorangan, banyak masyarakat melapor bahwa mereka merasa tidak memberikan KTP mereka sebagai bentuk dukungan suara," kata Eka Yusda Indrawan.
Semua masalah yang dibahas dalam raker itu lanjut Eka Yusda Indrawan, akan dijadikan bahan evaluasi bagi KPU Paser dalam mempersiapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim pada 2017.
"Pada 2017, ada pesta demokrasi yakni pemilihan kepala daerah serentak tahap kedua, termasuk di dalamnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Pesan dan masukan para PPK sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilkada serentak nanti," ujar Eka Yusda Indrawan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Ketua KPU Paser, Eka Yusda Indrawan, Selasa mengatakan, raker dilaksanakan, untuk mengevaluasi kinerja para Panitia pemilihan kecamatan (PPK).
"Sebanyak 80 anggota PPK yang hadir untuk bersama-sama mengevaluasi kinerja dan menyaring semua pesan dan saran selama mereka bertugas," kata Eka Yusda Indrawan.
Bulan ini (Januari), panitia PPK akan dibubarkan,sehingga menurut Eka Yusda Indrawan, penting bagi KPU untuk mengevaluasi dan menampung saran dari para PPK tersebut.
"Permasalahan para PPK di lapangan diantaranya, terkait kesulitan memverifikasi data ganda, perekrutan panitia pemilihan suara (PPS) dan permasalahan umum seperti faktor cuaca dan geografis," ujar Eka.
Sebagai contoh lanjut Eka Yusda Indrawan, di Kecamatan Long Ikis mengalami kesulitan dalam memverifikasi data ganda pada sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang digunakan KPU pada pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015.
"PPK Long Ikis menilai database Sidalih masih ada kekurangan yakni, beberapa nama menjadi ganda yang mengharuskan verifikasi ulang," kata Eka Yusda Indrawan.
Pada rapat kerja tersebut kata dia, juga dibahas masalah perekrutan anggota PPS.
"Perekrutan PPS yang seharusnya adalah rekomendasi kepala desa, malah disalahgunakan dengan banyaknya kepala desa yang menunjuk langsung anggota PPS. Ini dikhawatirkan sarat kepentingan di dalam penunjukan anggota PPS," tutur Eka Yusda Indrawan.
PPK Long Ikis tambah dia, juga melaporkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak merasa memberikan salinan KTP kepada calon perseorangan atau calon independen.
"Saat verifikasi faktual calon perseorangan, banyak masyarakat melapor bahwa mereka merasa tidak memberikan KTP mereka sebagai bentuk dukungan suara," kata Eka Yusda Indrawan.
Semua masalah yang dibahas dalam raker itu lanjut Eka Yusda Indrawan, akan dijadikan bahan evaluasi bagi KPU Paser dalam mempersiapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim pada 2017.
"Pada 2017, ada pesta demokrasi yakni pemilihan kepala daerah serentak tahap kedua, termasuk di dalamnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Pesan dan masukan para PPK sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilkada serentak nanti," ujar Eka Yusda Indrawan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016