Cawawali Bontang: Pelaku Kampanye Hitam harus Diproses Hukum

Bontang (ANTARA Kaltim) - Calon Wakil Wali Kota Bontang Isro Umarghani menegaskan pelaku kampanye hitam yang melancarkan tuduhan fitnah kepada dirinya dan Cawali Adi Darma harus segera diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Silahkan aparat hukum memprosesnya. Itu adalah fitnah yang sengaja disebar oleh oknum yang tidak bertangung jawab," kata Isro saat mengikuti debat publik pada masa akhir kampanye Pilkada Kota Bontang di Hotel Oaktree, Bontang, Sabtu.

Menurut Isro, tuduhan politik uang yang dilakukan pihak yang mengatasnamakan lembaga survei telah mencederai semangat demokrasi, apalagi sampai melibatkan pasangan cawali-cawawali.

Debat publik putaran terakhir yang dipandu pembawa acara Tina Talisa tersebut berlangsung kondusif, kendati beberapa kali ia meminta para pendukung dan simpatisan kedua pasangan calon untuk tenang.

"Mohon maaf kepada para simpatisan dan pendukung untuk tidak membuat acara kita gaduh sesuai dengan tata tertib yang telah disepakati," kata Tina.

Pada sesi pertama debat, masing-masing pasangan calon mendapat kesempatan memaparkan visi dan misi yang diusung saat menjadi wali kota dan wawali Bontang.

Cawali nomor urut 2, Neni Moerniaeni, yang mendapat kesempatan pertama memaparkan visi dan misinya untuk memprioritaskan pengembangan sektor maritim dan investasi, kemudahan perizinan serta "produta" dan dana bergulir.

"Itu yang akan kami lakukan, termasuk pengembangan sektor laut dengan membangun pelabuhan, karena selama ini pelabuhan adalah pintu masuk kapal-kapal yang tentunya akan meningkatkan ekonomi sektor laut," kata mantan anggota DPR RI ini.

Sementara Basri Rase, sebagai pasangan Neni, meminta pihak terkait penyelenggaraan pilkada dapat terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang terjadi belakangan ini.

"Saya jadi malas mengikuti debat ini, sementara masih banyak pelanggaran pilkada yang terjadi belakangan tetapi belum ada pembuktiannya," ujarnya.

Pada sesi ketiga tanya jawab kedua pasangan calon, ditanyakan soal kesiapan mengundurkan diri jika nantinya terpilih memimpin Kota Bontang, tetapi gagal merealisasikan program yang diusung.

"Saya yakin apa dengan apa yang kami sampaikan dalam visi misi. Jika kami tidak mampu menjalankan apa yang kami janjikan, kami siap mundur," tegas Cawali Adi Darma, yang juga petahana (Wali Kota Bontang saat ini).

"Saya setuju dengan 'statement' Pak Adi. Kami mengusung program prorakyat dan kami siap mundur jika program tidak terlaksana," tambah Cawawali Isro Umarghani.

Hal senada juga disampaikan pasangan Neni-Basri. "Kami sudah mundur dari jabatan kami sebelumnya. Itu membuktikan kami serius ingin membangun Kota Bontang, karena kecintaan kami kepada warga Bontang. Apa artinya pemimpin kalau tidak bisa memenuhi janjinya," kata Neni. (*)