Penajam (ANTARA Kaltim) - Kepala Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara. Misni Mi’rajatul mengaku, kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas wilayah 54 desa/kelurhan di daerah itu.
"Kami kesulitan menyelesaikan masalah tapal batas wilayah antardesa dan kelurahan, karena masih ada sengketa atau tumpang tindih lahan di desa dan kelurahan itu, sehingga harus menyelasikan terlebih dahulu permasalahan tumpang tindih tersebut," ungkap Misni Mi’rajatul, di Penajam, Selasa.
Selain itu, dalam menetapkan tapal batas wilayah desa dan kelurahan menurutnya, harus memperhatikan unsur sejarah, rupa bumi yang meliputi, gunung dan goa, sehingga harus turun ke lapangan untuk menentukan titik koordinat tapal batas wilayah desa/kelurahan tersebut.
"Kami juga harus tutun ke lapangan untuk mendapatkan data akurat menentukan titik koordinat sebelum menetapkan tapal batas desa/kelurahan. Kegiatan itu tentunya membutuhkan waktu cukup panjang," ujarnya.
"Untuk cepat menyelesaikan penetapan tapal batas itu kami fokuskan penyelesaian tapal batas desa/kelurahan yang tidak bermasalah dengan sengketa lahan, karena kalau menangani tapal batas yang masih terdapat sengketa membutuhkan waktu yang cukup lama," ungkap Misni Mi’rajatul.
Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut Misni Mi’rajatul, tahun ini (2016) baru meyelesaikan 10 penetapan tapal batas dari 54 desa/kelurahan, yakni tujuh tapal batas desa/kelurahan di Kecematan Babulu dan empat dinataranya di Kecamatan Penajam, Waru dan Kecamatan Sepaku.
Titik koordinat 10 tapal batas desa/kelurahan tersebut tambahnya, sudah ditentukan dan berita acara penetapan tapal batas sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala desa atau pejabat kepala desa dan lurah.
"Penetapan tapal batas desa/kelurahan itu tinggal menunggu surat keputusan (SK) secara resmi dari kepala daerahserta pilar sebagai tanda tapal batas," ujar Misni Mi’rajatul. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami kesulitan menyelesaikan masalah tapal batas wilayah antardesa dan kelurahan, karena masih ada sengketa atau tumpang tindih lahan di desa dan kelurahan itu, sehingga harus menyelasikan terlebih dahulu permasalahan tumpang tindih tersebut," ungkap Misni Mi’rajatul, di Penajam, Selasa.
Selain itu, dalam menetapkan tapal batas wilayah desa dan kelurahan menurutnya, harus memperhatikan unsur sejarah, rupa bumi yang meliputi, gunung dan goa, sehingga harus turun ke lapangan untuk menentukan titik koordinat tapal batas wilayah desa/kelurahan tersebut.
"Kami juga harus tutun ke lapangan untuk mendapatkan data akurat menentukan titik koordinat sebelum menetapkan tapal batas desa/kelurahan. Kegiatan itu tentunya membutuhkan waktu cukup panjang," ujarnya.
"Untuk cepat menyelesaikan penetapan tapal batas itu kami fokuskan penyelesaian tapal batas desa/kelurahan yang tidak bermasalah dengan sengketa lahan, karena kalau menangani tapal batas yang masih terdapat sengketa membutuhkan waktu yang cukup lama," ungkap Misni Mi’rajatul.
Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut Misni Mi’rajatul, tahun ini (2016) baru meyelesaikan 10 penetapan tapal batas dari 54 desa/kelurahan, yakni tujuh tapal batas desa/kelurahan di Kecematan Babulu dan empat dinataranya di Kecamatan Penajam, Waru dan Kecamatan Sepaku.
Titik koordinat 10 tapal batas desa/kelurahan tersebut tambahnya, sudah ditentukan dan berita acara penetapan tapal batas sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala desa atau pejabat kepala desa dan lurah.
"Penetapan tapal batas desa/kelurahan itu tinggal menunggu surat keputusan (SK) secara resmi dari kepala daerahserta pilar sebagai tanda tapal batas," ujar Misni Mi’rajatul. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015