Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menunggu hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indinesia terkait gugatan tapal batas kawasan Kelurahan Mentawir yang dinyatakan masuk Kota Balikpapan.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Misni Mi'rajtul Attaqwa, saat dihubungi di Penajam, Sabtu mengatakan, pemerintah setempat belum mengetahui apakah Kelurahan Mentawir tersebut masuk bagian wilayah Kota Balikpapan atau tidak, karena masih menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung.
"Sampai saat ini sengketa perbatasan itu belum selesai, tapi kami sudah membuat kajian terkait tapal batas Kelurahan Mentawir, sesuai permintaan dan sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provisnsi Kalimantan Timur," ungkap Misni Mi'rajtul Attaqwa.
Sesuai hasil kajian kata Misni Mi'rajtul Attaqwa, ada sebagian wilayah di Kelurahan Jenebora dan Kelurahan Pantai Lango yang masuk ke wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian masuk wilayah Balikpapan.
Namun Kelurahan Mentawir tambah dia, sepenuhnya masuk wilayah Penajam Paser Utara.
Fakta tersebut tambahnya, diperkuat dengan pernyataan warga Kelurahan Mentawir yang menyatakan, sejak awal daerah itu tidak masuk wilayah Balikpapan tetapi masuk Penajam Paser Utara.
"Para tokoh masyarakat di Kelurahan Mentawir yang mengetahui sejarah daerah itu mengakui, Mentawir sepenuhnya masuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan bukan Balikpapan," kata Misni Mi'rajtul Attaqwa.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kata Misni Mi'rajtul Attaqwa, optimistis memenangkan gugatan tapal batas dengan Kota Balikpapan tersebut, karena jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987, tidak menyebutkan wilayah Kelurahan Mentawir masuk dalam wilayah Kota Balikpapan.
"Dalam peraturan pemerintah itu hanya menyebutkan, sebagian wilayah Kelurahan Jenebora dan Kelurahan Pantai Lango yang masuk ke wilayah Balikpapan," ungkap Misni Mi'rajtul Attaqwa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Misni Mi'rajtul Attaqwa, saat dihubungi di Penajam, Sabtu mengatakan, pemerintah setempat belum mengetahui apakah Kelurahan Mentawir tersebut masuk bagian wilayah Kota Balikpapan atau tidak, karena masih menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung.
"Sampai saat ini sengketa perbatasan itu belum selesai, tapi kami sudah membuat kajian terkait tapal batas Kelurahan Mentawir, sesuai permintaan dan sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provisnsi Kalimantan Timur," ungkap Misni Mi'rajtul Attaqwa.
Sesuai hasil kajian kata Misni Mi'rajtul Attaqwa, ada sebagian wilayah di Kelurahan Jenebora dan Kelurahan Pantai Lango yang masuk ke wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian masuk wilayah Balikpapan.
Namun Kelurahan Mentawir tambah dia, sepenuhnya masuk wilayah Penajam Paser Utara.
Fakta tersebut tambahnya, diperkuat dengan pernyataan warga Kelurahan Mentawir yang menyatakan, sejak awal daerah itu tidak masuk wilayah Balikpapan tetapi masuk Penajam Paser Utara.
"Para tokoh masyarakat di Kelurahan Mentawir yang mengetahui sejarah daerah itu mengakui, Mentawir sepenuhnya masuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan bukan Balikpapan," kata Misni Mi'rajtul Attaqwa.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kata Misni Mi'rajtul Attaqwa, optimistis memenangkan gugatan tapal batas dengan Kota Balikpapan tersebut, karena jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987, tidak menyebutkan wilayah Kelurahan Mentawir masuk dalam wilayah Kota Balikpapan.
"Dalam peraturan pemerintah itu hanya menyebutkan, sebagian wilayah Kelurahan Jenebora dan Kelurahan Pantai Lango yang masuk ke wilayah Balikpapan," ungkap Misni Mi'rajtul Attaqwa. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015