Samarinda (ANTARA News-Kaltim) - Jajaran DPRD Kalimantan Timur mendesak agar Pemprov Kaltim meningkatkan kualitas guru terkait persoalan kelulusan Ujian Nasional (UN) di provinsi itu hanya mencapai 30 persen.
"Salah satu langkah agar sekolah di Kaltim bisa menghadapi UN maka perlu melakukan seleksi ketat terhadap guru-guru yang mengajar mata pelajaran wajib UN," kata anggota Komisi Bidang Pendidikan DPRD Kaltim, Sy. Masitah Assegaf, Kamis.
"Keuntungan dari seleksi ini adalah, agar guru-guru yang mengajar mata pelajaran UN merupakan guru yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya," kata menambahkan.
Keuntungan lain, yakni guru tersebut sekaligus menguasai dan mampu menularkan ilmunya ke siswa bukan hanya sekedar mengajar untuk memenuhi beban tugas.
Secara politis maka DPRD Kaltim mendukung program itu dengan membuat kriteria guru yang akan masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan Kaltim.
"Harus adanya seleksi yang dimasukkan dalam Raperda Pendidikan itu karena selama ini disinyalir banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian mereka," katanya.
"Saya benar-benar kaget karena siswa kita yang tidak lulus UN ternyata mencapai 30 persen, ini benar-benar memprihatinkan," katanya mengenai hasil UN beberapa hari lalu.
Ia menilai bahwa faktor guru bisa jadi bukan utama karena bisa jadi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia kurang tepat sehingga perlu mengevaluasi semua sektor.
"Namun, harus diakui bahwa salah satu program terpenting dalam dunia sistem pendidikan kita, jika ingin mau berkembang dan setara dengan daerah lain, maka kualitas guru harus ditingkatkan," katanya.
Secara khusus ia menyoroti kualita guru di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat yang merupakan daerah yang siswanya paling banyak tidak lulus UN.
"Kami meminta agar Diknas Kaltim serta kabupaten dan kota melakukan evaluasi komprehensif serta membuat program untuk peningkatan kualitas guru," imbuh politisi perempuan itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010
"Salah satu langkah agar sekolah di Kaltim bisa menghadapi UN maka perlu melakukan seleksi ketat terhadap guru-guru yang mengajar mata pelajaran wajib UN," kata anggota Komisi Bidang Pendidikan DPRD Kaltim, Sy. Masitah Assegaf, Kamis.
"Keuntungan dari seleksi ini adalah, agar guru-guru yang mengajar mata pelajaran UN merupakan guru yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya," kata menambahkan.
Keuntungan lain, yakni guru tersebut sekaligus menguasai dan mampu menularkan ilmunya ke siswa bukan hanya sekedar mengajar untuk memenuhi beban tugas.
Secara politis maka DPRD Kaltim mendukung program itu dengan membuat kriteria guru yang akan masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan Kaltim.
"Harus adanya seleksi yang dimasukkan dalam Raperda Pendidikan itu karena selama ini disinyalir banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian mereka," katanya.
"Saya benar-benar kaget karena siswa kita yang tidak lulus UN ternyata mencapai 30 persen, ini benar-benar memprihatinkan," katanya mengenai hasil UN beberapa hari lalu.
Ia menilai bahwa faktor guru bisa jadi bukan utama karena bisa jadi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia kurang tepat sehingga perlu mengevaluasi semua sektor.
"Namun, harus diakui bahwa salah satu program terpenting dalam dunia sistem pendidikan kita, jika ingin mau berkembang dan setara dengan daerah lain, maka kualitas guru harus ditingkatkan," katanya.
Secara khusus ia menyoroti kualita guru di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat yang merupakan daerah yang siswanya paling banyak tidak lulus UN.
"Kami meminta agar Diknas Kaltim serta kabupaten dan kota melakukan evaluasi komprehensif serta membuat program untuk peningkatan kualitas guru," imbuh politisi perempuan itu.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010