Cawali Bontang Adu Program lewat Debat Publik

Bontang (ANTARA Kaltim) - Dua calon wali kota Bontang masing-masing Adi Darma dan Neni Moerniaeni beradu program dalam acara debat publik episode pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, Sabtu malam.

Baik calon petahana Adi Darma dan penantangnya dari jalur independen Neni Moerniaeni memaparkan program dan visi misi ke depan sebagai calon wali kota Bontang melalui debat pertama yang dibagi enam sesi.

Ketua KPU Kota Bontang mengemukakan sesuai Peraturan KPU, debat kandidat kepala daerah akan digelar sebanyak tiga kali, dan episode pertama kali ini membahas materi seputar visi misi cawali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyelaraskan program daerah dengan nasional, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

  

Debat publik ini sebagai prasyarat kandidat wali kota dan wakil wali kota untuk menjual program dan visi misinya kepada publik.

"Masing-masing calon Wali kota diberikan waktu tidak lebih dari 4 menit pada tiap sesi untuk menyampaikan visi misi dan beradu program unggulan di hadapan audien dan masyarakat yang menyaksikan," ujarnya.

Calon petahanan nomor urut 1, Adi Darma, dalam paparannya kembali menawarkan enam program prioritas untuk dilanjutkan lima tahun ke depan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sedangkan Cawali nomor urut 2, Neni Moernaeni, menawarkan konsep Kota Bontang sebagai kota maritim untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat karakteristik wilayah setempat yang sebagian besar adalah perairan.

Sesi terakhir debat kandidat semakin memanas karena kedua cawali saling "serang" dan memberikan pertanyaan seputar program yang ditawarkan.

Adi Darma menilai program tandingan Program Dua Ratus Juta (Produta) yang ditawarkan pesaingnya Neni Moerniaeni tidak rasional, karena tidak semua Prolita terserap dengan baik bahkan di Kelurahan  Satimpo, khususnya di perumahan HOV banyak yang bingung memanfaatkan dana Rp50 Juta itu, sehingga pengalihannya pun harus diberikan ke RT yang lebih membutuhkan, apalagi kalau nilainya Rp200 juta.

"Saya rasa itu terlalu membebani APBD kita, sehingga program-program lainnya tidak akan berjalan dengan semestinya," tanya Adi Darma.

Ia menilai dengan program Rp200 juta per tahun setiap RT akan membebani APBD Kota Bontang, apalagi belum ditambah dengan program pemberian buku dan perlengkapan sekolah gratis kepada seluruh pelajar.

Menanggapi hal itu, Neni Moerniaeni yang juga mantan Ketua DPRD Bontang itu, menjelaskan program Produta akan dibagi menjadi dua item, yakni Rp100 juta untuk pembangunan infrastruktur dan sisanya untuk dana bergulir yang akan didampingi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Menurut ia, anggaran untuk pendidikan sekitar 20 persen dari APBD seperti yang diwajibkan pemerintah sangat kecil jika digunakan untuk pemberian fasilitas penunjang bagi para pelajar, sehingga bantuan Rp200 juta per RT sangat mungkin direalisasikan.

Ia menambahkan orientasi program kerja kepada rakyat, sehingga dengan produta dapat mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan dan usaha mikro. Apalagi dengan pembinaan oleh P2KP yang sudah sukses di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat.

Dalam pernyataan penutup debat publik, Neni Moerniaeni mengungkapkan cita-cita pembangunan harus terintegrasi dengan visi misi program yang berorientasi rakyat, bukan kekuasaan.

Sedangkan Adi Darma mengatakan selama empat tahun pemerintahannya, pembangunan mendapat dukungan penuh para pemangku kepentingan dan telah memperoleh banyak penghargaan, kendati diakui masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. (*)