Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Barat terkait pencapaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan agar nantinya bisa diterapkan di daerah setempat.
Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat BPMPD Kaltim Ramayadi di Samarinda, Senin, mengatakan dengan keberadaan wilayah desa yang cukup banyak yakni 5.321 desa ditambah ratusan kelurahan, Provinsi Jabar cukup berhasil menjalankan PNPM di hampir di semua desa.
Berbagai program PNPM-MPd yang telah dilaksanakan tersebut hampir semua bisa berjalan dengan lancar, karena program tersebut mendapatkan dukungan dari SKPD dan instansi lainnya.
Sinergi program PNPM yang dilaksanakan BPMPD Jabar menuai hasil positif dalam pengentasan kemiskinan, karena manfaat program tersebut dirasakan seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Menurut Ramayadi, masyarakat Jabar sangat berharap PNPM bisa dilanjutkan meskipun pemerintah telah menghentikan program tersebut dan meneruskan dengan istilah yang berbeda.
"Dari pengakuan masyarakat di Jawa Barat yang kita temui banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya PNPM, akses infrastruktur desanya menjadi lebih baik, berbagai usaha kelompok pun bisa terakomodasi, baik dari permodalan maupun pemasarannya," jelasnya.
Dalam kunjungan ke Provinsi Jabar yang dilaksanakan 4-6 September tersebut, rombongan BPMPD Kaltim yang berjumlah 37 orang juga menyempatkan berkunjung ke BPMPD Kabupaten Garut dan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Provinsi Jabar Raden Nurtafiyana dihubungi dari Samarinda, menjelaskan bahwa keberhasilan program PNPM-MPd di daerahnya berkat dukungan penuh dari Gubernur Ahmad Heryawan dengan programnya, antara lain pembangunan infrastruktur desa Rp100 juta pertahun.
"Kami bersyukur pimpinan kami saat ini punya kepedulian besar untuk masyarakat perdesaan, sesuai janji politiknya akan memberikan bantuan dana kepada desa, dan saat ini sudah kita laksanakan meski dengan nilai Rp100 juta pertahun," jelasnya.
Ia mengatakan program PNPM-MPd di Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan di 18 kabupaten, 422 kecamatan dan sekitar 4.000 desa.
"Kami masih bersyukur karena meski belum bisa mengentaskan kemiskinan di garis nol, minimal angka kemiskinan di Provinsi Jabar masih di bawah standar nasional yakni sekitar 9,18 persen, dari jumlah penduduk 46 juta jiwa," tambahnya.
Kasubid Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Kabupaten Garut Dianaviah Faisal menambahkan pelaksanaan program PNPM-MPd menemui kendala di lapangan, mulai dari konsistensi kelompok masyarakat, pertanggung jawaban keuangan hingga persoalan pendampingan yang belum bisa bekerja secara profesional.
Namun, berbagai persoalan tersebut terus dimusyawarahkan bersama antara kabupaten, kecamatan dan desa, sehingga bisa tercipta komitmen positif untuk melaksanakan PNPM dengan sebaik-baiknya.
"Banyak lagi muncul kelompok masyarakat binaaan dari kita sudah mulai sukses, namun telah diklaim oleh pihak lain sebagai warga binaannya," jelasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat BPMPD Kaltim Ramayadi di Samarinda, Senin, mengatakan dengan keberadaan wilayah desa yang cukup banyak yakni 5.321 desa ditambah ratusan kelurahan, Provinsi Jabar cukup berhasil menjalankan PNPM di hampir di semua desa.
Berbagai program PNPM-MPd yang telah dilaksanakan tersebut hampir semua bisa berjalan dengan lancar, karena program tersebut mendapatkan dukungan dari SKPD dan instansi lainnya.
Sinergi program PNPM yang dilaksanakan BPMPD Jabar menuai hasil positif dalam pengentasan kemiskinan, karena manfaat program tersebut dirasakan seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Menurut Ramayadi, masyarakat Jabar sangat berharap PNPM bisa dilanjutkan meskipun pemerintah telah menghentikan program tersebut dan meneruskan dengan istilah yang berbeda.
"Dari pengakuan masyarakat di Jawa Barat yang kita temui banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya PNPM, akses infrastruktur desanya menjadi lebih baik, berbagai usaha kelompok pun bisa terakomodasi, baik dari permodalan maupun pemasarannya," jelasnya.
Dalam kunjungan ke Provinsi Jabar yang dilaksanakan 4-6 September tersebut, rombongan BPMPD Kaltim yang berjumlah 37 orang juga menyempatkan berkunjung ke BPMPD Kabupaten Garut dan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Provinsi Jabar Raden Nurtafiyana dihubungi dari Samarinda, menjelaskan bahwa keberhasilan program PNPM-MPd di daerahnya berkat dukungan penuh dari Gubernur Ahmad Heryawan dengan programnya, antara lain pembangunan infrastruktur desa Rp100 juta pertahun.
"Kami bersyukur pimpinan kami saat ini punya kepedulian besar untuk masyarakat perdesaan, sesuai janji politiknya akan memberikan bantuan dana kepada desa, dan saat ini sudah kita laksanakan meski dengan nilai Rp100 juta pertahun," jelasnya.
Ia mengatakan program PNPM-MPd di Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan di 18 kabupaten, 422 kecamatan dan sekitar 4.000 desa.
"Kami masih bersyukur karena meski belum bisa mengentaskan kemiskinan di garis nol, minimal angka kemiskinan di Provinsi Jabar masih di bawah standar nasional yakni sekitar 9,18 persen, dari jumlah penduduk 46 juta jiwa," tambahnya.
Kasubid Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Kabupaten Garut Dianaviah Faisal menambahkan pelaksanaan program PNPM-MPd menemui kendala di lapangan, mulai dari konsistensi kelompok masyarakat, pertanggung jawaban keuangan hingga persoalan pendampingan yang belum bisa bekerja secara profesional.
Namun, berbagai persoalan tersebut terus dimusyawarahkan bersama antara kabupaten, kecamatan dan desa, sehingga bisa tercipta komitmen positif untuk melaksanakan PNPM dengan sebaik-baiknya.
"Banyak lagi muncul kelompok masyarakat binaaan dari kita sudah mulai sukses, namun telah diklaim oleh pihak lain sebagai warga binaannya," jelasnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015