Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran senilai Rp2,45 miliar untuk tahun anggaran 2016, guna membangun dan mengembangkan ekonomi kawasan antardesa agar peningkatan kesejahteraan masyarakat cepat terwujud.
"Dana sebesar itu untuk pengembangan kawasan desa yang tersebar di tujuh kabupaten, sehingga rata-rata satu kawasan mendapat jatah sekitar Rp350 juta," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Sejumlah program yang dilakukan dengan dana sebesar itu diutamakan pada tiga hal, yakni untuk pembangunan infrastruktur dasar, untuk usaha ekonomi masyarakat, dan untuk peningkatan sumberdaya manusia (SDM).
Program peningkatan SDM di antaranya berupa pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal, agar kearifan lokal dapat tergali optimal dan hasilnya untuk masyarakat setempat. Kemudian untuk pembinaan kelompok usaha kecil di kawasan desa terkait.
Didampingi Kabid Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Musa Ibrahim, Jauhar melanjutkan, pengembangan kawasan dimaksudkan untuk menginterkoneksikan usaha desa terdekat agar saling menguntungkan.
Misalnya, jika di suatu desa terdapat sentra pertanian tomat dan sayur mayur lain, kemudian di desa terdekatnya terdapat sentra kelapa sawit, sebenarnya kedua desa tersebut saling membutuhkan hubungan jual beli, karena dari hasil penjualan sawit bisa dibelikan sayur mayur dan tanaman pangan lainnya.
Namun secara geografis hubungan dua desa ini agak sulit karena dibatasi sungai. Atas kondisi tersebut, maka Pemprov Kaltim memfasilitasi membangun jembatan melalui program pengembangan kawasan ekonomi antardesa, sehingga dua desa itu dapat terhubung dan arus lalu lintas orang maupun komoditas bisa berjalan lancar.
Untuk proses usulan pengembangan kawasan ekonomi, lanjut dia, dimulai dari antardesa terkait karena pihaknya tidak ingin mendikte desa, tetapi justru antardesa yang mengetahui dengan pasti kawasan apa yang ingin dibangun dan dikembangkan di desa masing-masing.
"Pengembangan kawasan ekonomi yang siap dijalankan ini, merupakan salah satu bagian dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat - Gerakan Mandiri Perdesaan (PDPM-GMP) Provinsi Kaltim yang juga diluncurkan 2016 mendatang," kata Musa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Dana sebesar itu untuk pengembangan kawasan desa yang tersebar di tujuh kabupaten, sehingga rata-rata satu kawasan mendapat jatah sekitar Rp350 juta," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Sejumlah program yang dilakukan dengan dana sebesar itu diutamakan pada tiga hal, yakni untuk pembangunan infrastruktur dasar, untuk usaha ekonomi masyarakat, dan untuk peningkatan sumberdaya manusia (SDM).
Program peningkatan SDM di antaranya berupa pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal, agar kearifan lokal dapat tergali optimal dan hasilnya untuk masyarakat setempat. Kemudian untuk pembinaan kelompok usaha kecil di kawasan desa terkait.
Didampingi Kabid Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Musa Ibrahim, Jauhar melanjutkan, pengembangan kawasan dimaksudkan untuk menginterkoneksikan usaha desa terdekat agar saling menguntungkan.
Misalnya, jika di suatu desa terdapat sentra pertanian tomat dan sayur mayur lain, kemudian di desa terdekatnya terdapat sentra kelapa sawit, sebenarnya kedua desa tersebut saling membutuhkan hubungan jual beli, karena dari hasil penjualan sawit bisa dibelikan sayur mayur dan tanaman pangan lainnya.
Namun secara geografis hubungan dua desa ini agak sulit karena dibatasi sungai. Atas kondisi tersebut, maka Pemprov Kaltim memfasilitasi membangun jembatan melalui program pengembangan kawasan ekonomi antardesa, sehingga dua desa itu dapat terhubung dan arus lalu lintas orang maupun komoditas bisa berjalan lancar.
Untuk proses usulan pengembangan kawasan ekonomi, lanjut dia, dimulai dari antardesa terkait karena pihaknya tidak ingin mendikte desa, tetapi justru antardesa yang mengetahui dengan pasti kawasan apa yang ingin dibangun dan dikembangkan di desa masing-masing.
"Pengembangan kawasan ekonomi yang siap dijalankan ini, merupakan salah satu bagian dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat - Gerakan Mandiri Perdesaan (PDPM-GMP) Provinsi Kaltim yang juga diluncurkan 2016 mendatang," kata Musa. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015