Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Provinsi Kaltim Syahrun HS menyampaikan akan terus memonitor hal-hal yang telah direkomendasikan BPK RI kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai upaya perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan keuangan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja, demi mempercepat kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Pernyataan tersebut diungkap Syahrun di sela-sela acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas belanja daerah Pemprov Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 yang di gelar d Kantor Pusat BPK-RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Sudah barang tentu DPRD Kaltim akan mencermati berbagai hal yang telah direkomendasikan BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah, pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2012 dan 2013 ini,†ucap Syahrun.
Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, sudah menjadi tekad eksekutif dan legislatif untuk terus memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian bimbingan dan arahan dari BPK RI, khususnya BPK RI Perwakilan Kaltim terus diharapkan. Baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Demi terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kaltim yang bersih, baik dan bertanggung jawab.
“Untuk itu saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Badan Pemeriksa Keuangan RI, khususnya BPK RI Perwakilan Kaltim atas arahan dan bimbingannya selama ini. Termasuk atas penilaian yang demikian objektif terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam beberapa tahun terakhir,†ungkapnya.
Sekadar diketahui, Pemprov Kaltim dan tiga kabupaten di Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Timur (Kutim) telah menerima penyampaian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas belanja daerah tahun anggaran 2012-2013.
Laporan hasil pemeriksaan Pemprov Kaltim diterima Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal didampingi Ketua DPRD Provinsi Kaltim Syahrun HS. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan Pemkab Kukar diterima Chairil Anwar selaku Pj Bupati Kukar didampingi Ketua DPRD Kukar Salehuddin.
Pemkab Kubar diterima Wakil Bupati Kubar Didik Efendi didampingi Ketua DPRD Kubar Jeckson Jhon Tawi. Pemkab Kutim diterima Yulianti selaku Plt Sekda Kutai Timur.
Keempat laporan hasil pemeriksaan BKP tersebut diserahkan Anggota BPK-RI Baharullah Akbar didampingi Auditor Utama KN VI BPK-RI Sjaprudin Mosli.
Hadir dalam acara penyerahan hasil laporan tersebut Kepala Auditorat VI A Novel Anwar, Kepala Auditorat VI B Adi Subyo dan Sri Haryoso Suliyanto Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur. ( Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Pernyataan tersebut diungkap Syahrun di sela-sela acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas belanja daerah Pemprov Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 yang di gelar d Kantor Pusat BPK-RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Sudah barang tentu DPRD Kaltim akan mencermati berbagai hal yang telah direkomendasikan BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah, pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2012 dan 2013 ini,†ucap Syahrun.
Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, sudah menjadi tekad eksekutif dan legislatif untuk terus memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian bimbingan dan arahan dari BPK RI, khususnya BPK RI Perwakilan Kaltim terus diharapkan. Baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Demi terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kaltim yang bersih, baik dan bertanggung jawab.
“Untuk itu saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Badan Pemeriksa Keuangan RI, khususnya BPK RI Perwakilan Kaltim atas arahan dan bimbingannya selama ini. Termasuk atas penilaian yang demikian objektif terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam beberapa tahun terakhir,†ungkapnya.
Sekadar diketahui, Pemprov Kaltim dan tiga kabupaten di Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Timur (Kutim) telah menerima penyampaian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas belanja daerah tahun anggaran 2012-2013.
Laporan hasil pemeriksaan Pemprov Kaltim diterima Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal didampingi Ketua DPRD Provinsi Kaltim Syahrun HS. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan Pemkab Kukar diterima Chairil Anwar selaku Pj Bupati Kukar didampingi Ketua DPRD Kukar Salehuddin.
Pemkab Kubar diterima Wakil Bupati Kubar Didik Efendi didampingi Ketua DPRD Kubar Jeckson Jhon Tawi. Pemkab Kutim diterima Yulianti selaku Plt Sekda Kutai Timur.
Keempat laporan hasil pemeriksaan BKP tersebut diserahkan Anggota BPK-RI Baharullah Akbar didampingi Auditor Utama KN VI BPK-RI Sjaprudin Mosli.
Hadir dalam acara penyerahan hasil laporan tersebut Kepala Auditorat VI A Novel Anwar, Kepala Auditorat VI B Adi Subyo dan Sri Haryoso Suliyanto Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur. ( Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015