Bontang (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 22.467 warga Kota Bontang, Kalimantan Timur, peserta program Jaminan Kesehatan Daerah kini bermigrasi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Wali Kota Bontang Adi Darma saat peluncuran program tersebut di Hotel Oaktree Bontang, Kamis, mengemukakan migrasi peserta Jamkesda tahap pertama ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Insya Allah migrasi tahap dua akan dilaksanakan kembali pada 1 Januari 2016 mendatang. Namun, bagi masyarakat yang belum dimigrasikan ke JKN tidak perlu khawatir, karena kartu Jamkesda yang dimiliki masih tetap berlaku dan bisa dimanfaatkan untuk berobat secara gratis," kata Adi Darma.
Adi Darma menuturkan masih ada sekitar 32.000 jiwa peserta Jamkesda yang nantinya migrasi kepesertaan dan ditargetkan pada 31 Desember 2016 seluruh masyarakat Bontang akan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Mengenai manfaat, ia menambahkan warga pemegang kartu BPJS Kesehatan bisa berobat secara gratis di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
"Untuk pembiayaannya, pemerintah akan menjamin seluruh biaya berobat bagi warga yang telah terdaftar," tambahnya.
Wali kota meminta agar seluruh ketua RT di daerah setempat segera mengimbau warganya yang belum memiliki Jamkesda agar secepatnya mengurus.
"Dasar untuk menjadi peserta JKN harus terdaftar lebih dulu menjadi anggota Jamkesda, yang selanjutnya akan dimigrasikan ke BPJS," katanya.
Kepala Divisi Regional VIII BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim Arief Witjaksono menyampaikan langkah Pemkot Bontang bisa menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam program JKN.
"JKN merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Integrasi Jamkesda ke JKN ini merupakan suatu bentuk dukungan Pemkot Bontang dalam implementasi JKN, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama, terutama Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya," katanya.
Peluncuran migrasi perdana peserta Jamkesda juga dihadiri Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Emlizar Muchtar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang dr Indriati Asad, dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bontang. (Adv/Hms/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wali Kota Bontang Adi Darma saat peluncuran program tersebut di Hotel Oaktree Bontang, Kamis, mengemukakan migrasi peserta Jamkesda tahap pertama ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Insya Allah migrasi tahap dua akan dilaksanakan kembali pada 1 Januari 2016 mendatang. Namun, bagi masyarakat yang belum dimigrasikan ke JKN tidak perlu khawatir, karena kartu Jamkesda yang dimiliki masih tetap berlaku dan bisa dimanfaatkan untuk berobat secara gratis," kata Adi Darma.
Adi Darma menuturkan masih ada sekitar 32.000 jiwa peserta Jamkesda yang nantinya migrasi kepesertaan dan ditargetkan pada 31 Desember 2016 seluruh masyarakat Bontang akan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Mengenai manfaat, ia menambahkan warga pemegang kartu BPJS Kesehatan bisa berobat secara gratis di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
"Untuk pembiayaannya, pemerintah akan menjamin seluruh biaya berobat bagi warga yang telah terdaftar," tambahnya.
Wali kota meminta agar seluruh ketua RT di daerah setempat segera mengimbau warganya yang belum memiliki Jamkesda agar secepatnya mengurus.
"Dasar untuk menjadi peserta JKN harus terdaftar lebih dulu menjadi anggota Jamkesda, yang selanjutnya akan dimigrasikan ke BPJS," katanya.
Kepala Divisi Regional VIII BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim Arief Witjaksono menyampaikan langkah Pemkot Bontang bisa menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam program JKN.
"JKN merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Integrasi Jamkesda ke JKN ini merupakan suatu bentuk dukungan Pemkot Bontang dalam implementasi JKN, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama, terutama Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya," katanya.
Peluncuran migrasi perdana peserta Jamkesda juga dihadiri Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Emlizar Muchtar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang dr Indriati Asad, dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bontang. (Adv/Hms/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015